Kasus Perusakan Lahan di Pangalengan Masuk Tahap Praperadilan, PTPN 1 Regional 2 Hormati Proses Hukum

Kepala Sub Bagian Hukum dan Perizinan PTPN 1 Regional 2, Gemma Arlyadesta, SH. Foto/Istimewa

BANDUNG,GEMAJABAR.COM – Kasus dugaan perusakan lahan di Pangalengan, Kabupaten Bandung, memasuki tahap praperadilan di PN Bandung.

Terkait dengan kasus yang tengah bergulir di pengadilan tersebut, Kepala Sub Bagian Hukum dan Perizinan PTPN 1 Regional 2, Gemma Arlyadesta, SH, menyampaikan bahwa antara PTPN dengan PD Nugraha Putra telah menjalin kerja sama pemanfaatan lahan berdasarkan Perjanjian Nomor PRJ/II.1.2/2704/XI/2023 dan SPJ/5.001/NP/XI/2023, yang ditandatangani pada November 2023.

Di dalam kerja sama tersebut secara tegas hanya mencakup pemanfaatan lahan di areal eks PMDK yang berlokasi di Blok Kebun Jeruk dan Blok Snow dengan luas keseluruhan 219.020 m².

Namun dalam pelaksanaannya, pihak PD Nugraha Putra kemudian menyatakan keberatan terhadap objek kerja sama dimaksud dan mengajukan permohonan addendum penggantian objek kerja sama kepada PTPN.

“Addendum tersebut belum pernah terealisasi dituangkan dalam suatu bentuk addendum oleh para pihak,” kata Gemma dalam keterangannya, Senin (2/3/2026).

Perusakan Tanaman Teh Produktif
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebelum adanya perubahan atau addendum kerja sama, pihak PD Nugraha Putra justru diduga melakukan tindakan di luar ruang lingkup perjanjian dengan cara melakukan perusakan tanaman teh produktif milik PTPN secara masif pada beberapa blok kebun.

Yakni Blok Pahlawan, Blok Baru Jaya, dan Blok Pejaten II dengan total luas kerusakan mencapai kurang lebih 300.000 M2.

Perusakan tersebut diduga kuat dilakukan atas perintah Direktur PD Nugraha Putra berinisial HHN, dengan cara membayar atau menyuruh pihak lain melakukan penebangan dan pengrusakan tanaman teh produktif milik negara.

Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan fungsi kawasan perkebunan, pada April 2025 PTPN berinisiatif melakukan penanaman kembali tanaman teh pada area yang telah dirusak tersebut.

Baca Juga:  Imbas Perang, Kadisnakertrans dapat Kabar Dua Warga Asal KBB akan Dipulangkan dari Iran

Langkah tersebut dilakukan untuk memulihkan fungsi ekologis kawasan yang sebelumnya berperan sebagai area resapan dan penahan air di wilayah Pangalengan.

Upaya pemulihan tersebut justru dilaporkan oleh HHN sebagai perusakan tanaman ke Polda Jawa Barat, tetapi laporan tersebut telah dihentikan dikarenakan dalam objek perusakan tanaman yang di laporkan HHN tidak masuk dalam Objek Kerjasama  antara PTPN dengan PD Nugraha Putra.

Sehingga HHN dilaporkan oleh PTPN kepada Polda Jawa Barat atas perusakan tanaman teh dan kondisi di lapangan juga telah di lakukan penanaman holtikultura dan telah dilakukanan beberapa panen.

Tetapi dikarenakan tidak masuk dalam objek Kerjasama dengan PTPN, maka hasil panen tersebut dilakukan secara Ilegal.

Perusakan tanaman teh produktif di lahan PTPN Kebun Malabar Pangalengan yang kemudian ditanami sayuran sehingga menyebabkan menurunnya daya dukung lingkungan, berkurangnya area resapan air, dan munculnya potensi bencana ekologis. Foto/Istimewa

:: Dampak Lingkungan dan Kerugian Masyarakat

Akibat hilangnya tanaman teh sebagai tanaman keras penahan air, sebagian area kemudian berubah menjadi lahan tanaman semusim seperti kentang dan komoditas lainnya yang memiliki daya serap air jauh lebih rendah.

Kondisi ini menyebabkan menurunnya daya dukung lingkungan, berkurangnya area resapan air, meningkatnya limpasan air permukaan, yang kemudian berkontribusi terhadap terjadinya banjir serta potensi bencana ekologis di wilayah Pangalengan, sehingga merugikan masyarakat luas.

Apabila kondisi tersebut dibiarkan, kawasan Pangalengan berpotensi menjadi wilayah rawan bencana lingkungan di masa mendatang.

Atas dugaan tindakan perusakan tersebut, pada Juli 2025 PTPN secara resmi melaporkan peristiwa tersebut kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat.

Berdasarkan proses penyidikan yang telah dilakukan aparat penegak hukum, Direktur PD Nugraha Putra berinisial HHN telah ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Juga:  Proyek yang Diduga Galian C di Padalarang Ternyata untuk Perumahan, DPRD KBB Ingatkan Pengembang

Saat ini yang bersangkutan diketahui mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor Perkara: 3/Pid.Pra/2026/PN Bdg.

Adapun diduga bahwa direktur PD Nugraha Putra memiliki hubungan saudara ipar dengan tersangka kasus perusakan tanaman teh lainnya yang berinisal AH yang dilakukan di blok cisaladah II.

Pada tanggal 26 Februari 2026 telah ada putusan dari PN Bale Bandung terkait dengan permohonan Pra Peradilan berkaitan dengan proses penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan dari AH dengan hasil permohonan tersebut di tolak oleh PN Bale Bandung.

Atas hal tersebut,  saat ini perkara AH telah masuk pada tahap persidangan pokok perkara pidana dengan nomor perkara 134/Pid.B/2026/PN Blb yang mana Perbuatan tersebut diancam pidana dalam Pasal 521 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo. Pasal 20 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“PTPN menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung serta menyerahkan penilaian akhir kepada pengadilan,” ucapnya.

:: Komitmen PTPN

PTPN menegaskan bahwa perkara ini bukan semata-mata sengketa kerja sama, melainkan menyangkut
perlindungan aset BUMN untuk Negara, keberlanjutan lingkungan hidup, keselamatan masyarakat, serta penegakan hukum terhadap dugaan perusakan tanaman produktif.

“PTPN tetap berkomitmen menjaga kelestarian kawasan perkebunan dan memastikan pemanfaatan lahan dilakukan sesuai hukum, perjanjian, serta prinsip keberlanjutan lingkungan,” tandasnya.

PTPN juga telah melakukan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) Kebun Malabar pada tahun 2020, 2 tahun sebelum Hak Guna Usaha Habis masa berlakunya yang saat ini telah terbit Peta Bidang Tanah dan masih berprogress di Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Barat.

Baca Juga:  Upaya Praperadilan Eks Kepala BBT Bandung Gugur Atas Dakwaan JPU, Kuasa Hukum Ajukan Eksepsi

Sehingga walaupun HGU habis, tetapi PTPN masih berhak memanfaatkan tanah dan asset diatas tanah tersebut dengan berpedoman berdasarkan PP 18 tahun 2021 dan Permen ATR/BPN Nomor 18 tahun 2021.

Adapun perlu diketahui bahwa PTPN merupakan Badan Usaha Milik Negara yang dimana ada permodalan dari Negara sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang kemudian secara hukum dan administratif tercatat sebagai kekayaan BUMN yang bersangkutan, yaitu PTPN I Regional 2 (kekayaan negara yang dipisahkan).

Sehingga walaupun HGU habis dan kembali ke Tanah Negara juga tidak serta merta langsung dapat di kuasai atau dimanfaatkan oleh Masyarkat perorangan.

Karena PTPN juga bagian dari negara dan memiliki hak prioritas dikarenakan memiliki aset tanah sebelumnya serta dalam Indonesia ada lembaga yang menaungi bidang yang berkaitan dengan Pertanahan. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *