Open Bidding JPTP di Pemda KBB Tertutup dan Tergesa-gesa, DPRD Tanyakan Urgensinya Apa?

Komisi I DPRD KBB mempertanyakan proses open biding Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah pejabat eselon 2 atau setingkat kepala dinas di lingkungan Pemda KBB. Foto/Istimewa

BANDUNG BARAT,Gemajabar.Com – DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) melalui Komisi I mempertanyakan proses open biding yang sedang dilakukan Pemda KBB.

Pasalnya keabsahan dan pola penganggaran Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah (JPTP) pejabat eselon 2 atau setingkat kepala dinas di lingkungan Pemda KBB itu terkesan tertutup.

“Kami mempertanyakan proses penganggaran dan juga urgensinya apa open biding tersebut,” kata Ketua Komisi 1 DPRD KBB Sandi Supyandi, Jumat (13/12/2024).

Dia menilai, sebagai Ketua Komisi 1 DPRD selayaknya diberi tahu terlebih dahulu terkait adanya open bidding eselon 2 ini. Namun yang terjadi tidak ada informasi yang disampaikan kepada Komisi I DPRD KBB dan tiba-tiba prosesnya telah berjalan.

“Seharusnya Pemda KBB mempunyai adab menginformasikan terlebih dahulu kepada kami sebagai lembaga resmi (Khusunya Komisi 1) supaya tidak salah informasi” tegasnya

Sandi pun mempermasalahkan jika Pemda KBB dan Panitia Seleksi terkesan tertutup dan tidak memberikan informasi yang jelas kepada Lembaga DPRD.

Khususnya Komisi 1 yang membidangi Pemerintahan Umum dan Kepegawaian terkait rekomendasi dari Kemendagri dan pola penganggaran yang akan direalisasikan.

Baca Juga:  Hadiri Peringatan Hari Desa Nasional, Wabup KBB Sebut Desa Jadi Garda Terdepan Pembangunan Bangsa

“Kami akan memanggil Secara Resmi PJ Bupati sebagai kepala daerah dan Pansel Terbuka JPTP untuk rapat dengar pendapat. Jangan muncul masalah lagi ke depannya dengan
proses seleksi yang terkesan tergesa-gesa,” tegasnya.

Pihaknya akan mempertanyakan rekomendasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pola penganggaran yang direalisasikan, jangan muncul masalah lagi akibat penganggaran yang tidak sesuai prosedur.

Anggota Legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa ini pun ingin menjaga stabilitas politik dan pemerintahan pasca pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang telah ditetapkan oleh KPU KBB.

“Ini kesannya terburu-buru, pasca pilkada langsung dilaksanakan. Jangan sampai nanti muncul masalah baru karena ketidakadaan urgensi atau hanya kepentingan segelintir orang saja,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *