Kementerian ATR/BPN Percepat Kinerja ILASPP Melalui Lima Langkah Strategis

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi saat membuka Kick Off Implementation Support Mission dan menyampaikan lima langkah strategis untuk meningkatkan kinerja ILASPP. Foto : Dok.ATR/BPN

JAKARTA,GEMAJABAR.COM – Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi membuka Kick Off Implementation Support Mission.

Puji mengatakan, Kementerian ATR/BPN mempercepat dan meningkatkan kinerja Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) melalui lima langkah strategis.

Sinergi dan komitmen seluruh pihak menjadi sangat penting agar ILASPP memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Keberhasilan ILASPP tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya anggaran atau banyaknya kegiatan, tetapi oleh cara kita menjaganya,” ujarnya di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (6/10/2025).

Lima langkah strategis tersebut meliputi:

1. Optimalisasi Anggaran: Mengidentifikasi potensi anggaran yang belum terserap dan mengoptimalkannya melalui kegiatan potensial di Triwulan IV.
2. Peningkatan Kapasitas SDM: Melaksanakan kajian dan pelatihan dengan melibatkan mitra terkait.
3. Penguatan Steering Committee: Memperkuat peran Steering Committee ILASPP agar koordinasi dan arah kebijakan lebih terarah.
4. Percepatan Pengadaan: Mempercepat proses pengadaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program.
5. Penyusunan AWP 2026: Menyusun Annual Work Plan (AWP) tahun 2026 dan melaporkannya ke Kementerian Keuangan pada November 2025 sesuai ketentuan Loan Agreement.

Baca Juga:  Pembangunan Harus Berkeadilan, Reforma Agraria Jawab Ketimpangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah

Pudji juga menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam setiap tahapan pelaksanaan ILASPP. Ia mengingatkan agar seluruh pelaksana program menghindari sekat birokrasi dan menunda kewajiban.

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, menjelaskan bahwa ILASPP merupakan program strategis nasional yang dibiayai melalui pinjaman Bank Dunia senilai 653 juta dolar AS atau sekitar Rp11,08 triliun. Program ini akan berlangsung selama lima tahun, mulai 2025 hingga 2029.

“Dalam hal kinerja anggaran, per 30 September 2025, realisasi Kementerian ATR/BPN adalah sekitar 44,226 miliar rupiah atau sebesar 9,03% dari pagu total anggaran 2025 sebesar 0,49 triliun rupiah,” sebutnya.

Task Team Leader Bank Dunia, Willem van der Muur, menambahkan pentingnya procurement dan mitigasi risiko untuk kelancaran ILASPP.

Acara ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Nazib Faizal.

Baca Juga:  Hadir di Kanwil BPN Provinsi Riau, Nusron Ingin Penyelesaian HGU dan Pemetaan Tanah Jadi Prioritas

Kemudian jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Bank Dunia. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *