BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) melakukan pengawasan ke Kantor uji KIR Dinas Perhubungan KBB.
Agenda pengawasan ini untuk melihat kondisi fasilitas peralatan dan prasarana pendukung lainnya di kantor uji KIR. Serta memastikan isu yang beredar di masyarakat terkait dengan adanya KIR bodong.
Ketua Komisi III DPRD KBB Pither Tjuandys mengatakan, fasilitas uji KIR di Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan (Dishub) KBB perlu ada peningkatan menyesuaikan dengan kondisi saat ini.
Salah satu yang mendesak adalah terkait dengan fasilitas peralatan pengecekan kendaraan listrik yang sekarang penggunanya di masyarakat sudah cukup banyak.
“Untuk yang mendesak adalah alat uji kendaraan listrik, itu belum ada dan guna menyesuaikan pelayanan sesuai kondisi transportasi saat ini,” ucapnya disela-sela agenda pengawasan beserta jajaran Komisi III DPRD KBB ke Kantor Uji KIR di Padalarang, Selasa (4/11/2025).
Perkembangan dunia transportasi saat ini tidak bisa terelakan, khususnya dengan kehadiran kendaraan listrik. Sehingga perlu ada upgrading pelayanan dari uji KIR, bukan hanya alat uji kendaraan listrik, bahkan bila perlu SPKL atau alat untuk pengecasan mobil juga ada.
Dikatakannya, Komisi III DPRD KBB ingin mengetahui kondisi peralatan uji KIR yang sejak tahun 2023/2024 sudah tidak lagi ada pungutan retribusinya. Apakah masih terawat dan layak digunakan ataukah perlu perbaikan serta ada peningkatan.
Ini mengingat uji KIR sangat vital mengingat terkait dengan keamanan kendaraan dan keselamatan manusia. Sehingga jangan sampai ada kelalaian dalam pengecekan atau bahkan ada manipulasi data.
“Seperti contohnya manusia melakukan medical checkup, ketika ada penyumbatan di jantung itu berbahaya. Kendaraan juga sama, kalau ada rem blong tidak terperiksa, itu bahaya,” imbuhnya.
Pither juga melihat jika pengujian saat ini masih manual per item dan hasilnya belum terintegrasi dalam satu sistem. Ke depan bisa diupayakan bisa terintegrasi sehingga dapat menghemat waktu.
:: SDM Khusus Bersertifikat
Kemudian penguatan SDM karena di uji KIR perlu personel yang memiliki keahlian khusus dan bersertifikat hingga perlu ada peningkatan kemampuan melalui agenda diklat. Termasuk TPT di dekat gedung pengujian yang harus dibangun untuk menghindari longsor dan mengganggu aktivitas uji KIR.
“Nanti kami akan minta Dishub membuat renja dan estimasi anggaran yang dibutuhkan, jika memungkinkan bisa direalisasikan di 2026 untuk meningkatkan pelayanan uji KIR,” imbuhnya.
Ia pun memastikan bahwa pelaksanaan uji KIR dilakukan dari awal sampai akhir dengan teliti. Bahkan jika ada satu item yang tidak lolos, maka kendaraan harus diperbaiki dan surat lulus uji KIR tidak akan dikeluarkan.
“Kami pastikan pemeriksaan sesuai prosedur, tidak ada KIR bodong, atau kendaraan yang bisa lulus uji tanpa harus datang ke sini, seperti isu yang beredar,” tegas politisi Partai Demokrat ini.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan KBB Mochamad Ridwan Evi menampik isu yang beredar soal adanya KIR bodong. Itu sama sekali tidak benar karena untuk lulus uji KIR maka kendaraan harus datang dan diperiksa petugas.
“Kami pastikan itu tidak ada (KIR bodong). Sebab kalau ada apa-apa di jalan maka outputnya tetap akan berdampak ke penguji,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengakui ke depan menginginkan alat uji KIR yang hasilnya terintegrasi dari awal sampai akhir. Kendati begitu saat ini pelayanan tetap dioptimalkan dengan fasilitas yang ada.
Terkait SDM, ia menyebutkan berdasarkan kajian analisis jabatan dan analisis beban kerja personel masih terbatas. Apalagi di uji KIR perlu tenaga ahli yang harus ditampung. Sehingga program yang digulirkan di antaranya adalah sertifikasi tenaga ahli dan kenaikan tingkat dari pemula sampai ke lima.
“Jumlah personel di sini ada 12 dan itu masih kurang karena idealnya 23 orang dan telah bersertifikat,” tandasnya. (*)






