Tuntut Pilkada Ulang Imbas Maraknya Politik Uang Memanas, Pendemo Bakar Ban di Kantor KPU KBB

Massa dari Aliansi Masyarakat Bandung Barat Menggugat saat demo dan membakar ban di Kantor KPU Kabupaten Bandung Barat menuntut dilakukan Pilkada ulang, Selasa (3/12/2024). Foto/Gemajabar.Com

BANDUNG BARAT,Gemajabar.Com – Unjuk rasa Aliansi Masyarakat Bandung Barat Menggugat ke Kantor KPU Kabupaten Bandung Barat di warnai aksi bakar ban, Selasa (3/12/2024).

Massa aksi sempat terlibat saling dorong dengan petugas kepolisian yang bertugas. Sehingga suasana di depan kantor KPU Kabupaten Bandung Barat (KBB) di Jalan Padalarang-Purwakarta, Desa Tagogapu, Kecamatan Padalarang, memanas.

Massa gabungan dari mahasiswa, santri, ulama, hingga tokoh pergerakan se-KBB itu menggelar orasi dan membawa poster berisi foto calon bupati Jeje Richie Ismail bergambar uang Rp50 ribu. Merka juga membawa poster Raffi Ahmad bertulis: “Oligarki Perusak Demokrasi”.

Sebelum melakukan aksi di depan kantor KPU KBB, mereka berkumpul di HBS Cimareme. Lalu melakukan aksi konvoi ke kantor KPU KBB. Ada sejumlah tuntutan yang massa aksi sampaikan.

Seperti mendesak aparat berwenang menangkap dan mengadili calon bupati dan wakil bupati yang melakukan tindak politik uang di Pilkada Serentak. Lalu KPU harus melakukan pemilihan ulang di 2.562 TPS  yang tersebar di 16 kecamatan, di Kabupaten Bandung Barat.

Baca Juga:  Iduladha 1447 H, Dispernakan KBB Sebut Hewan Kurban yang Disembelih Naik 3.485 Ekor

Ketua Aliansi Masyarakat Kabupaten Bandung Barat Menggugat, Deden Abdul Hamid menyesalkan lambannya respon Bawaslu yang melakukan penanganan pelaporan kecurangan dalam Pilkada. KPU pun disebut tidak memiliki sikap proaktif pada kasus kecurangan pada masa Pilkada.

Ironisnya momentum Pilkada di KBB yang seharusnya dijadikan sebagai ajang pendidikan politik bagi masyarakat terkhusus kalangan anak muda, malah cenderung gagal dilakukan akibat terdapatnya dugaan kurangnya perhatian dari pihak-pihak terkait

”KPU tidak mampu memaksimalkan jumlah partisipan Pilkada di KBB, Bawaslu tidak serius memperhatikan proses kampanye yang ugal-ugalan dengan adanya temuan money politics, serta ketidak netralan yang perangkat desa yang mengacu pada Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016,” sebutnya.

Pihaknya menuntut dilakukannya evaluasi segala bentuk ketidak becusan kinerja KPU. Juga menuntut Bawaslu untuk tanggap dan transparan dalam memproses segala bentuk pelanggaran pemilu

Sementra koordinator aksi Dudi Firmansyah meminta agar aparat berwenang menangkap dan mengadili calon bupati dan wakil bupati yang melakukan money politik. Serta minta ada pemungutan suara ulang di seluruh TPS.

Baca Juga:  KPU KBB Tetapkan Jeje-Asep Ismail Pemenang Pilkada, Empat Paslon Pesaing Tak Hadir

“Pemilu ulang harus dilaksanakan karena hasil Pilkada kali ini sudah ternodai oleh tindakan money politik, bagi-bagi uang, dan pelanggaran netralitas aparat pemerintah,” tegasnya.

Dia menilai praktik kecurangan politik uang dalam Pilkada Bandung Barat bukan saja merugikan para calon peserta pemilu, tapi juga masyarakat luas karena demokrasi yang digadang-gadang menghasilkan pemimpin berkualitas justru ternodai.

“Kami khawatir pemimpin yang menang karena politik uang akan rentan melakukan tindak korupsi,” tandasnya.

Ketua KPU KBB Ripqi Ahmad Sulaeman menyebutkan desakan diskualifikasi salah satu calon atau menggelar Pilkada ulang bisa dilaksanakan atas rekomendasi Bawaslu atau MK. KPU hanya penyelenggara yang memastikan proses pencoblosan dan rekapitulasi berjalan lancar.

“Kami menjalankan apa yang jadi ketentuan. Silahkan laporkan ke Bawaslu. Terkait tuntutan kita akan menyesuaikan dengan ketentuan, apabila ada rekomendasi kita siap jalankan,” ucapnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *