WTP Patut Disyukuri, Wakil Ketua DPRD KBB Ingatkan Masih Banyak PR yang Harus Diselesaikan

Wakil Ketua DPRD KBB Asep Dedi. Foto/GEMAJABAR.COM

BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Keberhasilan Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) meraih opini WTP dari BPK RI patut diapresiasi.

Hal itu buah dari kerja keras pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Serta memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Wakil Ketua DPRD KBB Asep Dedi menilai, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025, menunjukkan tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan yang baik.

Akan tetapi, Ia menyebutkan, opini WTP tidak boleh dimaknai sebagai indikator bahwa seluruh persoalan pembangunan daerah telah terselesaikan.

WTP merupakan penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan ukuran langsung terhadap kualitas pelayanan publik maupun tingkat kesejahteraan masyarakat.

“DPRD mengapresiasi capaian ini, tapi kita juga harus jujur melihat realitas di lapangan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan,” ucapnya, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, masyarakat menilai keberhasilan pemerintah bukan hanya dari laporan keuangan yang baik, tetapi dari sejauh mana pembangunan dan pelayanan publik benar-benar dirasakan manfaatnya.

Masih banyak persoalan infrastruktur yang menjadi keluhan masyarakat di berbagai wilayah KBB. Mulai dari kondisi jalan yang memerlukan peningkatan kualitas, sarana irigasi yang membutuhkan perbaikan, hingga infrastruktur penunjang pelayanan publik yang belum merata.

Baca Juga:  Gelar Job Fair, Pemda KBB Berkolaborasi dengan PLN JBT UPP Cisokan Buka Peluang Akses Kerja

“Kualitas infrastruktur menjadi fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar politisi PKB KBB ini.

Adapun di bidang pendidikan dan kesehatan, masih diperlukan langkah-langkah percepatan untuk meningkatkan kualitas layanan dasar.

Pemerataan akses pendidikan yang berkualitas, peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pemenuhan tenaga pendidik, serta penguatan layanan kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah pada tahun-tahun mendatang.

Di sektor keagamaan, Asep Dedi mendorong Pemda KBB segera menuntaskan regulasi turunan mengenai pesantren melalui Peraturan Bupati tentang Pesantren.

Keberadaan regulasi tersebut sangat penting sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap pesantren yang selama ini memiliki kontribusi besar dalam pembangunan sumber daya manusia, pendidikan karakter, serta penguatan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat.

“Di KBB ada ratusan pesantren yang berkontribusi besar dalam membangun moral dan karakter generasi muda. Makanya Peraturan Bupati tentang Pesantren harus segera dituntaskan agar dukungan pemerintah terhadap pesantren memiliki dasar hukum yang jelas dan berkelanjutan,” tuturnya.

Baca Juga:  MBG Distop Imbas Rekening Rp1 Miliar Raib Dikuras Pelaku Penipuan, Owner SPPG Pangauban Kena "Teror" Anak Sekolah

:: Reformasi Birokrasi

Dirinya juga menaruh perhatian terhadap pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang harus semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada aspek administratif, tetapi harus mampu melahirkan aparatur yang memiliki integritas, kompetensi, serta budaya kerja yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada sektor pertanian dan peternakan, Pemda KBB perlu memberikan perhatian lebih serius mengingat kedua sektor tersebut menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat Bandung Barat.

Penguatan program ketahanan pangan, peningkatan produktivitas petani dan peternak, akses permodalan, stabilitas harga komoditas, serta perlindungan terhadap lahan pertanian produktif harus menjadi agenda prioritas pembangunan daerah.

Sementara di bidang ketenagakerjaan, DPRD mendorong untuk menghadirkan kebijakan yang lebih konkret dalam menekan angka pengangguran dan meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal.

Program pelatihan berbasis kebutuhan industri, penguatan keterampilan generasi muda, serta perluasan kesempatan kerja harus menjadi fokus utama agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

DPRD tentunya akan terus terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif untuk memastikan semua pekerjaan rumah yang belum terselsaikan tersebut selesai. Agar setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Baca Juga:  100 Hari Kepemimpinan Jeje–Asep di Bandung Barat, Cahaya Mentari di Pagi Hari

Raihan opini WTP harus dijadikan momentum untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik, bukan sekadar kebanggaan administratif semata.

Tata kelola keuangan yang baik harus mampu diterjemahkan menjadi jalan yang lebih baik, sekolah yang lebih berkualitas, layanan kesehatan yang lebih mudah diakses, pesantren yang lebih diperhatikan, petani dan peternak yang lebih sejahtera, serta lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

“Itulah ukuran keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya,” tandasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *