BANDUNG BARAT,Gemajabar.Com – Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung mengeksekusi rumah mewah di kompleks perumahan elit Kota Baru Parahyangan, Selasa (21/1/2025).
Eksekusi dilakukan oleh petugas Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung dengan mendapatkan pengawalan dari petugas kepolisian dan Satpol PP di rumah yang berada di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) itu.
Rumah tersebut sebelumnya sudah dilelangkan perbankan karena pemiliknya menunggak. Namun penghuninya enggan meninggalkan rumah tersebut sehingga terpaksa dilakukan eksekusi oleh petugas.
Pada proses eksekusi pengosongan bangunan dan lahan itu, petugas PN Bale Bandung mengeluarkan seluruh barang-barang milik pemilik rumah sebelumnya.
Pemilik rumah sebelumnya diketahui mengambil pinjaman ke salah satu bank namun tidak mampu menyelesaikan kewajibannya untuk melakukan pelunasan sehingga pihak bank melakukan lelang.
Sebelum melakukan eksekusi, PN Bale Bandung sebelumnya sudah melayangkan surat teguran. Namun kemudian termohon atau pemilik rumah sebelumnya mengajukan gugatan perkara
Pengadilan Negeri Bale Bandung menerima permohonan itu sesuai dengan penetapan Nomor 28. Eksekusi risalah 2023 telah dilakukan peneguran tiga kali tanpa diwakili pihak termohon eksekusi.
Namun dari termohon mengajukan perkara nomor 333 PDTG/2023 dalam putusan tersebut ditolak permohonannya. Oleh karena itu penetapan eksekusi dikeluarkan sehingga terjadi pelaksanaan eksekusi sekarang.
“Kami sebelumnya menerima permohonan eksekusi pengosongan terhadap rumah mewah tersebut dari pemohon yang sudah memenangi proses lelang, namun penghuninya enggan meninggalkan rumah tersebut,” kata Juru Sita PN Bale Bandung, Pandapotan Sinaga di lokasi kepada wartawan.
Dia menyebutkan, sudah menyiapkan rumah singgah bagi pemilik rumah sebelumnya di Kampung Leweung Datar RT 02/06, Desa Bojongheulang, Kecamatan Saguling, Bandung Barat.
Sementara itu Putra Agustian, dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PC GP Ansor Kota Bandung mengungkapkan, awalnya kliennya sebagai pemilik rumah sebelumnya mengajukan pinjaman sekitar Rp6 miliar ke perbankan. Namun yang sudah terbayarkan baru sekitar Rp2 miliar.
Kemudian pihak bank pun melelangkan rumah mewah tersebut hingga terjual dengan harga sekitar Rp4,5 miliar. Namun pihaknya merasa ada kejanggalan dalam proses lelang hingga balik nama sertifikat rumah mewah tersebut. Bahkan kliennya tak mendapat panggilan sama sekali sebelum eksekusi ini berlangsung.
“Ini janggal dan sangat disayangkan termohon tidak pernah dapat panggilan dari pengadilan. Makanya berencana akan melakukan perlawanan dengan menempuh jalur hukum lainnya,” kata dia. (*)






