BANDUNG BARAT,Gemajabar.Com -Tempat Pemilihan Sampah (TPS) tak berizin beroperasi di Jalan Raya Lembang, Desa Gudang Kahuripan, tepat di depan Rumah Makan Cibiuk.
Pantauan di lokasi TPS ilegal tersebut dikelola oleh Koperasi Produsen Healthy Harvest Indonesia. Di dalam kawasan tersebut banyak terdapat tumpukan sampah organik yang menimbulkan bau tidak sedap.
Sampah basah yang menumpuk itu kiriman dari sejumlah cafe dan restoran di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) termasuk dari wilayah Kota Baru Parahyangan, Padalarang.
Tak ayal kondisi itu membuat bau sampah tercium menyengat. Terlihat juga air lindi keluar dari sampah yang sudah lama dibiarkan dan mengalir ke saluran drainase di pinggir jalan utama ketika hujan turun.
Berdasarkan keterangan pihak pengelola TPS Ilegal di Desa Gudangkahuripan, Kecamatan Lembang, KBB ini, mereka mengaku sudah melakukan aktivitasnya sejak tahun 2023.
Pengelola TPS dari Koperasi Produsen Healthy Harvest Indonesia, Inna Rahmah mengatakan jika TPS tersebut tempat pemilahan sampah dengan sistem pengelolaan zero waste dan nol residu.
Bahkan ketika ada residu sekali pun maka sampah akan dibawa ke Hegarmanah, Jatinangor, Kabupaten Sumedang untuk dimusnahkan dengan menggunakan inseminator.
Setiap harinya ada 3 ton sampah yang dibawa ke TPS ini dan dalam sebulan bisa melakukan penyusutan sampah hingga 80 ton. “TPS di sini menampung juga sampah dari sejumlah Resto di Kota Baru Parahyangan, Padalarang,” ucapnya.
Terkait perizinan, Inna menyebutkan sudah mengantongi dari Kota Bandung karena domisili tempat usahanya di Bandung. Sementara perizinan di KBB masih dalam proses. Sementara dari warga sekitar dirinya mengklaim tidak ada masalah soal perizinannya.
“Jika memang izin tidak dikeluarkan, maka kami akan meminta Pemda Bandung Barat untuk menunjukan tempat baru (yang diperbolehkan), karena ini menyangkut warga pekerja di sini yang kebanyakan orang lokal,” ucap.
Sementara itu pada sidak dan pengawasan yang dilakukan Komisi III DPRD KBB, menemukan fakta jika TPS yang dikelola Koperasi Produsen Healthy Harvest Indonesia tidak memiliki perizinan yang lengkap. Mereka hanya memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan itu tidak bisa menjadi dasar untuk bisa beroperasi.
Hal itu tentunya menambah panjang deretan TPS ilegal yang ada di Lembang, KBB, khususnya Desa Gudang Kahuripan. Pasalnya sebelumnya DPRD KBB juga menemukan TPS ilegal milik PT Tras Bumi Nusantara yang telah disegel akibat tak mengantongi izin.
“Hari ini kami menindaklanjuti laporan adanya bau menyengat dari aktivitas pemilahan sampah yang mengganggu masyarakat dan pelaku usaha. Kebetulan komisi III ada jadwal pengawasan, jadi kita turun ke sini,” kata Ketua Komisi III DPRD KBB, Pither Tjuandys saat ditemui di sela sidak ke lokasi TPS bersama para anggota komisi, Senin (6/1/2025).
Pihaknya yang membidangi lingkungan hidup, sangat konsen terhadap masalah persampahan. Apalagi ini adalah temuan kedua dari keberadaan TPS yang tidak mengantongi izin, setelah sebelumnya dilakukan penutupan terhadap TPS milik PT Tras Bumi Nusantara.
Sebagai tindakan awal, pihaknya menemukan fakta jika TPS yang dikelola Koperasi Produsen Healthy Harvest Indonesia tidak memiliki perizinan yang lengkap. Mereka hanya memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan itu tidak bisa menjadi dasar untuk bisa beroperasi.
“Kami meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk memasang segel agar aktivitas pemilahan sampah dihentikan sementara dan dilakukan pembersihan,” tegasnya.
Komisi III DPRD KBB akan mengundang para pengusaha TPS yang berada di bawah Koperasi Produsen Healthy Harvest Indonesia untuk datang ke DLH menyelesaikan persoalan perizinannya.
Termasuk dilihat juga regulasi tata ruangnya. Apabila tidak memenuhi aturan dan tidak bisa dijadikan tempat pemilihan sampah, maka wajib ditutup dan tidak boleh diberikan kesempatan beroperasi dengan dalih apapun juga. Aturan itu yang harua ditegakkan karena Lembang adalah daerah wisata yang kontribusinya paling tinggi bagi PAD KBB.
“Aturan harus ditegakan dengan benar. Mereka ini rata-rata alasannya membantu pemerintah, mengurangi sampah, tapi regulasi tidak ditempuh. Itu juga jadi sindiran bagi Pemda KBB untuk menyediakan lahan TPA yang memadai,” tuturnya. (*)






