Wakil Ketua Komisi II DPR RI Terima Aduan Pertanahan yang Bertahun-tahun Dialami Warga KBB

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi. Foto/GEMAJABAR.COM

BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM –
Komisi II DPR RI terus berupaya mengurai berbagai persoalan pertanahan yang terjadi di daerah.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi mengakui ketika turun ke daerah kerap mendapatkan keluhan soal masalah pertanahan.

Salah satunya seperti disampaikan warga Kampung Nyampay RW 03, Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

“Pertanahan merupakan bidang saya di Komisi II DPR RI, jadi ketika turun ke masyarakat, saya kerap menerima masalah pertanahan,” kata Dede Yusuf saat ditemui di Kampung Nyampai, Jumat (5/9/2025).

Dede menjelaskan, warga Kampung Nyampai ada yang masih membayar pajak tanah bertahun-tahun, padahal tanah itu menjadi jalan umum.

“Ada beberapa jalan di sini yang dulu dibuat dengan membelah tanah warga, tapi pajaknya masih dibayar oleh warga,” terang Dede.

Bukan hanya itu ada juga warga yang sudah menjual tanahnya ke pihak lain dan kepemilikannya telah berpindah tangan. Namun pajaknya masih masuk kepada penjual atau pemilik pertama.

“Saya tanyakan kenapa bisa begitu dan terjadi bertahun-tahun, pastinya persoalan ini menunjukkan ada sistem data yang tidak terupdate,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Baca Juga:  Menteri Nusron Tekankan Asas Hukum Litis Finiri Oportet dalam Masalah Pertanahan

Menanggapi keluhan itu, pihaknya bakal mengusulkan supaya warga yang mengalami persoalan ini bisa mendapatkan pemutihan karena pada dasarnya mereka sudah membayar.

Selain itu, lanjut Dede, ada persoalan mengenai besaran tanah yang di AJB-kan atau jual beli. Ternyata pada saat di PTSL tidak sama tapi pajaknya masih harus membayar yang AJB.

Oleh sebab itu pihaknya mengusulkan Ketua RW agar segera membuat laporan ke DPRD atau Komisi III. Sebab bisa saja ada permasalahan soal sistem atau di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) KBB, agar melakukan penyesuaian lagi ukuran pajak sesuai dengan hak-haknya.

“Warga bukan tidak mau membayar, warga mau membayar asal sesuai dengan apa yang dimiliki. Catatan-catatan ini yang harus dikoreksi dan mungkin bukan hanya di sini saja, tapiĀ  juga di seluruh Indonesia mengalami hal yang sama,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *