Menteri PPPA Ingin Pondok Pesantren Pembangunan Sumur Bandung Jadi Pilot Project Ponpes Ramah Anak

:: Hari Santri Nasional

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi menghadiri peringatan Semarak Hari Santri Nasional 2025 di Pondok Pesantren Pembangunan Sumur Bandung (P3SB) Cililin, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Minggu (2/11/2025). Foto/GEMAJABAR.COM

BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Keberadaan pondok pesantren harus jadi tempat mengenyam pendidikan dan juga rumah yang ramah bagi anak.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi saat menghadiri peringatan Semarak Hari Santri Nasional 2025 di Pondok Pesantren Pembangunan Sumur Bandung (P3SB) Cililin, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Minggu (2/11/2025).

Kegiatan yang digagas oleh Forum Pondok Pesantren (FPP) Kecamatan Cililin ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) KBB, Panji Hernawan, Ketua Komisi I DPRD KBB Sandi Supyandi, Ketua Komisi IV DPRD KBB Nur Djulaeha, dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi mengatakan, lembaga pendidikan pondok pesantren yang sudah ada sejak sebelum zaman kemerdekaan merupakan tempat penjaga moral anak-anak bangsa.

Sejatinya banyak anak-anak pintar di Indonesia. Di sinilah peran pondok pesantren dibutuhkan, karena selain pintar pondok pesantren juga bisa melahirkan anak-anak yang beradab dan berahlakuk karimah.

“Saya ingin dan berharap di momen peringatan Hari Santri, Pondok Pesantren Pembangunan Sumur Bandung bisa jadi pilot project Ponpes yang ramah anak,” ucap Arifatul dalam sambutannya.

Arifatul menyebutkan dalam program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto salah satunya adalah memprioritaskan perhatian kepada pendidikan anak-anak.

Seperti kehadiran Sekolah Rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Itu semua bukan hanya janji politik tapi sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2014.

Baca Juga:  Personel Polres Cimahi dan Polsek Margaasih Gunakan Perahu Karet Evakuasi Korban Banjir

“Sekarang sudah hampir 1 miliar anak Indonesia mendapatkan program MBG, meski masih ada kekurangan itu akan dievaluasi dan tidak akan menghentikan program ini,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakannya, sebagai wujud mendukung Asta Cita Presiden dan untuk mewujudkan Generasi Emas 2045, pihaknya memberikan bantuan 1 ton ikan.

Bantuan itu hasil kolaborasi melalui kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Ketua Komisi IV DPRD KBB, Nur Djulaeha. Foto/GEMAJABAR.COM

:: Fenomena Gunung Es

Pada kesempatan yang sama Ketua Komisi IV DPRD KBB, Nur Djulaeha mengingatkan anak-anak harus dilindungi pemerintah dari berbagai tindakan yang bisa menghancurkan masa depannya.

Seperti kasus kekerasan fisik, bullying, perundungan, pelecehan seksual, dan berbagai bentuk intimidasi lainnya. Bahkan sekarang kasus-kasus tersebut kerap terjadi di lingkungan pendidikan, dan ironisnya pelaku adalah orang-orang terdekat.

“Kasus kekerasan pada anak termasuk di KBB ibarat fenomena gunung es. Atau yang terungkap dan dilaporkan hanya sebagian kecil saja,” ucap Nur.

Menurutnya, dalam menangani persoalan ini jangan tiba-tiba yang jadi orientasi itu di hilirnya. Tetapi idealnya diinventarisasi persoalan itu di hulu, kenapa ini bisa muncul. Apakah karena faktor ekonomi atau faktor-faktor lain.

Ia menilai keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan
sangat membantu dalam penanganannya. Meskipun belum semua kasus kekerasan sudah dilaporkan oleh masyarakat ke aparat penegak hukum.

Baca Juga:  Pemborong Tak Kooperatif! Warga, DPRD, PUTR, dan Satpol PP KBB Gerudug Pembangunan Tower Telekomunikasi

“Mungkin karena sebagian masih merasa itu merupakan kasus yang tabu, aib bagi keluarganya sehingga tidak dilaporkan,” ujar politisi PKS ini..

Pihaknya menilai, diperlukan sosialisasi dan edukasi yang melibatkan berbagai stakeholder terhadap masyarakat. Tidak boleh ada keraguan untuk melaporkan berbagai jenis kekerasan baik fisik, psikis, seksual.

Melalui cara seperti itu diharapkan kasus kekerasan dapat diturunkan dan masyarakat tidak perlu hidup dalam ketakutan. Sehingga berdampak pada modal pembangunan yang bisa berjalan dengan baik.

:: Sosialisasi dan Dukungan Anggaran

Nur menambahkan, dengan gencar melakukan sosialisasi UU Perlindungan Anak diharapkan bisa meminimalisasi kasus kekerasan pada anak. Artinya pencegahan adalah solusi terbaik dari permasalahan ini, mengingat kekerasan seksual  terhadap anak akan menimbulkan trauma berkepanjangan.

“Dukungan semua pihak diperlukan, seperti dinas terkait dan juga ketersediaan anggaran. Serta pendampingan hukum ataupun untuk trauma healing-nya,” pungkas Nur.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), Dinas P2KBP3A, KBB, Rini Haryani. Foto/GEMAJABAR.COM

:: Kasus Kekerasan Anak Terus Terjadi

Sementara itu kasus kekerasan pada anak dan juga kekerasan seksual pada anak di KBB selalu muncul setiap tahunnya. Terbaru adalah balita yang berusia 3 tahun telah jadi korban kekerasan seksual tetangganya hingga harus mendapatkan perawatan serius di RSHS Kota Bandung.

Berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) KBB, sepanjang Januari-Agustus 2025 telah terjadi 62 kasus kekerasan pada anak dan perempuan, serta KDRT di KBB.

Baca Juga:  Disamarkan Bubuk Kamper dan Jaket Ojol, Tiga Pengedar Ganja 1,1 Kuintal Dibekuk di Tangerang

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) DP2KBP3A KBB, Rini Haryani menyebutkan, berdasarkan data dari 1,8 juta jiwa penduduk KBB terdiri dari 49% laki laki dan 51% perempuan.

Untuk kasus kekerasan perempuan dan anak tahun 2021 ada 17 kasus, kemudian di tahun 2022 pelaporan langsung naik jadi 217% atau jadi 54 kasus.

Lalu di tahun 2023 ada 64 kasus yang dilaporkan, di antaranya KDRT 25%, kekerasan pada perempuan 17%, dan kasus-kasus lainnya. Sementara di tahun 2024 pelaporan yang masuk sudah mencapai 65 kasus.

Rinciannya ada tambahan kasus TPPO sekitar 5% yang didominasi anak-anak. Adapun jumlah kasus pelaporan paling banyak seperti dari Kecamatan Cihampelas dan Ngamprah. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *