BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Pihak Yayasan Pendidikan Nusantara dituding telah melanggar perjanjian resmi yang dibuat 25 tahun lalu.
Hal ini terkait dengan aset bangunan dan lahan TK Bina Nusantara di Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB), yang dibangun di lahan fasos fasum perumahan, dan kini justru diserahkan ke Pemda KBB.
Sontak saja hal tersebut diprotes warga Perumahan Cilame Permai, Desa Cilame, yang menilai jika lahan fasos fasum itu adalah milik warga yang diberikan oleh pihak pengembang perumahan.
Pasalnya berdasarkan perjanjian di awal, setelah 25 tahun maka bangunan dan tanah TK Bina Nusantara itu akan diserahkan ke warga.
Perjanjian dituangkan secara resmi dalam surat perjanjian bermaterai pada tanggal 8 Agustus 1988. Saat itu wilayah perumahan Cilame Permai, Desa Cilame Kecamatan Ngamprah, masih masuk ke Kabupaten Bandung.
Pada perjanjian terdapat pasal-pasal yang menyebutkan secara jelas soal pengembalian tanah dan gedung tersebut kepada warga oleh pihak Yayasan Pendidikan Nusantara. Namun seiring perjalanan waktu, justru aset dan pengelolaan sekolahnya diserahka ke Pemda KBB.
”Masalah ini tentang TK Bina Nusantara yang menjadi TK Negeri Ngamprah, dan diserahkan pihak yayasan ke Pemda KBB,” terang salah seorang tokoh masyarakat RW 19 Perumahan Cilame Permai Desa Cilame, H Mochamad Ilyas, Senin (8/6/2026).
Pihaknya bersama warga sempat beraudiensi ke Dinas Pendidikan KBB untuk menanyakan masalah ini. Namun hingga kini belum ada jawaban tentang kepastian dari polemik terkait bangunan dan aset tanah yang ditempati TK Bina Nusantara yang kini berunah nama jadi TK Negeri Ngamprah.
Hanya saat itu pihak Disdik sempat memberi jawaban, silakan saja kalau memang itu hak warga. Kalau memang itu tidak diperbolehkan oleh warga, maka akan dipindahkan.
Adapun pada saat pembangunan yang menggunakan tanah fasilitas umum, disebut dalam kurun waktu sampai 25 tahun setelah pembangunan, kegiatan pendidikan dan perawatan tanah dan bangunan fasum itu akan dilakukan pihak yayasan.
Sementara setelah 25 tahun hak gedung dan tanah akan dikembalikan pada warga. Keberadaan semua berkas itu ada di Pemda KBB, dari kontrak awal pertama Yayasan TK Bina Nusantara.
Dirinya mejelaskan dalam perjanjian tersebut fasum tersebut dikontrak selama 25 tahun dan setelahnya akan dikembalikan kepada warga, baik tanah maupun bangunannya. Tapi dalam perjalanan waktu, ternyata ada penyerahan aset TK itu kepada Pemda KBB oleh pihak yayasan.
“Yayasan Bina Nusantara fasumnya diserahkan ke Pemda KBB melalui Disdik. Aset tersebut, seharusnya diserahkan kepada warga oleh yayasan,” tegasnya.
Ia sudah mempertanyakan soal penyerahan bangunan kepada Disdik KBB. Namun pihak yayasan beralibi bahwa yang diserahkan adalah bangunannya saja tidak dengan tanah fasilitas umumnya.
Padahal dalam surat perjanjian tahun 1998, sudah sudah disebutkan pengembalian kepada warga adalah gedung berikut tanah dan fasilitas umumnya.
”Kami mendapat jawaban dari Pemda Bandung Barat melalui Disdik akan dikomunikasikan dulu dengan Bagian Hukum dan Dinas Perkim,” jelasnya.
Jika memang nantinya tidak ada titik temu, warga meminta kepada pemerintah daerah untuk supaya diberhentikan terlebih dahulu kegiatan TK Bina Nusantara yang sekarang menjadi TK Negeri Ngamprah.
Sebab tanah fasum itu milik warga Perumahan Cilame Permai yang disediakan oleh pengembang perumahan. Sehingga masalah ini bisa sesuai dengan perjanjian yang pernah dibuat antara yayasan dan warga.
Pihak pengurus RW pun hanya menugaskan warga untuk menyelesaikan dan menanyakan permasalahan ini langsung. Entah ada apa antara RW dengan pihak yayasan, tapi meski undangan untuk bermusyawarah dengan para pihak sudah disebar, namun tidak ditanggapi.
“Pihak yayasan sempat menyanggupinya kalau memang warga tidak mengizinkan akan membuat surat pencabutan ke Pemda KBB. Tapi sampai saat ini tidak ada kepastian,” keluhnya. (*)






