Pembangunan Gedung di Parongpong Jadi Sorotan, Site Plan Ditandatangan Tapi PBG Tidak Ada

Pihak pengelola dan Komisi III DPRD KBB menunjukkan site plan pembangunan gedung pertemuan dan wedding di Parongpong yang diduga tak berizin karena belum ada PBG meski site plam sudah keluar dan ditandatangani Dinas PUTR KBB. Foto/GEMAJABAR.COM

BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM –
Lokasi pembangunan gedung yang berada di Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB) jadi sorotan.

Pasalnya proyek pembangunan gedung untuk pertemuan dan pernikahan tersebut sudah berjalan, tapi di satu sisi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum ada.

“Proyek pembangunan gedung ini, untuk tahapan persyaratan sudah dilakukan, tapi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) belum ada,” kata Ketua Komisi III DPRD KBB Pither Tjuandys yang beserta jajaran serta dinas terkait melakukan sidak ke lokasi, Rabu (14/5/2025).

Pihaknya ingin memastikan apakah pembangunan gedung tersebut telah memiliki izin lengkap sesuai mekanisme atau belum. Sebab dalam aturan pembangunan, apabila belum mengantongi PBG seharusnya pembangunan tidak boleh dilaksanakan.

Namun fakta di lapangan pelaksanaan pembangunan gedung tersebut hingga kini sudah berjalan sekitar 80 persen. Pihak pengelola mengacu kepada site plan yang telah ditandatangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), meski PBG belum ada.

Dirinya menilai kewajiban daripada pengusaha ini sudah berjalan dengan gambar site plan yang sudah dikeluarkan dan ditandatangani sehingga seharusnya PBG objek bangunan ini sudah harus dikeluarkan.

Baca Juga:  Usai Longsor Maut Pasirlangu, 34 Keluarga bakal Direlokasi. DPRD KBB Sarankan Jangan Terlalu Jauh

Atas kondisi tersebut, maka Pemda KBB telah kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) hingga beberapa bulan ke belakang. Ini terjadi akibat pemerintah kurang aktif di dalam memperhatikan pelaksanaan pembangunan yang ada di daerahnya.

“Kami pertanyakan kinerja dinas terkait, dan akan saya panggil untuk menjelaskan ini,” ujarnya.

Pihaknya mendorong kepada Dinas Pekerjaan Rumah dan Tata Ruang (PUTR) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk segera mengeluarkan PBG.

Segera sampaikan penentuan retribusinya dan sampaikan ke PT BSN untuk membayarnya, jangan sampai terjadi lost PAD. Sehingga ketika sudah mengajukan sesuai prosedur dan mekanisme, sebaiknya segera dikeluarkan.

Perwakilan Legal PT Bukit Surya Nusantara (BSN) Dani Hamdani menyebutkan, lahan yang ada di lokasi adalah seluas 14 hektare. Untuk perizinan sudah ditempuh dan saat ini sudah pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang sudah terbangun seluas 18,7%, sementara selebihnya agar dipergunakan untuk Ruang Terbuka Hujau (RTH). Proyek pembangunannya sudah berlangsung sejak Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada Mei 2025.

Baca Juga:  100 Bangunan Liar di Kawasan Objek Wisata Situ Cibiruy Ditertibkan, Warga Minta Waktu

“Informasinya dokumen PBG masih dalam perhitungan retribusi, sehingga pihaknya tinggal menunggu penerbitan Surat Pemberitahuan Rencana dan Dokumen (SPRD). Kalau untuk AMDAL, Analisis Dampak Lalu Lintas, perizinan lingkungan dan peil banjir sudah terpenuhi,” terangnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *