Hadiri Penyerahan Sertipikat Program PTSL, Ketua Komisi III DPRD KBB Ingatkan Jangan Jaminkan ke Bank Emok

Ketua Komisi III DPRD KBB, Pither Tjuandys secara simbolis menyerahkan sertipikat tanah program PTSL ke warga di Desa Mekarwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (22/9/2026). Foto/GEMAJABAR.COM

BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Pembagian sertipikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) digelar di Desa Mekarwangi, Lembang.

Penyerahan tahap ketiga sertipikat tanah kepada warga di Desa Mekarwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ini dilakukan kepada 300 kepala keluarga penerima.

Rencananya di Desa Mekarwangi, Lembang, di tahun ini akan diserahkan total sebanyak 2.000 sertipikat. Sementara hingga kini sudah sebanyak 700 sertipikat yang diserahkan.

Hadir pada kegiatan penyerahan sertipikat yang dilakukan di Kantor Desa Mekarwangi, Camat Lembang, Bambang Eko, Ketua Komisi III DPRD KBB, Pither Tjuandys, Plt Kepala Desa Mekarwangi, Enjang Sumpena, dan Wakil Kepala Bidang Yuridis Satgas PTSL Kantor Pertanahan ATR/BPN Bandung Barat, Helmi yang mewakili Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Bandung Barat, Dindin Saripudin.

Ketua Komisi III DPRD KBB, Pither Tjuandys mengatakan, PTSL merupakan program nasional yang digagas Presiden dan dilaksanakan Kementerian ATR/BPN.

Program ini memberikan kesempatan warga yang memiliki tanah dan belum bersertifikat untuk mengurus hak miliknya tanpa biaya tinggi. Cukup dengan menunjukkan kuitansi pembelian, surat keterangan dari desa, serta penunjukan batas-batas tanah yang diukur petugas.

Baca Juga:  Milangkala ke-69 Yayasan Atikan Sunda, Sarana Memperkuat Bhineka Tunggal Ika

“Hari ini saya menyaksikan penyerahan sertipikat tanah program PTSL, rencananya di Desa Mekarwangi ini 2.000 sertipikat yang diberikan,” ucapnya saat ditemui di lokasi kegiatan, Selasa (22/9/2026).

Dikatakannya, program ini bukan sekadar urusan administrasi tanah, namun fondasi kesejahteraan warga. Hanya saja ada yang harus diingatkan agar warga jangan sampai menggadaikan sertifikat yang baru diterima.

Pasalnya banyak warga yang menggadaikan sertifikat tanah tersebut ke pihak tidak resmi dan akhirnya kehilangan tanahnya. Misalnya sertifikat dijaminkan ke rentenir atau “bank emok”, lalu tidak mampu membayar pinjaman, sehingga tanah disita.

“Hati-hati jangan digadaikan di Bank Emok, mahal sertipikat itu. Kalau ke bank emok, begitu tidak bisa bayar, gadaikan barang elektronik, gadaikan sertifikat rumah, akhirnya semuanya diambil,” ucapnya.

Politisi Partai Demokrat ini menyarankan, jika warga terpaksa ingin menjaminkan sebaiknya ke lembaga perbankan resmi. Sebab banyak pinjaman untuk program usaha kecil menengah untuk berwirausaha.

“Sebaiknya sertipikat ini disimpan sebaik-baiknya karena merupakan hak yang diperjuangkan negara, sebagai aset pemilik tanah,” pungkasnya. (*)

Baca Juga:  Data Pribadi Terancam Bocor oleh Serangan Hacker, Diskominfotik KBB Minta Warga Lapor

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *