Calon PPPK Paruh Waktu di Pemda KBB Keluhkan Biaya MCU untuk Persyaratan Seleksi

Pemda KBB terancam kekurangan PNS di tahun 2030 karena banyaknya pejabat pensiun dan tidak diimbangi dengan kuota penerimaan setiap tahunnya. Foto/GEMAJABAR.COM

BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Bandung Barat keluhkan biaya Medical Check Up (MCU).

Ini dikarenakan biaya MCU yang akan dilaksanakan dari tanggal 21 – 29 Agustus 2025 tersebut dinilai terlalu mahal oleh ribuan pegawai non-ASN Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) tersebut.

Mengacu pada Surat Edaran (SE) Dinas Kesehatan (Dinkes) KBB Nomor : 400.7/4272/Dinkes yang ditetapkan pada 15 Agustus 2025 bahwa besaran biaya MCU di RSUD mencapai Rp530.000.

Rinciannya untuk surat keterangan sehat jasmani hasil pemeriksaan fisik oleh dokter umum Rp25.000, bebas butawarna Rp30.000, surat keterangan sehat rohani berdasarkan pemeriksaan MMPI Rp250.000, bebas narkoba Tes 3 parameter Rp150.000 serta suket rohani dan bebas narkoba dari Dokter Sp.KJ sebesar Rp75.000.

Selain di RSUD, dalam SE Dinkes KBB juga disebutkan, MCU dapat dilakukan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) dengan biaya Rp515.000.

Salah seorang pegawai non-ASN yang namanya masuk daftar calon PPPK Paruh Waktu, mengatakan dengan biaya MCU yang mencapai Rp500 ribu lebih sangat memberatkan.

Baca Juga:  Dukung Posko Induk Penanggulangan Bencana Longsor Pasirlangu, Diskominfotik KBB Pasang Jaringan Internet

“Honor yang saya terima Rp1,7 juta per bulan tidak akan cukup untuk biaya satu bulan jika kepake buat MCU,” kata salah seorang pegawai non-ASN Pemda KBB, Minggu (24/8/2025).

Menurutnya, mungkin bagi yang masih bujangan tidak masalah, tapi bagi yang sudah berkeluarga besaran biaya itu terasa sangat memberatkan. Sebab harus memikirkan biaya kebutuhan bulanan lainnya.

Dirinya berharap kepada Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail untuk menggratiskan atau paling tidak memberikan diskon biaya MCU.

“Kalau bisa gratis atau ada diskon, kan tunggakan PBB aja bisa dihapuskan. Apalagi kami ini pegawai yang sudah mengabdi lama,” ucapnya.

Diketahui, kriteria pegawai non-ASN yang memenuhi syarat PPPK Paruh Waktu adalah pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS TA 2024 namun tidak lulus, atau telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK TA 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan

Berdasarkan informasi yang dihimpun, total pegawai non-ASN yang masuk dalam usulan PPPK Paruh Waktu jumlahnya sekitar 5.800 pegawai. Terdiri dari tenaga teknis ( termasuk yang di sekolah), tenaga kesehatan dan tenaga guru.

Baca Juga:  Aksi Bang Jago Aniaya Sopir Angkot di Lembang Viral di Media Sosial, Pelaku Langsung Dibekuk

Mereka yang diusulkan menjadi calon PPPK Paruh Waktu adalah pegawai kategori R2 dan RT yaitu, peserta yang sudah masuk data base BKN, ikut seleksi PPPK/CPNS tapi tidak  bisa mengisi formasi. Ada pula R4  yaitu peserta tidak  masuk data base masa kerja minimal 2 tahun, ikut seleksi PPPK namun tidak bisa mengisi formasi. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *