Dispernakan KBB Luncurkan JARING MINA, Integrasikan Pembudidaya Ikan dan Program MBG

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat, Wiwin Aprianti (kedua kiri) bersama Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Duddy Prabowo yang mewakili Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail saat launching JARING MINA. Foto/Istimewa

BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Dinas Perikanan dan Peternakan (Dispernakan) Kabupaten Bandung Barat (KBB) meluncurkan program JARING MINA.

Program ini sebagai upaya mengoptimalkan pelaku usaha khususnya di bidang perikanan agar bisa turut berkobtribusi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat.

JARING MINA merupakan model tata kelola rantai pasok perikanan yang dirancang menghubungkan pembudidaya ikan di desa dengan kebutuhan pangan bergizi program MBG.

Program ini diluncurkan di UPTD Pembenihan Ikan, Desa Cisomang Barat, Kecamatan Cikalongwetan, KBB. JARING MINA SPPG mengintegrasikan sejumlah unsur, mulai dari UPTD Pembenihan Ikan, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pembudidaya ikan, Unit Pengolahan Ikan (UPI), dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“JARING MINA dirancang sebagai model Integrated Local Fish Supply Chain Governance. Jadi pembudidaya ikan di KBB bisa turut memasok kebutuhan ikan dalam program MBG,” kata Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan KBB, Wiwin Aprianti usai peluncuran program, Kamis (1/10/2026).

Melalui skema tersebut, produksi ikan tidak lagi hanya berorientasi pada jumlah, tetapi diarahkan berdasarkan kebutuhan SPPG. Dengan demikian, hasil budidaya diharapkan memiliki pasar yang lebih jelas sekaligus dapat masuk ke rantai pasok pangan bergizi.

Baca Juga:  Pencarian Korban Longsor Pasirlangu Terus Dilanjutkan, 20 Masih Belum Ditemukan

Pada skema tersebut, rantai pasok dimulai dari penyediaan benih oleh UPTD Pembenihan Ikan, dilanjutkan dengan budidaya oleh KDMP dan pembudidaya, pengolahan oleh UPI, kemudian penyerapan produk oleh SPPG.

“Produksi diarahkan berdasarkan kebutuhan SPPG sehingga rantai pasok tidak berjalan sendiri-sendiri,” sambungnya.

Selain produksi, sistem tersebut akan diperkuat dengan kepastian pembelian atau offtake, standar operasional prosedur (SOP), serta sistem pemantauan digital. Dashboard monitoring nantinya digunakan untuk memantau produksi, stok, mutu, hingga distribusi ikan.

Dalam tahap awal, sebanyak 24 desa penerima bantuan Kolam Mini RAS mendapat bantuan benih ikan. Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun rantai pasok dari hulu hingga hilir.

Skema yang dikembangkan yakni benih dari UPTD Pembenihan Ikan, kemudian dibudidayakan melalui KDMP atau Mini RAS, diolah oleh UPI, hingga menjadi bagian dari menu SPPG.

Kepala Bidang Perikanan Dispernakan KBB Dindin Rustandi menambahkan program tersebut diharapkan tidak berhenti pada seremoni peluncuran. Implementasi JARING MINA SPPG membutuhkan koordinasi antara pembenihan ikan, KDMP, pembudidaya, UPI, dan SPPG.

Baca Juga:  BPJS Kesehatan Pastikan Layanan Selama Libur Lebaran, Siapkan Posko Mudik di Delapan Titik

Produksi ikan juga diarahkan agar menyesuaikan kebutuhan pasar, sementara KDMP didorong berperan sebagai agregator ekonomi desa.

“Yang dibangun bukan hanya produksi ikan, tetapi rantai pasok dari hulu sampai hilir yang memiliki tata kelola dan ukuran kinerja yang jelas,” ucapnya.

Sementara Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat Sri Dustirawati mengatakan, KDMP diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga formal.

KDMP didorong terlibat langsung dalam aktivitas budidaya sekaligus menghimpun hasil produksi masyarakat.

Keterlibatan tersebut diharapkan dapat membuka kepastian pasar bagi pembudidaya serta membuat aktivitas ekonomi desa lebih terorganisasi.

“Penguatan kapasitas pengelola, tata kelola usaha, pencatatan, dan kemitraan juga menjadi bagian dari pengembangan peran KDMP dalam ekosistem tersebut,” tandasnya.

Mewakili Bupati Bandung Barat, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Duddy Prabowo menyatakan dukungan terhadap program tersebut.

Kolaborasi pemerintah daerah, desa, koperasi, pembudidaya, pelaku pengolahan, dan SPPG diharapkan tidak hanya menghasilkan sistem administratif, tetapi juga aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Baca Juga:  Waduh, Kok Bisa Sampah Restoran Kota Baru Padalarang Dibuang ke Lembang

Dalam peluncuran tersebut, para pihak juga menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen menjalankan peran masing-masing dalam rantai pasok JARING MINA SPPG.

Program ini selanjutnya akan dikembangkan secara bertahap, mulai dari pemetaan kebutuhan dan pasokan, penyusunan SOP serta kerja sama, pembangunan dashboard, hingga uji coba satu rantai pasok.

“Model ini dapat mengubah pola kerja perikanan yang sebelumnya berjalan parsial menjadi ekosistem yang terintegrasi, sekaligus menghubungkan potensi produksi ikan lokal dengan kebutuhan pangan bergizi masyarakat,” pungkasnya. advetorial

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *