BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat Nur Djulaeha melakukan agenda pengawasan di Desa Kertamulya.
Kegiatan kedua di tahun 2026 ini setelah sebelumnya dilakukan di Desa Cimareme, sebagai bentuk komitmen anggota DPRD KBB agar tercipta
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik.
“Agenda pengawasan kali ini saya sengaja menggandeng BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan program jaminan sosial bagi pekerja rentan,” kata Nur usai kegiatan di GOR Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Rabu (28/1/2026).
DPRD KBB menilai sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi kunci untuk memastikan perlindungan sosial bagi pekerja berjalan optimal dan berkelanjutan.
Menurutnya semua anggota DPRD KBB setiap bulannya turun langsung ke masyarakat. Ini bagian dari fungsi pengawasan agar kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah benar-benar tepat sasaran hingga ke tingkat desa dan masyarakat.
Salah satu yang menjadi konsen Komisi IV DPRD KBB saat ini adalah terkait dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Tahun lalu Pemda KBB telah mendaftarkan sebanyak 95.238 pekerja rentan yang iurannya dibayarkan melalui APBD KBB
Harapannya di tahun 2026, jumlah peserta yang kembali didaftarkan minimal sama dengan tahun lalu. Namun kondisi itu tetap akan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah sebelum menetapkan kebijakan lanjutan.
Mengingat adanya efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat sehingga dampaknya dirasakan oleh daerah. Namun komitmen DPRD tetap akan mendorong pekerja rentan bisa tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan.
“Kami akan tetap mendorong perlindungan pekerja rentan, apalagi saya sebagai ketua pansus di DPRD yang menggodog hal tersebut. Seperti bagi ojol, ART, kader posyandu, dan yang lainnya,” ucap politIsi PKS KBB ini.
Pada kesempatan yang sama Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan KBB, Rosita menyebutkan, bahwa saat ini kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Bandung Barat mencakup berbagai kelompok non-ASN serta pekerja informal.
Jumlah peserta tersebut meliputi 1.918 pegawai non-ASN, 952 tenaga kesehatan, 28.758 perangkat desa serta RT, RW, dan kader PKK, 3.884 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), 657 petani tembakau, serta 95.238 pekerja rentan.
BPJS Ketenagakerjaan KBB terus mendorong perluasan kepesertaan jaminan sosial, baik bagi peserta penerima upah maupun peserta bukan penerima upah (mandiri).
“Ke depan, kami berharap kader posyandu juga dapat masuk dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada 2026,” sebutnya. (*)






