BANDUNG BARAT,Gemajabar.Com – Pelayanan perekaman KTP secara mobile oleh petugas Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat (KBB) terkendala.
Pasalnya dua unit kendaraan layanan keliling administrasi kependudukan (Adminduk) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) KBB kondisinya rusak. Kondisi itu sudah berlangsung selama enam bulan.
Hal tersebut tentunya sedikit banyak mempengaruhi proses perekaman KTP elektronik oleh petugas Disdukcapil KBB. Khususnya untuk menjangkau daerah-daerah pelosok yang akses ke kantor kecamatan atau kantor Disdukcapil KBB cukup jauh.
Sementara di satu sisi Disdukcapil KBB sedang melakukan percepatan perekaman KTP elektronik. Supaya para pemilih pemula bisa menyalurkan hak politiknya pada Pilkada Serentak yang akan dilakukan 27 November 2024.
Berdasarkan data di Disdukcapil KBB hingga Senin 21 Oktober 2024 masih ada sebanyak 3.583 warga yang belum melakukan perekaman dari total 37.643. Sementara yang sudah perekaman 34.060 atau sekitar 90,48%.
“Mobil pelayanan keliling dua-duanya rusak, tidak bisa dipakai, cuma disimpan di parkiran kompleks Pemda KBB,” terang Kepala Disdukcapil KBB, Hendra Trismayadi kepada wartawan, Kamis (24/10/2024).
Menurutnya kerusakan mobil layanan keliling Adminduk itu cukup parah sehingga tak layak untuk dioperasikan. Sebab khawatir terjadi sesuatu di jalan saat sedang dipergunakan, yang bisa membahayakan pengguna jalan.
Dirinya pun tidak mau ambil risiko, karena jika terjadi sesuatu di jalan maka selaku pimpinan di Disdukcapil KBB harus bertanggung jawab. Itulah mengapa pada akhirnya dua unit mobil tersebut sudah enam bulan tidak dipakai.
“Itu mobil layanan Adminduk bantuan Pemprov Jawa Barat tahun 2013. Sudah cukup tua dan belum ada pengadaan baru,” ucapnya.
Kendati begitu, dirinya tidak tinggal diam. Untuk tetap bisa melayani perekaman secara mobile ke wilayah pelosok, pihaknya terpaksa menggunakan tiga kendaraan dinas kepala bidang (Kabid) Toyota Avanza.
Masing-masing mobil dinas Kabid Pemanfaatan Data, Kabid Catatan Sipil, dan Kabid Pendaftaran Penduduk. Meski fasilitasnya tidak selengkap mobil layanan keliling, tapi mobil para kabid itu bisa dioptimalkan.
Lebih lanjut dikatakannya, untuk saat ini pihaknya hanya mampu mengalokasikan anggaran untuk perbaikan mobil yang rusak tersebut. Sebab jika harus pengadaan beli baru maka butuh anggaran untuk dua unit senilai Rp1,6 miliar.
“Hasil taksiran pihak bengkel, untuk perbaikan satu kendaraan Rp100 juta. Makanya kita ajukan di APBD KBB 2025 sebesar Rp200 juta dan itu sudah dibicarakan sengan pihak DPRD. Semoga saja bisa masuk karena ini urgent menyangkut layanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (*)






