RDP dengan DPR RI, Wamen Ossy Apresiasi Keberhasilan GTRA di Majalengka

Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan menyoroti keberhasilan GTRA di Majalengka sebagai contoh sukses yang patut ditiru dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPR RI, Senin (15/9/2025). Foto : Dok.ATR/BPN

JAKARTA,GEMAJABAR.COM – Sengketa agraria masih menjadi masalah klasik yang banyak terjadi di berbagai daerah.

Untuk mengatasinya, Kementerian ATR/BPN menekankan pentingnya optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang dipimpin langsung oleh kepala daerah.

Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, menyoroti keberhasilan GTRA di Majalengka sebagai contoh sukses yang patut ditiru.

“Kami terus mendorong penguatan peran GTRA di daerah. Kami melihat adanya success story di daerah, seperti di Majalengka, di mana Plt. Bupati Majalengka saat itu berhasil mendorong pelepasan kawasan hutan seluas 34 hektare yang telah ditempati warga selama bertahun-tahun,” ungkap Wamen Ossy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI, Senin (15/9/2025).

Menurutnya, hasil dari pelepasan kawasan hutan tersebut sangat signifikan. Lebih dari 1.600 kepala keluarga (KK) akhirnya memperoleh sertifikat hak atas tanah mereka secara resmi.

Keberhasilan ini, menurut Wamen Ossy, merupakan bukti nyata bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat menentukan dalam percepatan Reforma Agraria.

“Kami percaya bahwa pengelolaan pertanahan di daerah tidak bisa lepas dari peran aktif kepala daerah. Maka dari itu, GTRA harus diperkuat dan dioptimalkan agar masyarakat di kawasan-kawasan yang selama ini belum tersentuh legalisasi bisa segera memperoleh hak hukumnya,” ucap Ossy.

Baca Juga:  Ada Kepastian Waktu, Pengukuran Terjadwal Percepat Layanan Pertanahan ke Masyarakat

:: Sinergi dengan Kementerian Kehutanan

Pengelolaan kawasan hutan merupakan kewenangan Kementerian Kehutanan. Pelepasan kawasan hutan bisa terjadi karena ada masyarakat yang telah tinggal di atas kawasan hutan selama puluhan tahun tanpa memiliki kepastian hukum atas tanah yang ditempati.

Untuk itu, Wamen Ossy bukan hanya mengajak GTRA daerah ikut berkontribusi memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat, namun ia juga mendorong sinergi dengan Kementerian Kehutanan.

“Kementerian ATR/BPN tidak bisa melakukan legalisasi hak atas tanah yang berada di kawasan hutan sebelum ada proses pelepasan kawasan dari Kementerian Kehutanan,” pungkas Wamen ATR/Waka BPN. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *