BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Sekda Kabupaten Bandung Barat (KBB) Ade Zakir siap menjelaskan soal berbagai polemik yang ditujukan ke dirinya.
Seperti polemik kebijakan soal rotasi mutasi pejabat serta dugaan penyalahgunaan dana insentif stunting dari pemerintah pisat dan dana di sejumlah dinas.
“Kondisi yang terjadi di Bandung Barat saat ini karena kurangnya komunikasi. Saya selaku Sekda atas seizin Pak Bupati mengambil inisiatif mengonsolidasikan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menampung permasalahan dan keluhan masyarakat,” ucapnya, Minggu (26/10/2025).
Ia mengakui bahwa berbagai isu yang beredar belakangan ini merupakan imbas dari miss komunikasi yang terjadi di internal pemerintah daerah. Sehingga lambat laun berkembang menjadi polemik di kalangan masyarakat.
Terkait, isu pelanggaran yang ramai diperbincangkan, Ade menegaskan telah menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan audit dan memberikan klarifikasi terbuka.
Ia juga meminta agar Inspektorat menyiapkan hotline pengaduan masyarakat yang aktif setiap saat. “Semua laporan akan ditindaklanjuti. Pemerintah harus hadir dan melayani masyarakat dengan terbuka,”
tegasnya.
Langkah ini, lanjut Ade, merupakan bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik di Pemkab Bandung Barat.
Ia menyebut Diskominfo telah menyiapkan layanan pengaduan melalui program SP4N-LAPOR! yang akan terhubung langsung ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti secara cepat dan terukur.
“Semua pengaduan akan kami distribusikan ke perangkat daerah terkait dan diberi tenggat waktu penyelesaian. Keterlambatan akan menjadi bahan evaluasi kinerja pejabat bersangkutan,” tuturnya.
:: Pemerintah Siap Terbuka
Ade juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir ataupun berspekulasi terhadap informasi yang beredar di media sosial.
“Silakan masyarakat bertanya langsung, jangan dengar isu atau hoaks yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kami akan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Pemerintahan ini ada untuk melayani masyarakat,” tandasnya.
Pernyataan terbuka Sekda Bandung Barat ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab KBB sedang berupaya memperkuat komunikasi publik dan membuka ruang transparansi seluas-luasnya.
Ini menjadi sebuah langkah yang diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan di Bandung Barat yang selama ini selalu diterpa dengan isu yang tidak harmonis. (*)






