Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi KBB Tahun 2024, Diskominfotik Raih Predikat A

Sekretaris Diskominfotik KBB, Donny Pratama mewakili Kepala Diskominfotik KBB, Yoppie Indrawan saat menerima penilaian terbaik pertama dalam Indeks RB dan mendapatkan ucapan selamat dari Wakil Bupati Asep Ismail dan Sekda Ade Zakir. Foto/Istimewa

BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat (KBB) meraih penilaian predikat A.

Penilaian itu dalam hal Indeks Reformasi Birokrasi (RB) perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 telah resmi ditetapkan oleh Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 100.3.3.2/Kep.125-Bag Orgs/2025 tanggal 17 April 2025.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) KBB menjadi perangkat daerah yang meraih penilaian tertinggi dalam Indeks Reformasi Birokrasi (RB).

Tiga perangkat daerah dengan nilai indeks tertinggi tahun 2024 tersebut adalah Diskominfotik menjadi terbaik 1 meraih nilai 87,80 dengan predikat A sangat baik, terbaik 2 DP2KBP3A meraih nilai 86,55 dengan predikat A sangat baik. Lalu terbaik 3 Disarpus meraih nilai 84,87 dengan predikat A sangat baik.

Indeks RB biasanya dinilai dalam rentang 0–100 dan dikategorikan ≥ 85 Sangat Baik, 76–84 Baik, 61–75 Cukup, 51–60 Kurang, serta ≤ 50 Sangat Kurang.

“Kami bersyukur atas capaian ini. Tentunya menjadi motivasi bagi jajaran Diskominfotik untuk terus meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi,” kata Kepala Diskominfotik KBB, Yoppie Indrawan, didampingi Sekretaris Diskominfotik KBB, Donny Pratama, Kamis (10/7/2025)

Baca Juga:  Gegara Bentrok Dua Ormas di Lembang, Satu Tewas dan Satu Lainnya Terluka

Menurutnya, penilaian dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi (SURABI) hasil kerja sama antara Bagian Organisasi Setda KBB dan Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat.

Adapun sebanyak 31 perangkat daerah non-kecamatan mengikuti proses penilaian ini. Indeks RB Perangkat Daerah Kabupaten adalah ukuran capaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh setiap perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten.

“Indeks ini digunakan untuk menilai sejauh mana upaya perbaikan tata kelola pemerintahan dilakukan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani,” sambungnya.

Tujuan pengukuran Indeks RB Perangkat Daerah ialah untuk mengetahui tingkat kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat OPD, mendorong setiap perangkat daerah untuk melakukan perbaikan sistem kerja, manajemen SDM, dan pelayanan publik.

Termasuk sebagai dasar evaluasi dan pembinaan oleh instansi pembina (Inspektorat, Biro Organisasi, atau Bagian Organisasi Setda). Serta sebagai bagian dari pengukuran kinerja pemerintah kabupaten secara keseluruhan.

Sementara itu, Komponen Penilaian Indeks RB mengacu pada PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map RB 2020–2024, penilaian RB terdiri dari area perubahan dengan bobot 40% berupa manajemen dan perubahan.

Baca Juga:  Kadiskominfotik KBB Minta Media Edukasi Masyarakat Tangkal Berita Hoax

“Hasil yang diharapkan dengan bobot 60% dengan output pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pemerintahan yang akuntabel, pemerintahan yang efektif dan efisien, dan pelayanan publik yang berkualitas,” ujarnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *