BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM –
Pelaku UMKM pengolahan batu kapur di Padalarang dan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB) terancam tutup.
Hal itu imbas dari penutupan industri tambang yang mengakibatkan tidak adanya bahan baku batu kapur yang bisa diolah. Sehingga mengancam ribuan pekerja yang menggantungkan hidup dari mengolah batu kapur.
Apalagi bagi sebagian masyarakat Desa Citatah, Desa Gunung Masigit, Desa Ciburuy, dan Desa Padalarang, mengolah batu kapur sudah jadi sumber mata pencaharian turun temurun.
“Setelah tambang galian ditutup, industri olahan batu kapur banyak yang gulung tikar, terutama pabrik-pabrik kecil dengan skala home industri dan UMKM,” kata salah seorang pelaku olahan batu kapur di Kampung Cibogo, RT 05/04, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, KBB, Radi Rochyadi, Sabtu (28/6/2025).
Permasalahan ini terjadi setelah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat menemukan adanya 176 titik tambang ilegal di wilayah Jawa Barat dan 14 pertambangan di antaranya berada di KBB.
Lalu dilakukan penutupan sehingga distribusi bahan baku batu kapur menjadi terbatas dan tidak memadai untuk diproduksi. Ini berdampak terhadap pabrik olahan batu mulai dari perusahaan skala besar, menengah, home industri, dan UMKM di wilayah Kecamatan Cipatat dan Padalarang.
Adapun produk olahan batu kapur yang mengandung calsium diperlukan untuk kebutuhan industri pakan ternak, kosmetik, pasta gigi, stabilisator ph tanah untuk pertanian dan perkebunan, smelter baja, industri rafinasi gula, industri bata ringan, roster, semen dan bahan bangunan lainnya.
“Ditutupnya tambang batu kapur berdampak besar terhadap industri dari hulu sampai hilir. Di sini saja ada sekitar 42 perusahaan skala besar, menengah, home industri dan UMKM yang mempekerjakan 10.000 orang, mulai dari operator eskavator, sopir, kondektur, buruh tambang, buruh angkut, dan yang lainnya,” sebutnya.
Dirinya berharap pemangku kebijakan dalam hal ini Gubernur Jawa Barat agar tambang dibuka kembali. Semua sepakat tambang ilegal ditutup, tapi untuk di Cipatat dan Padalarang industri tambang sudah mengantongi izin resmi usaha pertambangan.
“Kan yang harus dipikirkan adalah pekerja, dampak sosial dan dampak ekonomi ke masyarakat yang kehilangan sumber penghasilan untuk keluarga,” ujarnya.
Keluhan yang serupa disampaikan pemilik industri batu kapur CV SLJP di Kampung Cisaladah RT 03/10 Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Iyan Sopian (36). Sebanyak 14 karyawannya terancam diberhentikan karena tidak ada pekerjaan akibat bahan baku batu kapur kosong.
“Saya cuma ngabisin stok yang tersisa, hari ini juga habis. Setelah itu paling pekerja diberhentikan karena tidak ada pekerjaan,” tuturnya.
Mereka tentunya akan sulit mencari pekerjaan lain atau alih fungsi bekerja di sektor lain. Mengingat rata-rata karyawannya hanya lulusan SD dan banyak juga yang tidak bersekolah, sehingga sebagian dari mereka buta huruf.
Dia mengaku keberatan dengan langkah penutupan tambang di wilayahnya lantaran imbasnya langsung dirasakan masyarakat. Jika pada kondisi normal, produksi pengolahan batu kapurnya bisa menghasilkan 25-40 ton per hari, tapi sekarang 10 ton juga sulit.
“Kondisi ini sudah dari sebulan lalu, setelah bencana longsor tambang di Cirebon dan adanya surat edaran dari Pemprov Jabar,” jelasnya.

:: Ribuan Pekerja Terancam Nganggur
Kekhawatiran kini dirasakan para pekerja pengolahan tambang batu kapur yang ada di wilayah Cipatat dan Padalarang, KBB.
Mereka takut kehilangan satu-satunya sumber mata pencaharian bagi keluarga akibat kebijakan dan regulasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menutup perusahaan tambang.
Suhendar (50) misalya. Warga Kampung Cihalimun RT03/22, Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat ini sudah 11 tahun berkecimpung mengolah batu kapur ini hanya bisa pasrah ketika pabriknya tutup.
“Ini satu-satunya pekerjaan saya, kalau ditutup anak istri mau makan apa,” kata Suhendar yang tinggal dengan istri dan dua anaknya yang masih sekolah.
Suhendar menyadari dengan usia dan pendidikannya yang tidak memadai, sudah sangat sulit untuk mencari pekerjaan lain. Oleh karenanya meskipun harus menempuh perjalanan 1,5 jam berjalan kaki dari rumah, dia tetap melakoni pekerjaan ini.
“Kalau kerja saya jalan kaki kalau kerja lewat jalan setapak ke Gunung Cihalimun, Bojong Honje, dan Pumarin. Jika kondisi hujan perjalanan bisa nyampe dua jam,” sambungnya.
Namun kini tempatnya bekerja CV SLJP di Kampung Cisaladah RT 03/10 Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, KBB, terancam tidak beroperasi akibat kesulitan bahan baku batu kapur. Alhasil disaat kondisi ekonomi sulit dan menjelang tahun ajaran baru sekolah, dirinya terancam tak memiliki penghasilan.
“Semoga pemerintah dan pejabat-pejabat di sana bisa peduli dengan kami, rakyat kecil yang hidup dari buruh batu kapur,” harapnya.
Sedangkan Erpin (27) seorang lulusan SMA, mengaku tidak memiliki pilihan lain selain bekerja di pengolahan batu kapur. Pasalnya puluhan lamaran kerja yang disebar ke berbagai perusahaan tidak pernah ada yang tertarik untuk memanggil dan merekrutnya.
“Di sini kan ketika saya mau bisa langsung kerja. Kerja ini sudah turun temurun dari orang tua juga,” terangnya warga Kampung Sasak Seng RT 04/06, Desa Cirawa, Kecamatan Cipatat, KBB, ini.
Dia mengaku sudah tujuh tahun bekerja sebagai buruh pengolah batu kapur dan menjadi satu-satunya sumber mata pencahariannya. Sehingga kalau ditutup dan tidak produksi, bingung mau bekerja kemana lagi.
“Ya jangan ditutup, karena kerjaan saya satu-satunya. Bingung, anak istri di rumah gimana, apalagi anak saya yang besar baru mau masuk SMP,” kata ayah dua anak ini. (*)






