UU Reforma Agraria Jangan Jadi Alat Pembenaran Oknum-oknum yang Merusak Kawasan Hutan

Ketua FPLH Jabar Thio Setiowekti (kiri), bersama Ketum SPBUN PTPN 1 Reg 2 Adi Sukmawadi, Lily Kurnia Asih ADM Perhutani Bandung Selatan, Lasmawati Kabid PDAS Dishut Jabar, Komarudin Wakadivre Perhutani Janten, dan Dodit Adian Pancapana Kepala Dinas Kehutanan Jabar (kanan), di Km 0 Hulu Citarum Kertasari, Kabupaten Bandung, Sabtu (26/9/2026). Foto/Istimewa

BANDUNG,GEMAJABAR.COM – Disahkannya UU Reforma Agraria jangan sampai dijadikan alat pembenaran oleh pihak-pihak tertentu untuk menjarah hutan.

Ketua Forum Penyelamat Lingkungan Hidup (FPLH) Jawa Barat, Thio Setiowekti mengaku khawatir UU Reforma Agraia yang baru disahkan dijadikan alibi dan kekuatan hukum untuk menguasai hutan dan perkebunan.

“Jangan sampai penjarahan dan penyerobotan hutan dibenarkan dengan dalih UU Reforma Agraria, itu bahaya,” tegas Thio, Senin (28/9/2026).

Menurutnya aksi penjarahan atau pendudukan lahan yang dibarengi pembabatan tanaman dan penguasaan kawasan secara semena-mena berpotensi mengancam fungsi ekologis hutan dan perkebunan negara.

Padahal kawasan hutan yang memiliki fungsi sebagai daerah resapan air atau catchment area perlu mendapat perlindungan agar tidak menimbulkan bencana ekologis. Di sinilah peran aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mengawasi terhadap aksi ilegal penyerobotan lahan.

“Banyak terjadi di lapangan adalah dengan menduduki lahan terlebih dahulu untuk memicu timbulnya konflik agraria, contohnya seperti yang dilakukan SPP (Serikat Petani Pasundan),” sebutnya.

Ia mengingatkan jangan sampai terjadi ada aksi penyerobotan aset negara yang dilakukan dengan mengatasnamakan agenda Reforma Agraria. Selain merusak kawasan yang berdampak kepada lingkungan, aksi itu juga berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Kondisi tersebut, lanjut Thio. dapat membuat proses penindakan terhadap dugaan pelanggaran pidana menjadi lebih rumit. Salah satunya ketika terjadi pembabatan pohon atau perusakan kawasan resapan air.

Baca Juga:  Paslon EDUN Siapkan Lima Program Unggulan untuk Dongkrak Kesejahteraan Masyarakat

Karena itu, kesiapsiagaan di lapangan dinilai perlu diperkuat melalui koordinasi antara masyarakat, pengelola kawasan dan aparat penegak hukum. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan secara ilegal.

“Kami juga mendorong APH bertindak tegas dan tidak pandang bulu terhadap aktor-aktor intelektual perusak hutan. Ini untuk memastikan setiap persoalan pertanahan diselesaikan melalui mekanisme hukum,” tandasnya.

Secara terpisah, Ketua Umum Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) PTPN 1 Regional 2, Adi Sukmawadi menilai, isu mengenai Reforma Agraria mulai memberikan dampak terhadap keberlangsungan sektor perkebunan di Jawa Barat.

Walaupun pembahasan regulasi Reforma Agraria berlangsung di tingkat pemerintah dan DPR, namun di lapangan telah muncul klaim atas lahan yang disebut sebagai tanah terlantar dan digarap oleh yang tidak berhak tapi mengatasnamakan masyarakat.

Klaim tersebut, menurut dia, di sejumlah lokasi kemudian berkembang menjadi aksi penguasaan lahan secara sepihak. Hal itu tentunya mengganggu aktivitas perkebunan sekaligus berpotensi memicu konflik antara pihak yang menguasai lahan dan pekerja perkebunan.

“Pengrusakan terhadap tanaman, penguasaan sepihak yang mengatasnamakan tanah terlantar, itu terjadi di lapangan. Lalu kebun teh kita itu sudah rusak, sudah hancur, yang terkena dampak petani,” ujarnya.

Dikatakannya, tanaman perkebunan, termasuk komoditas teh, menjadi salah satu yang terdampak. Untuk mengantisipasi gangguan keamanan, pihak perkebunan telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) internal.

Baca Juga:  Resmikan Jalan di Cikole Lembang, Ketua Komisi III DPRD KBB Percepat Perbaikan Infrastruktur

Penanganan terhadap dugaan pelanggaran juga dikoordinasikan dengan aparat kepolisian dan TNI agar setiap persoalan dapat diproses sesuai ketentuan hukum.

Pihaknya mengimbau seluruh pihak mengedepankan musyawarah dan komunikasi dalam menyelesaikan persoalan agraria. Menurutnya, tindakan sepihak berpotensi merugikan pekerja sekaligus mengganggu keberlangsungan usaha perkebunan.

Seperti diketahui, DPR RI pada Selasa (22/9/2026) resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang dalam rapat paripurna.

Sebelumnya, DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan RUU tersebut pada tingkat I di Badan Legislasi (Baleg) pada Senin (21/9/2026).

DPR menyebut regulasi tersebut diarahkan untuk menjadi landasan penyelesaian konflik agraria, redistribusi tanah serta penataan penguasaan dan kepemilikan tanah. Namun, pengesahan UU tersebut juga mendapat sorotan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Manager Advokasi Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya YLBHI, Edy Kurniawan, menilai proses pembahasan berlangsung sangat cepat.

Berdasarkan catatan YLBHI yang diberitakan Hukumonline, pembahasan dimulai pada 8 September 2026 dan keputusan untuk membawa RUU ke paripurna diambil pada 21 September 2026. YLBHI menilai proses tersebut berlangsung kurang dari 14 hari dan mengkhawatirkan minimnya partisipasi publik.

YLBHI juga menyoroti perubahan kelembagaan dalam regulasi tersebut, termasuk bentuk lembaga penyelenggara reforma agraria.

Selain itu, YLBHI mempertanyakan sejumlah pengecualian objek reforma agraria, seperti tanah yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), Hak Pengelolaan (HPL) Bank Tanah atau BUMN, serta tanah yang dikuasai TNI.

Baca Juga:  Raih Suara 117.918 di Pemilu Lalu, Ketua DPC PKB KBB : "Mandat yang Berat dari Rakyat Tapi Mulia"

YLBHI juga menyoroti tidak dibentuknya peradilan agraria khusus serta keberadaan ketentuan pidana dalam UU tersebut yang menurut mereka berpotensi berdampak terhadap masyarakat adat, petani maupun pendamping hukum.

Kritik tersebut menjadi bagian dari perdebatan mengenai bagaimana UU Reforma Agraria diterapkan di lapangan, khususnya dalam penyelesaian konflik pertanahan dan perlindungan hak masyarakat.

Di sisi lain, DPR menyatakan UU tersebut merupakan upaya untuk menyelesaikan konflik agraria yang telah berlangsung lama serta memperbaiki tata kelola dan struktur penguasaan tanah.

Dalam konteks perlindungan aset negara dan kawasan hutan, para pihak di lapangan kini didorong tetap mengedepankan prosedur hukum serta tidak melakukan penguasaan lahan secara sepihak. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *