Soal Open Bidding, Ketua DPRD KBB : “Kalau Pemda Macam-macam Kita Buat Pansus”

Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi. Foto/Istimewa

BANDUNG BARAT,Gemajabar.Com – DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) siap membuat panitia khusus (pansus) open bidding untuk meng-clearkan polemik ini.

Pasalnya DPRD KBB sangat serius menyikapi polemik open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) pekabat eselon 2 atau setingkat kepala dinas di Pemda KBB.

Bukti legislatif konsen terhadap permasalahan ini adalah dengan akan melakukan pemanggilan kepada Pj Bupati Bandung Barat Ade Zakir dan Plt kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia  (BKPSDM) KBB.

“Buat kami enggak ada kepentingan, tapi kalau pemda masih suka macam-macam kita langsung buat Pansus aja,” kata Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi saat dihubungi, Jumat (20/12/2024).

Menurutnya dewan sudah sepakat harus ada perbaikan-perbaikan birokrasi, salah satunya adalah soal open bidding. Jangan sampai masalah seperti sebelumnya, terulang kembali.

Terkait pelaksanaan seleksi terbuka atau open bidding,  DPRD KBB khususnya Komisi 1 tidak mengetahui dan mendapatkan informasi adanya pelaksanaan open bidding untuk lima jabatan eselon 2 di Pemda KBB terlebih dahulu.

Namun tanpa sepengetahuan DPRD KBB, Pemda KBB dalam hal ini Pj Bupati Ade Zakir tiba-tiba melaksanakan open bidding. Jika kondisi seperti ini terjadi lagi, artinya tidak ada bedanya dengan sebelumnya.

Baca Juga:  Viral di Media Sosial, Video Penangkapan Terduga Pelaku Curanmor yang Nyaris Diamuk Warga

“Kalau gini ya enggak beres, kan kemarin sudah sepakat ingin ada perbaikan dan perubahan di pemerintahan. Apakah pemda ingin kembali ada OPD yang berstatus quo?” tanyanya.

Oleh karena itu, pihaknya bakal memanggil Pj Bupati Bandung Barat dan Plt Kepala BKPSDM untuk mempertanyakan pelaksanaan open bidding yang terkesan tergesa-gesa. Sebab yang terpenting itu kan komunikasi, sehingga semua jelas dan terbuka.

“Rencananya usai kunjungan kerja (kunker) kami akan segera panggil mereka. Kita agendakan di tanggal 27 atau 30 Desember 2024,” kata dia.

Sejauh ini, ungkap Mahdi, pihak DPRD KBB belum mendapatkan informasi apapun dari pemda dalam hal ini panitia seleksi (pansel) JPTP atau open bidding tersebut. Jangankan dirinya, ketua Komisi 1 juga dibuat kaget dengan adanya pelaksanaan open bidding itu, padahal mereka yang membidangi hal tersebut.

Nantinya pihaknya bakal mempertanyakan sejumlah hal terkait pelaksanaan open bidding, sekaligus membuat komitmen keterbukaan bersama Pemda KBB. Jangan sampai catatan buruk soal open bidding di tahun sebelumnya terjadi lagi.

Baca Juga:  Irjen Kemendagri Diminta Serius Tangani Masalah Rotmut yang Cacat Hukum di Pemda KBB

“Buat kami enggak ada kepentingan, tapi kalau pemda masih suka macam-macam kita langsung buat Pansus aja,” tegasnya.

Seperti diketahui, pelaksanaan open bidding atau Seleksi Terbuka JPTP di lingkungan Pemda KBB kembali menjadi sorotan sejumlah pihak. Salah satunya Komisi 1 DPRD KBB yang mempertanyakan proses dan mekanisme yang dilakukan panitia seleksi karena tidak ada pemberitahuan kepada DPRD. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *