BANDUNG BARAT,Gemajabar.Com – Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri mendatangi Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Mereka mendatangi kantor Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB yang berada di kompleks Pemda KBB, Jumat (15/11/2024).
Informasi yang beredar, Irjen Kemendagri datang ke KBB dalam kaitannya dengan persoalan rotasi mutasi (rotmut) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau setingkat eselon II yang dilakukan pada 2 September 2024 lalu karena diduga ada maladministrasi.
Ketika dikonfirmasi wartawan, Sekretaris BKPSDM KBB Dany Rizal membenarkan kedatangan Irjen Kemendagri tersebut. Hanya dia tidak mengetahui persis tujuan kedatangan mereka, karena diterima oleh Inspektorat serta beberapa pejabat lainnya.
Begitu juga ketika disinggung tentang surat pemberitahuan kedatangan Irjen, Dany tidak mengetahui pasti. Namun dirinya menyebutkan jika itu terkait dengan rotasi dan mutasi.
“Mereka ingin tahu soal evaluasi terkait rotmut, katanya soal rekom yang dikeluarkan,” ucapnya.
Sementara itu Pj Sekda KBB, Eriska Hendrayana mengatakan jika dirinya dimintai keterangan terkait rotmut pada waktu itu. Ia bersama para pejabat lainnya yang dilantik, dimintai keterangan sehubungan dengan aduan salah seorang ASN di lingkungan Pemda KBB.
Seperti diketahui pada saat rotmut tersebut, Kepala Bapelitbangda KBB, Rini Sartika dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan KBB. Dia mempersoalkan kebijakan rotmut tersebut yang dinilainya melanggar beberapa ketentuan hukum yang berlaku.
Ia secara resmi mengajukan keberatan terhadap Surat Keputusan Bupati Bandung Barat terkait rotmut tersebut, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 100.3.3.2/Kep. 560-BKPSDM/2024 yang tertanggal 2 September 2024.
Surat keberatan yang ditandatangani pada 17 September 2024 tersebut, dilayangkan kepada Kemendagri, BKN dan Ombudsman. Isi surat itu diantaranya, Rini menyatakan bahwa keputusan rotmut itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa setiap keputusan Pejabat Tata Usaha Negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, dalam surat tersebut Rini juga menyoroti potensi penyalahgunaan kewenangan dalam keputusan tersebut. Ia merujuk pada Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa asas tidak menyalahgunakan kewenangan menjadi salah satu prinsip utama dalam administrasi pemerintahan.
Masih dalam surat tersebut, Rini menyatakan yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah kewajiban bagi setiap pejabat untuk tidak menggunakan kekuasaannya demi kepentingan pribadi atau tujuan lain yang tidak sesuai dengan pemberian kewenangan.
Keberatan lainnya yang disampaikan oleh Rini adalah terkait prosedur mutasi yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Surat keputusan mutasi tersebut tidak mencantumkan pertimbangan teknis dari Kepala BKN, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Perpres Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara.
Rini juga menyatakan, jika keputusan mutasi ini telah melampaui batas kewenangan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa badan atau pejabat pemerintahan tidak boleh mengambil keputusan yang melampaui masa jabatan, batas wilayah, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*)






