BANDUNG BARAT,Gemajabar.Com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto soroti maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Hal tersebut disampaikannya saat Menteri Desa dan PDT berkunjung ke Kabupaten Bandung Barat (KBB) bersama Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, Jumat (15/11/2024).
Pasalnya KBB menjadi salah satu daerah penyumbang angka terbesar Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal selain Banten dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) KBB, sepanjang tahun 2024 saja tercatat 17 kasus PMI ilegal asal KBB yang mengalami kekerasan, penelantaran, hingga hilang kontak di luar negeri.
“Angka PMI ilegal di Bandung Barat cukup besar. Saya akan bekerja sama dengan Menteri Perlindungan Tenaga Migran, terkait hal ini,” kata Yandri kepada wartawan.
Menteri Yandri menyebut, pihakmya telah melakukan pemetaan desa-desa yang menjadi penyuplai PMI ilegal terbesar selain Banten dan NTT.
Sebab kasus-kasus yang muncul seolah menjadi fenomena gunung es lantara tidak terdata oleh pemerintah sehingga sering ditemukan saat muncul permasalahan di tempat kerjanya.
“Makanya nanti kami akan kerjasama agar bagaimana masyarakat di desa tidak lagi menjadi korban TPPO,” sebutnya.
Dia menilai, hal ini penting dilakukan mengingat Jawa Barat menjadi daerah yang sedang pihaknya sorot terkait maraknya kasus TPPO. Terlebih Indramayu dan Bandung juga menjadi penyuplai terbesar PMI ke luar negeri.
Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (P3TKT) Disnakertrans KBB, Dewi Andani mengatakan, maraknya kasus TPPO di KBB dipicu karena rendahnya edukasi masyarakat serta tingginya desakan ekonomi.
Menurutnya, warga Bandung Barat tidak punya pilihan saat berada dalam kondisi kekurangan atau dilanda masalah utang, baik ke bank emok atau pinjaman online.
“Jadi mereka lebih memilih jalan pintas, yakni menjadi PMI ilegal terpaksa ditempuh karena menjanjikan gaji besar atau uang muka jaminan,” tutur Dewi.
Berdasarkan penelusuran pihaknya, warga pergi ke luar negeri jadi PMI lantaran diberikan uang muka awal antara Rp5-10 juta bagi keluarga yang ditingkatkan. Otomatis kalau dalam kondisi terdesak mereka bakal ambil. Apalagi diiming-imingi gaji besar.
“Mayoritas penduduk Bandung Barat yang menjadi PMI ilegal berasal dari wilayah Selatan meliputi Kecamatan Cihampelas, Cililin, Sindangkerta, Saguling, Rongga, dan Gununghalu,” imbuhnya. (*)






