Menteri Nusron Sampaikan Empat Pilar Utama Filosofi Pertanahan ke Bupati dan Wali Kota Se-Sumatra Selatan

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Kota Palembang, Sumatra Selatan bersama para bupati dan wali kota se-Sumatra Selatan membahas isu pertanahan. Foto : Dok.ATR/BPN

PALEMBANG,GEMAJABAR.COM – Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membuka cakrawala baru bagi para pemimpin daerah di Sumatra Selatan.

Ia menekankan pentingnya memahami filosofi dasar pertanahan agar pengelolaan tanah di Indonesia berjalan sinergis dan berkeadilan.

Hal tersebut disampaikan pada Kamis (9/10/2025) di hadapan para bupati dan wali kota se-Sumatra Selatan, sebagai upaya menyamakan paradigma antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan isu pertanahan.

“Saya ingin menyampaikan dulu tentang paradigma pertanahan. Filosofinya dulu, Pak/Bu, supaya kita nyambung. Jadi tugas kita sebagai pemerintah itu memastikan empat hal tentang filosofi pertanahan,” ucapnya dalam Rapat Koordinasi yang berlangsung di Kota Palembang, Sumatra Selatan.

Menteri Nusron memaparkan empat pilar utama dalam filosofi pertanahan, yang menjadi landasan penting dalam pengelolaan tanah.

1. Land Tenure (Keabsahan dan Legalisasi Tanah)

Menurutnya, persoalan ini bukan hanya tanggung jawab ATR/BPN semata, tetapi juga memerlukan peran aktif pemerintah daerah hingga tingkat desa.

“BPN tidak mungkin menerbitkan sertipikat tanpa ada surat hukum dari kepala desa dan dari kecamatan. Jadi kalau ada masalah di sini, sebetulnya bukan hanya masalah BPN, tapi juga di level kepala desa dan camat karena hulunya di situ, Pak/Bu,” tegasnya.

Baca Juga:  Unduh Aplikasi Sentuh Tanahku, Manfaatkan Fitur Antrian Online untuk Urus Layanan Pertanahan

2. Land Value (Nilai Tanah)

Pengaturan nilai tanah harus proporsional antara Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Zona Nilai Tanah (ZNT) agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

3. Land Use (Pemanfaatan Tanah)

Pemanfaatan tanah harus sesuai peruntukan yang diatur dalam kebijakan tata ruang.

4. Land Development (Pengembangan Tanah)

Berkaitan dengan arah pengembangan tanah di masa depan, baik untuk sektor pariwisata, infrastruktur, maupun kebutuhan strategis lainnya.

“Ini satu kesatuan, Pak/Bu, di antara kita. Jadi supaya kita semua filosofinya nyambung, dari hulu sampai hilir,” tutupnya.

Dengan pemahaman yang sama dalam empat pilar tersebut, Menteri Nusron berharap pengelolaan pertanahan di daerah bisa lebih terpadu, mencegah tumpang tindih kebijakan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *