SK Kepengurusan Kadin KBB yang Sah Diberikan Kepada Oping Nugraha oleh Agung Suryamal Sutisna

Anggota Dewan Pengurus Sementara Kadin Provinsi Jawa Barat Zulkifli M Adam. Foto/GEMAJABAR.COM

BANDUNG,GEMAJABAR.COM – Oping Nugraha mendapatkan SK kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang sah.

SK kepengurusan tersebut diserahkan secara serentak kepada Ketua Kadin Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dan salah satunya ke Kadin KBB, oleh Ketua Dewan Pengurus Sementara (Caretaker) Kadin Provinsi Jawa Barat Agung Suryamal Sutisna di Kota Bandung, Senin (26/6/2025).

Adapun Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
Anindya Novyan Bakrie telah menetapkan dan memberikan perpanjangan Surat Keputusan (SK) Dewan Pengurus Sementara (Caretaker) Kadin Provinsi Jawa Barat kepada Agung Suryamal Sutisna.

Sehingga secara defacto dan de jure Kadin Jawa Barat dipimpin oleh Agung Suryamal Sutisna didampingi Wakil Ketua Widiyanto Saputro dan Ali Said.
Sementara anggota terdiri dari Hamzah Rahayan, Dedi Sukardan, Nizar Sungkar, Barkah Hidayat, Iwan Gunawan, dan Zulkifli M Adam.

SK kepengurusan caretaker Kadin Provinsi Jawa Barat.

Hal itu mengacu kepada lampiran keputusan dewan pengurus Kadin Indonesia Nomor : SKEP/030/DP/IV/2025 tanggal 30 April 2025. Sehingga secara turunannya ke Kadin Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang sah adalah yang berada di bawah garis komando Agung Suryamal Sutisna.

Baca Juga:  CFD di Kota Bandung Habiskan Rp2,7 Miliar, Elemen Masyarakat Soroti Temuan BPK

Pengurus Kadin Jabar pun langsung bergerak cepat dengan melakukan konsolidasi internal dan melakukan koordinasi dengan Kadin Kabupaten/Kota. Termasuk menyerahkan SK kepengurusan kepada Kadin Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Salah satu SK penetapan kepengurusan Kadin Kabupaten yang sudah ditandatangani oleh Agung Suryamal Sutisna, adalah SK pengurus Kadin KBB yang diketuai oleh Oping Nugraha. Hal ini menegaskan jika tidak ada dualisme Kadin di KBB karena yang sah adalah yang ada di bawah kepengurusan Oping Nugraha.

“Adanya SK perpanjangan caretaker Kadin Jabar maka yang sah adalah di bawah kepemimpinan Bapak Agung Suryamal Sutisna dan turunan ke bawahnya,” kata Anggota Dewan Pengurus Sementara (Caretaker) Kadin Provinsi Jawa Barat Zulkifli M Adam saat ditemui Senin (26/5/2025).

Ia juga mengatakan selain surat perpanjangan caretaker tersebut telah terbit SK Nomor 2230/WKUK/IV/2025 tanggal 18 April 2025 tentang kepengurusan Kadin Jabar yang syah berdasar AD/ART Kadin.

SK Nomor 2230 tersebut disampaikan pula tembusannya kepada Kapolda, Gubernur Jabar, Ketua DPRD Jabar dan pejabat tinggi lainnya agar mengetahui kepengurusan Kadin Jabar Definitif.

Baca Juga:  Bumi Luhur Jadi Spot Olahraga dan Ngopi dengan View Spektakuler di Kota Baru Parahyangan

”Sehingga berdasarkan SK tersebut di Jawa Barat hanya berdiri satu kadin yang berdasar pada SK itu, yang dipimpin Agung Suryamal,” sambungnya.

SK kepengurusan Kadin KBB yang diberikan kepasa Oping Nugraha oleh caretaker Kadin Provinsi Jawa Barat dan rekomendasi langkah-langkah yang harus segera dilakulan di KBB.

:: Tidak Ada Dualisme di KBB

Dia juga menyebutkan bahwa di KBB sudah final dan tidak ada dualisme. Bahwa Oping Nugraha yang SK-nya ditetapkan Caretaker Kadin Provinsi Jawa Barat Agung Suryamal Sutisna dinyatakan sebagai Ketua Kadin KBB yang sudah memiliki kekuatan hukum.

”Kami berharap pada pihak-pihak tertentu, untuk patuh pada Kadin Indonesia dan Kadin Jabar sehubungan terbitnya dua surat pada hari ini,” ucapnya.

Ia juga mengatakan bahwa pihaknya saat ini akan melihat situasi di lapangan soal pihak-pihak yang melakukan tindakan di luar organisasi. Ia akan mengakaji semua temuan untuk dilaporkan pada Kadin Indonesia berikut dengan sangsi yang diberikan nantinya kepada yang tidak patuh.

Sehingga jika ada pihak-pihak yang mengatasnamakan Kadin KBB di luar kepengurusan Oping Nugraha dan melakukan pengukuhan pengurus maka yang berhak dan diperbolehkan melantik Caretaker Kadin Provinsi Jawa Barat Agung Suryamal Sutisna.

Baca Juga:  Paslon EDUN Siapkan Lima Program Unggulan untuk Dongkrak Kesejahteraan Masyarakat

Di luar itu tidak memiliki kewenangan dan tidak boleh memakai atribut Kadin, sebab akan dinilai sebagai organisasi ilegal.

”Temuan-temuan dari pihak-pohak tertentu akan kami laporkan pada Kadin Indonesia. Soal sanksi nanti Kadin Indonesia yang akan memutuskan berdasarkan temuan tersebut,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *