BANDUNG,Gemajabar.Com – Sekda Jabar Herman Suryatman memperkenalkan program Kredit Jabar Caang, Senin (11/11/2024).
Hal itu disampaikannya kepada seluruh kepala dinas koperasi dan UMKM kabupaten dan kota se- Jabar di kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung.
Kredit Jabar Caang merupakan program Pemprov Jabar untuk mencetak wirausaha baru serta memberi akses pinjaman kredit dengan bunga ringan. Caang sendiri akronim dari ‘cepat, aman, bunga ringan’.
Menurut Herman, Kredit Jabar Caang menyasar kalangan ibu rumah tangga di desa-desa. Melalui bantuan penetrasi Dinas Koperasi dan UMKM di kabupaten dan kota, diharapkan Kredit Jabar Caang bisa terakselerasi.
Sebelum perempuan wirausaha baru tersebut diberi pinjaman, mereka terlebih dahulu dilatih bagaimana menjadi entrepreneur yang sukses. Mencakup manajemen bisnis yang baik, menguasai marketing dan promosi digital, serta yang paling penting kontinuitas dalam produksi.
“Kita beri pelatihan ibu-ibu untuk jadi entrepreneur, dilatih oleh entrepreneur, dilaksanakan di tingkat kecamatan menyasar setiap desa,” tuturnya.
Herman menargetkan pada 2025 akan ada 600.000 wirausaha baru perempuan lahir dari 27 kabupaten dan kota. “Mudah-mudahan di tahun 2025 kita mempunyai 600 ribu ibu-ibu yang mempunyai usaha. Setelah dilatih, minimal mempunyai basic untuk berwirausaha,” ucapnya.
Herman mengingatkan, Dinas Koperasi dan UMKM memiliki tugas pokok yang jelas dengan tujuan akhir menyejahterakan masyarakat. Lebih jauh, peran itu tidak hanya melekat pada lembaga saja tapi juga kepada pribadi sebagai seorang aparatur sipil negara (ASN).
Menyejahterakan masyarakat berarti memberikan pendapatan bagi keluarga, salah satunya dengan memberi jalan perempuan untuk menjadi seorang wirausaha.
“Tugas ASN adalah menyejahterakan warga. Kita harus melayani masyarakat, menyejahterakan masyarakat,” tegasnya.
Agar program Kredit Jabar Caang berjalan, Herman meminta pemda kabupaten dan kota bekerja sama. Program ini tidak melulu dijalankan oleh Pemda Provinsi.
“Harus seimbang, saling berkolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota,” pungkas Herman. (*)






