Wakil Ketua Komisi II DPR RI Tegaskan Sertipikat Program PTSL Disubsidi Pemerintah

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi. Foto/GEMAJABAR.COM

BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program bersubsidi dari pemerintah.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan, PTSL adalah program subsidi pemerintah. Negara sudah membantu biaya pengukuran dan pengurusan agar masyarakat bisa mendapatkan hak atas tanahnya dengan biaya ringan.

“Jadi jangan sampai di tengah jalan justru muncul biaya-biaya lain yang membebani warga,” katanya kepada wartawan termasuk GEMAJABAR.COM usai mengunjungi destinasi wisata Geo Theater Hawu Pabeasan sekaligus menghadiri penyerahan sertifikat dan sosialisasi Program PTSL di Kampung Cidadap, Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (10/7/2026).

Menurutnya program sertifikasi tanah tersebut merupakan bentuk subsidi pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah kepada masyarakat. Sehingga sangat disayangkan jika terjadi praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaannya.

Diakuinya, masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa PTSL merupakan program bersubsidi dari pemerintah. Kondisi tersebut lantas dimanfaatkan oleh oknum calo maupun perantara yang menawarkan jasa pengurusan dengan biaya tinggi sehingga membebani warga.

Praktik percaloan menjadi salah satu faktor yang membuat program PTSL belum terserap secara maksimal, meskipun pemerintah setiap tahun mengalokasikan anggaran besar untuk mempercepat sertifikasi tanah di seluruh Indonesia.

Baca Juga:  Masyarakat Sleman Rasakan Manfaat Pengukuran Terjadwal Saat Sertipikasi Tanah

Masih ada oknum yang mengarahkan masyarakat untuk menggunakan jasa notaris, PPAT, mediator, maupun pihak lain dengan alasan mempermudah proses administrasi. Akibatnya, biaya yang seharusnya ringan justru menjadi berlipat.

“Masih ada oknum di tengah yang mengatakan harus lewat notaris, PPAT, mediator, dan sebagainya. Akhirnya biaya menjadi berlipat-lipat. Padahal tujuan program ini justru membantu masyarakat mendapatkan sertifikat dengan lebih mudah dan murah,” tuturnya.

Dirinya menambahkan, program PTSL merupakan bagian dari kebijakan nasional One Single Data Map Policy atau Kebijakan Satu Peta yang bertujuan menyatukan data pertanahan di seluruh Indonesia.

Selain memperjelas status kepemilikan tanah, digitalisasi sertifikat melalui sistem elektronik juga diharapkan mampu meminimalkan pemalsuan maupun penggandaan sertifikat.

“Tujuan utamanya agar setiap bidang tanah jelas pemiliknya. Negara harus punya data yang sama. Dengan sistem elektronik, proses pengecekan menjadi lebih mudah dan risiko pemalsuan sertifikat bisa ditekan,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Melihat masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan biaya resmi PTSL, Dede Yusuf meminta pemerintah memperkuat sosialisasi hingga tingkat desa.

Baca Juga:  Terseret Kasus Pengadaan Alat Uji Masker N-95, Kuasa Hukum Eks Kepala BBT Bandung Ajukan Praperadilan

Ia menilai keterbukaan pemerintah desa menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program sertifikasi tanah.

Dede juga mengapresiasi Pemerintah Desa Padalarang yang dinilai aktif mendorong masyarakat mengikuti Program PTSL.

“Kalau kepala desanya terbuka dan mau membantu masyarakat, serapan program biasanya jauh lebih baik. Yang penting masyarakat mendapatkan manfaatnya,” ujarnya.

:: 25 Ribu Bidang Tanah di Bandung Barat

Pada kesempatan yang sama Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Bandung Barat, Gunung Jayalaksana, mengatakan target Program PTSL tahun 2026 di Kabupaten Bandung Barat mencapai 25 ribu bidang tanah.

Terkait isu pungutan liar, ia menegaskan bahwa biaya persiapan Program PTSL di wilayah Pulau Jawa telah diatur sebesar Rp150 ribu yang dikelola oleh pemerintah desa. Di luar ketentuan tersebut, jelas Gunung, tidak ada pungutan lain karena program ini telah disubsidi pemerintah.

“Kalau untuk PTSL, yang diatur itu Rp150 ribu. Di luar itu tidak ada pungutan apa pun. Program ini pada dasarnya gratis karena sudah disubsidi negara,” jelasnya.

Baca Juga:  Kementerian ATR/BPN Minta Masyarakat Waspada Usai Hoaks “BPN Tanah Gratis” Beredar di TikTok

Ia juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan dugaan pungli dalam pelaksanaan Program PTSL. Namun, menurutnya, tidak sedikit kasus yang sulit diungkap karena masyarakat enggan membuat laporan.

“Kalau ada pungli tentu bisa dilaporkan. Hanya saja sering kali masyarakat sendiri tidak mau melapor karena saling mengenal atau berada dalam lingkungan yang sama,” imbuhnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *