Pemda KBB Tak Beri Bantuan Hukum Eks Kadinkes yang Terjerat Korupsi Mobil Caravan COVID-19

Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail. Foto/GEMAJABAR.COM

BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Eisenhower Sitanggang.

Eks Kadinkes KBB itu telah ditetapkan jadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium COVID-19.

Penetapan tersangka dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Kamis (17/7/2025). Dua lainnya yang ikut ditetapkan jadi tersangka adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Drg. Ridwan Daomara Silitonga dan Direktur PT Multi Artha Sehati.

“Kami (Pemda KBB) tidak memberikan
bantuan hukum kepada ASN yang telah ditetapkan tersangka dalam tindak pidana korupsi. Itu sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, Jumat (18/7/2025).

Pihaknya mengaku ikut prihatin dan menyesalkan atas terjadinya dugaan
penyimpangan dalam proses pengadaan mobil Caravan COVID-19. Sehingga berdasarkan hasil audit dari BPKP Provinsi Jawa Barat telah merugikan negara sebesar Rp3.077.881.200.

Hal itu telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan, khususnya di sektor kesehatan.

Pihaknya juga berkomitmen penuh dalam mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik Kejaksaan maupun instansi terkait lainnya.

Baca Juga:  Pemda KBB Raih Prestasi Tingkat Nasional di Event Adujaknas Generasi Berencana

“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan siap memberikan dukungan data dan keterangan yang dibutuhkan,” sambungnya.

Adik ipar Raffi Ahmad ini meminta kejadian tersebut menjadi evaluasi penting bagi semua organisasi perangkat daerah (OPD), untuk memperkuat sistem pengawasan, transparansi, serta akuntabilitas dalam seluruh proses pengadaan barang dan jasa.

Sementara kepasa masyarakat dirinya mengajak untuk bersama-sama mengawasi jalannya pemerintahan agar semakin bersih, transparan, dan akuntabel.

“Ke depan masyarakat juga harus proaktif mengawasi jalannya pemerintahan. Sebab kami tidak akan mentolerir segala bentuk praktik menyimpang di dalam kegiatan pemerintahan,” ujarnya.

Diketahui Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus pengadaan mobil laboratorium senilai hampir Rp5 miliar tersebut. Ketiganya terbukti terlibat dugaan korupsi dalam proyek pengadaan di Dinas Kesehatan KBB pada tahun anggaran 2021. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *