Menteri Nusron Bakal Evaluasi Penerbitan Sertipikat di Taman Nasional Tesso Nilo

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dalam kegiatan Penyerahan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap II Seluas 1 Juta Hektare, dan Penguasaan TN Tesso Nilo serta Kebun Kelapa Sawit Hasil Penguasaan Satgas PKH, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (9/7/2025). Foto : Dok.ATR/BPN

JAKARTA,GEMAJABAR.COM – Sertipikat Hak Milik (SHM) yang terindikasi berada di kawasan Taman Nasional (TN) Tesso Nilo akan dievaluasi.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) perlu mengevaluasi SHM di Taman Nasional (TN) Tesso Nilo di Riau itu setelah mengalami penurunan fungsi akibat perambahan hutan secara ilegal.

Hal tersebut sebagai bentuk dukungan upaya reforestasi pemulihan kembali kawasan hutan TN Tesso Nillo oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

“Dari total 1.758 SHM, sebagian sudah kita batalkan, terutama yang memang mungkin tumpang tindih dengan kawasan hutan,” kata Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dalam kegiatan Penyerahan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap II Seluas 1 Juta Hektare, dan Penguasaan TN Tesso Nilo serta Kebun Kelapa Sawit Hasil Penguasaan Satgas PKH, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

“Tapi yang menjadi masalah hambatannya memang sebagian itu ada SHM yang tahun 1999 sampai tahun 2006, itu ada Surat Keputusan (SK) Reforma Agraria dari bupati setempat,” ujarnya.

Baca Juga:  Riset RODA Institute, Menteri Nusron Wahid Masuk Daftar Menteri dengan Kinerja Terbaik

Terkait SHM yang berhubungan dengan SK Reforma Agraria, sambung Nusron, pihaknya bakal berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerah (Pemda) yang bersangkutan.

Menurutnya, evaluasi bakal dilakukan untuk mengetahui langkah pencabutan SHM di kawasan TN Tesso Nilo.

“Kalau SK Reforma Agraria-nya dicabut, nanti otomatis SHM-nya akan kita cabut. Yang dicabut hampir 400-an sertipikat,” tuturnya.

“Hal lainnya sedang kita teliti satu per satu, apakah yang bersangkutan itu bagian dari SK Reforma Agraria atau murni tumpang tindih,” jelasnya.

Sementara bagian dari Reforma Agraria, kata Nusron, sebetulnya masyarakat ini juga hanya menerima dari Pak Bupati. “Karena itu kita minta bupatinya mengevaluasi,” tambahnya.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah mengungkapkan, bahwa Satgas PKH telah berhasil melakukan pemulihan kembali puluhan ribu hektare lahan TN Tesso Nilo.

“Telah dilakukan penertiban penguasaan kawasan hutan seluas 81.793 hektare. Satgas berusaha keras untuk mengembalikan fungsi taman nasional sebagai kawasan konservasi guna melindungi ekosistem,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini, diselenggarakan Penandatanganan Berita Acara Penyerahan (BAP) Penguasaan Kembali TN Tesso Nilo yang dilakukan oleh Satgas PKH.

Baca Juga:  Lantik 79 Pejabat Struktural, Menteri Nusron Tekankan Semangat Nationwide dan Meritokrasi

Penandatanganan diwakili oleh Jaksa Agung, Burhanuddin dan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq.

Bertindak sebagai saksi, Menteri Nusron yang juga bertindak sebagai Anggota Pengarah Satgas PKH, serta Gubernur Riau, Abdul Wahid. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *