CIMAHI,Gemajabar.Com – Korupsi di Kota Cimahi masih menjadi masalah klasik dan bom waktu yang tiba-tiba bisa muncul sehingga jadi sorotan publik.
Masih segar dalam ingatan ketika Wali Kota Cimahi periode 2012-2017 Atty Suharti divonis melakukan korupsi dalam pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi bersama suaminya Itoc Tochija, yang juga merupakan Wali Kota Cimahi periode 2002-2007 dan 2007-2012.
Kemudian Wali Kota Cimahi periode 2017-2022 Ajay Muhammad Priatna yang ditangkap KPK terkait suap proyek Rumah Sakit Kasih Bunda dan penyuapan terhadap penyidik KPK Stefanus Robin Pattuju.
Baru-baru ini pun ada salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Cimahi yang berdinas di Satpo PP akhirnya ditetapkan Kejari Cimahi menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi.
Itulah akhirnya yang menjadikan Kota Cimahi masuk dalam zona waspada terhadap tindak pidana korupsi. Hal itu menjadi perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Analis Tindak Pidana Madya Direktorat Wilayah 3 Koordinasi Supervisi KPK Irawati mengungkapkan dalam Survey Penilaian Intergritas (SPI) yang dilakukan KPK, Kota Cimahi mencatatkan skor 73,61 atau kategori waspada untuk tindak pidana korupsi.
“Kota Cimahi saat ini berada dalam kategori waspada, (skor) 73,61 SPI artinya masih kategori waspada,” ungkap Irawati usai menghadiri acara Talkshow Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di Cimahi Techno Park, Kamis (12/12/2024).
Dia mengatakan, kategori waspada dan adanya rentetan kasus korupsi di Kota Cimahi tentunya menjadi perhatian. Alhasil adanya kasus korupsi di Kota Cimahi itu jadi salah satu faktor koreksi dan perhatian.
KPK berharap Hari Anti Korupsi Sedunia ini menjadi momentum untuk mengentaskan masalah tindak pidana korupsi, termasuk di Kota Cimahi.
Menurutnya, hasil SPI dan program Monitoring Center for Prevention (MCP) harus menjadi catatan dan terimplementasi dengan baik untuk mengentaskan masalah korupsi.
“Kami dari KPK sangat senang jika tindak pidana korupsi turun. Kami berhadap SPI yang baik dan MCP yang baik berkolerasi positif terhadap berkurangnya tindak pidana korupsi di daerah,” tuturnya.
Penjabat Sekda Kota Cimahi Budi Raharja mengatakan, Pemkot Cimahi memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Namun upaya itu tidak bisa hanya dilakukan dan menjadi tanggung jawab pemerintah kota saja. Tapi perlu adanya kerja bersama seluruh elemen, supaya Kota Cimahi ke depan terbebas dari korupsi.
“Kami berharap dapat dukungan dari seluruh stakeholder untuk bersama-sama mencegah dan memberantas korupsi di Kota Cimahi,” ucapnya.
Dia mengatakan, Hari Anti Korupsi Sedunia yang diinisiasi oleh PBB bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global dalam pentingnya mencegah dan memberantas korupsi di seluruh sektor.
Oleh karenanya, pada rangkaian peringatan Hakordia tingkat Cimahi salah satunya diisi dengan talkshow yang menghadirkan sejumlah nara sumber. Seperti dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektorat Kemendagri, dan Kejaksaan Negeri Cimahi.
“Ini tujuannya agar ke depan Cimahi lebih baik lagi dan terbebas dari korupsi sesuai dengan visi Cimahi Campernik,” tandasnya. (*)






