Serahkan Rekomendasi Hasil Saresehan KKJB, Eka Santosa : “Ahmad Heryawan Layak Masuk Kabinet”

Ketua KKJB Eka Santosa bertemu dengan anggota DPR RI Ahmad Heryawan di Jakarta, untuk menyampaikan sejumlah poin rekomendasi dari hasil kegiatan Saresehan KKJB. Foto/Istimewa

JAKARTA,GEMAJABAR.COM – Ketua Kaukus Ketokohan Jawa Barat (KKJB)  Eka Santosa bertemu anggota DPR RI Ahmad Heryawan, Kamis (20/8/2026).

Pertemuan khusus itu digelar untuk menindaklanjuti komitmen dan amanat dari peserta Saresehan KKJB dalam rangka HUT Kemerdekaan RI dan HUT ke-81 Pemprov Jabar yang digelar di Aula Kantor HU Pikiran Rakyat, Rabu (19/8/2026).

Rekomendasi dan kesimpulan Saresehan KKJB yang dihadiri oleh puluhan perwakilan tokoh dan aktivis di Jawa Barat itu salah satunya adalah mengusulkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar mempertimbangkan Ahmad Heryawan untuk diberi kepercayaan menjadi pembantu presiden di Kabinet  mewakili masyarakat Jawa Barat.

Pertimbangan tersebut atas dasar penilaian kinerja Ahmad Heryawan selama 10 tahun menjadi Gubernur Jawa Barat yang tanpa catatan hukum. Serta memperoleh segudang prestasi yang beliau raih yaitu penghargaan dari pemerintah.

Disamping prestasi nyata lainnya yang terukur dan bisa dipertanggungjawabkan dalam segala aspek sosial, pendidikan, maupun pembangunan sarana pendidikan, dan infrastruktur.

“Agar tidak dipandang basa-basi politik atau sekadar main-main, saya selaku Ketua KKJB mendapat amanat dari pengurus dan pendukung KKJB untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada Pak Ahmad Heryawan langsung,” kata Eka dalam keterangannya usai bertemu Ahmad Heryawan di Jakarta.

Eka juga menyampaikan, permohonan maaf dari Ahmad Heryawan yang tidak bisa hadir dalam Saresehan KKJB. Sekaligus memberikan klarifikasi atas ketidakhadirannya sebagai nara sumber dalam acara tersebut.

Yakni dikarenakan ada dua agenda di DPR RI yang mendadak dan tidak bisa diwakilkan sehubungan dengan awal masa sidang setelah reses.

Di antaranya Rapat Pimpinan DPR dan adanya serah terima atau penggantian Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR dari unsur Fraksi Golkar yang juga dihadiri oleh pimpinan DPR RI.

Baca Juga:  Warga Kota Bengkulu Rasakan Presisi Waktu Jadwal Ukur Tanah dari Layanan Pengukuran Terjadwal

“Jadi beliau sebagai Ketua BAM tidak dimungkinkan untuk tidak hadir karena memimpin acara Badan Aspirasi Madyarakat tersebut,” ucap Eka.

Pada kesempatan terpisah Aktivis dan Budayawan, Nace Permana menilai, tidak adanya hiruk pikuk perayaan HUT ke-81 Jawa Barat jelas membuat masyarakat kecewa karena nuansa hari jadinya seperti yang tidak dirasakan hingga ke akar rumput.

Padahal setiap daerah ketika ada momentum perayaan HUT daerahnya pasti pasti dirayakan maksimal menjadi pesta rakyat. Namun di tingkat provinsi setingkat Jawa Barat malah tidak terdengar gaungnya.

Apalagi HUT Provinsi Jawa Barat yang jatuh setiap tanggal 19 Agustus sudah ada dasar hukumnya. Yaitu Perda Nomor 26 Tahun 2010 yang disahkan di zaman kepemimpinan Ahmad Heryawan sebagai Gubernur Jawa Barat.

“Itu artinya ada legalitas formal dan secara hukum harus dihargai. Justru saya mempertanyakan kenapa pada Hari Jadi Tatar Pasundan dirayakan secara meriah, sementara HUT Provinsi Jawa Barat sepi. Sebenarnya ini Provinsi Jabar atau Provinsi Pasundan?” tanya.

Disinggung apakah tidak adanya hiruk pikuk HUT Provinsi Jawa Barat akibat defisit anggaran yang saat ini sedang terjadi dimasa pemerintahan Gubernur KDM yang angkanya mencapai Rp5,7 triliun, ia menilai hal itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan.

“Defisit anggaran tidak bisa jadi alasan defisit. Sebaliknya kenapa terjadi defisit? Apakah karena tidak ada sumber pendapatan darah atau tata kelola anggaran di Pemprov Jabar yang amburadul dan kumaha aing,” tegasnya.

Saresehan KKJB yang dihadiri oleh puluhan aktivis dan budayawan dari berbagai latar belakang profesi, pendidikan, dan organisasi, melahirkan sejumlah rekomendasi aspirasi dari warga Jawa Barat untuk Pemprov Jabar dan pemerintah pusat. Foto/Istimewa

Seperti diketahui kegiatan Saresehan Kaukus Ketokohan Jawa Barat (KKJB) yang digagas sejumlah tokoh dan aktivis Jawa Barat, menjadi ajang diskusi yang mengupas berbagai persoalan pembangunan di Jawa Barat dan napak tilas para pemimpinnya, Rabu (19/8/2026).

Baca Juga:  Menteri Nusron Bahas Empat Isu Penting Saat Audiensi dengan Wamen BUMN

Kegiatan yang digelar dalam rangka menyambut HUT ke-81 Provinsi Jawa Barat dan Kemerdekaan RI ini, dihadiri oleh para tokoh dan aktivis perwakilan di Jawa Barat dari beragam profesi dan organisasi.

Seperti Mantan Ketua DPRD Jabar, Irfan Suryanagara, Aktivis Budaya dan Lingkungan Sunda Dadang Hermawan (Mang Utun), Budayawan Karawang Nace Permana, Direktur HU Pikiran Rakyat Tia Yuniarti beserta jajaran, dan sejumlah tokoh lainnya.

Adapun nara sumber dari kegiatan ini adalah Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani, Arlan Siddha dan Ketua KKJB, Eka Santosa dengan moderator mantan pimpinan DPRD Jabar, Komarudin Taher.

Beberapa isu yang menjadi sorotan adalah terkait gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Pasalnya sebagai orang nomor satu di Jawa Barat, gubernur yang kerap disapa KDM tersebut terkesan one man show dalam kepemimpinannya sehingga terkesan seperti “King” atau raja.

Tidak hanya itu, adanya defisit anggaran Pemprov Jawa Barat pada  APBD Jabar 2026 sebesar 5,7 triliun dalam waktu enam bulan terakhir, juga menjadi pertanyaan.

Mirisnya di tengah keterbatasan dan defisit anggaran, Gubernur Jawa Barat justru tetap menyalurkan dana hibah ke instansi vertikal senilai lebih dari Rp2,6 triliun.

Sementara itu beberapa poin penting dari saresehan ini menegaskan bahwa Provinsi Jawa Barat dibangun melalui  perjuangan serta peradaban yang luhur dan bersendikan pada tata nilai budaya yang diabadikan dalam lambang Pemerintahaan Provinsi Jawa Barat  dengan moto ‘ Gemah Ripah Repeh Rapih’.

Jawa Barat sebagai penyangga Ibu Kota Negara RI dengan jumlah penduduk terbanyak  kurang lebih 50 juta dan  27 Kabupaten /Kota , dengan jumlah pemilih sekitar 35 juta, sudah selayaknya mendapat perhatian lebih secara proporsional  dari pemerintah pusat.

Baca Juga:  Dinas Pendidikan Jabar Gencarkan Sosialisasi Jam Malam bagi Peserta Didik

Warisan tradisi sejarah pemerintahan di Jawa Barat bahwa setiap Mantan Gubernur Jawa Barat pada periode sebelumnya (sebelum reformasi) selalu diberi penghormatan beserta tanggung jawab dalam memberikan konstribusi pada penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nasional.

Pada konteks tersebut di atas maka Kaukus Ketokohan Jawa Barat mengusulkan salah satu Tokoh Jawa Barat Dr. H. Ahmad Heryawan (Gubernur Jawa Barat 2 Periode 2008 – 2018 , Anggota DPR RI 2024 – 2029) yang sukses memimpin Jawa Barat selama 2 periode  untuk menjadi salah satu pembantu presiden yang  mewakili aspirasi warga Jawa Barat.

Sebagai sebuah evaluasi dan renungan tentang kepemimpinan Provinsi Jabar saat  ini Kaukus Ketokohan Jawa Barat menilai serta melihat dengan seksama bahwa pengelolaan Pemerintahan Jawa Barat terkesan serampangan sehinga terjadi distorsi pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jabar saat ini.

Kondisi ini merupakan sebuah anomali/penyimpangan pada tata kelola pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan daerah sehingga terjadi defisit anggaran pada  APBD Jabar 2026 sebesar 5,7 triliun dalam  waktu enam bulan terakhir. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *