Jawa Barat Kehilangan 1,4 Juta Ha Kawasan Hijau akibat Alih Fungsi Lahan Sawah dan Hutan

Banyaknya lahan sawah yang berubah fungsi jadi permukiman membuat kawasan hijau di Jawa Barat terus berkurang sehingga saat musim hujan Jawa Barat menjadi market bencana akibat kurangnya serapan air. Foto/GEMAJABAR.COM

BANDUNG,GEMAJABAR.COM – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan mengevaluasi tata ruang Jawa Barat dan hentikan alih fungsi lahan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berkomitmen kuat untuk menghentikan alih fungsi hutan dan sawah serta memperbanyak ruang terbuka hijau.

Berdasarkan analisis Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa Jawa Barat kehilangan sekitar 1,4 juta hektare kawasan hijau.

Kawasan hijau itu berubah menjadi pemukiman hingga pabrik, seperti terjadi di sempadan sungai yang dikelola Balai Besar Wilayah Sungai dan Dinas Sumber Daya Air Jawa Barat.

“Inilah yang menjadikan Jawa Barat seperti market bencana. Ruang untuk lari dari bencana tidak ada, ini yang harus segera kita perbaiki,” tegas KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, Senin (17/11/2025).

Ia menuturkan, alih fungsi lahan memberi dampak serius, seperti yang terjadi di Bendungan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Pengerukan sedimentasi di dalam bendungan sulit dilakukan karena tidak ada lahan untuk membuang lumpur.

Masifnya alih fungsi lahan di Purwakarta menyebabkan sulit mendapatkan lahan untuk membuang lumpur.

Baca Juga:  Calon Wakil Bupati Asep Ismail Beri Perhatian ke Petani Ikan Kolam Apung, Ini Programnya

“Sedimentasinya terus bertambah, tapi ruang untuk mengalirkan lumpur sudah tidak ada,” ucapnya.

Oleh karena itu, Pemdaprov Jabar segera menertibkan bangunan-bangunan di atas lahan yang tidak sesuai peruntukkannya. Dengan begitu, pada puncak musim hujan Desember 2025 –Januari 2026, sungai mampu menampung air dengan optimal.

Tanah-tanah yang telah disalahgunakan diupayakan dikembalikan menjadi aset negara sesuai dengan fungsi ekologisnya.

Pemdaprov Jabar pun akan melakukan pengerukan danau-danau besar pada tahun anggaran 2025–2026. Langkah ini dilakukan agar danau kembali berfungsi sebagai penampung air sehingga risiko banjir dapat ditekan.

“Setiap danau akan kami keruk kembali. Air hari ini tidak punya tempat berlari. Kita harus kembalikan ruang-ruang air itu,” tegasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *