JAKARTA,Gemajabar.Com – Sekitar 796 titik pelanggaran tata ruang terjadi di kawasan Jabodetabek-Punjur yang berdampak kepada terjadinya banjir.
Hal tersebut terungkap dalam rapat yang digelar oleh Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Pemerintah Provinsi Banten dalam membahas penanganan banjir Jabodetabek-Punjur di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/3/2025).
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, menyebutkan masih banyak pelanggaran tata ruang di kawasan Jabodetabek-Punjur.
“Kita melakukan pengecekan terhadap tata ruang Jabodetabek-Punjur sesuai dengan Perpres 60 Tahun 2020 dan implementasi lapangannya. Ternyata di Jabodetabek-Punjur ada pelanggaran tata ruang, jumlahnya banyak sekali, sekitar 796 titik, yang ini secara tidak langsung menjadi penyebab adanya banjir,” kata Nusron kepada media usai rapat.
Dijelaskan pada kesepakatan ini, pelanggaran yang kerap terjadi ialah pemanfaatan lahan yang tak sesuai pada tata ruang. Misalnya, seperti yang awalnya hutan atau perkebunan, telah beralih fungsi menjadi perumahan, bahkan tempat usaha.
“Tahun ini kita targetkan penanganannya sudah sudah selesai. Buat yang sudah membangun tidak punya alas hak, kita akan lakukan pendekatan kemanusiaan,” ucapnya.
“Terhadap yang sudah punya alas hak, kita akan cek satu per satu, kalau prosesnya tidak prudent, tidak proper, tidak compliant, akan kita dekati untuk membatalkan sendiri sertipikatnya. Tapi kalau sertipikatnya solid, maka kita akan lakukan tahapan Pengadaan Tanah,” sambung Nusron.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, mengatakan bahwa rapat ini merupakan rapat lanjutan setelah sebelumnya mengundang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Jawa Barat.
Nantinya setelah Idulfitri, akan dilangsungkan rapat teknis bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menuntaskan permasalahan banjir di Jabodetabek-Punjur.
Turut serta pada rapat ini, Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti; Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah; serta Bupati/Wali Kota se-Banten.
Mendampingi Menteri ATR/BPN, Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Reny Windyawati; Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari; serta Plh. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Wartomo. (*)






