Polemik TK Negeri Ngamprah, Ketua Komisi IV DPRD KBB Tegaskan KBM Siswa Jangan Terganggu

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat, Nur Djulaeha. Foto/GEMAJABAR.COM

BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM –  Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) memastikan proses belajar di TK Negeri Ngamprah berjalan lancar.

Meskipun saat ini TK Negeri Ngamprah yang berada di Kompleks Cilame Permai, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah tersebut masih berpolemik terkait dengan aset dan lahannya.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) Nur Djulaeha mengatakan kegiatan belajar mengajar (KBM) di TK Negeri Ngamprah tidak boleh terhenti.

“KBM di TK Negeri Ngamprah harus tetap berjalan. Jangan sampai anak-anak menjadi korban dan mengalami hambatan dalam proses pembelajaran,” ujar Nur usai memimpin rapat tindak lanjut penyelesaian persoalan TK Negeri Ngamprah di Ruang Komisi IV DPRD KBB, Ngamprah, Selasa (14/7/2026).

Menurut Nur, kepentingan peserta didik harus menjadi prioritas sehingga proses pembelajaran tidak boleh terganggu oleh persoalan yang sedang diselesaikan antara pemerintah daerah dan warga.

Rapat tersebut dihadiri Asisten Ekonomi dan Pembangunan KBB Fauzan Azima, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan KBB Edy Syafrudin, Kepala Bagian Hukum Setda KBB Retno Handayani, perwakilan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), pemerintah Kecamatan Ngamprah, Kepala Desa Cilame Aas Moch Asor, serta sejumlah pejabat terkait.

Baca Juga:  Longsor Membawa Duka dan Trauma, Ketua Komisi IV DPRD KBB Minta Belajar Siswa Tak Boleh Terhenti

Nur menjelaskan, rapat digelar untuk mempertemukan seluruh instansi terkait agar diperoleh penjelasan yang utuh sekaligus solusi atas polemik yang selama ini terjadi.

Ia mengatakan, sebagian besar substansi yang sebelumnya dipersoalkan warga sebenarnya sudah terjawab. Namun, belakangan muncul sejumlah persoalan baru sehingga diperlukan dialog lanjutan.

Meski demikian, Nur menilai pertemuan kali ini menghasilkan titik terang karena seluruh pihak mulai memiliki pemahaman yang sama mengenai penyelesaian persoalan tersebut.

Menurutnya tindak lanjut penyelesaian kini akan difokuskan melalui komunikasi langsung antara Dinas Pendidikan KBB dengan warga.

Langkah itu dilakukan untuk memastikan persoalan yang masih menjadi keberatan masyarakat dapat diselesaikan sesuai kewenangan masing-masing.

Nur menambahkan, sementara Disperkim sesuai tupoksinya akan menangani persoalan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan Dinas Pendidikan bertanggung jawab menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sekolah.

Ia juga menegaskan bahwa Pemkab Bandung Barat hingga saat ini belum pernah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung TK Negeri Ngamprah.

“Pada prinsipnya, hasil pertemuan hari ini sudah mengerucut. Selanjutnya Dinas Pendidikan akan berkomunikasi langsung dengan warga untuk menyelesaikan persoalan yang masih ada. Yang terpenting, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera KBB ini. (*)

Baca Juga:  Kisruh Lahan TK Negeri Ngamprah! Komisi IV DPRD KBB Cari Solusi, Pertemukan Pihak Bersengketa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *