Gubernur Jangan Tebang Pilih Tertibkan Tempat Wisata, Ketua FPHJ Dorong DPRD Awasi Kinerja KDM

Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa Eka Santosa menghadiri undangan agenda rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Jawa Barat tentang penyegelan tempat wisata oleh Gubernur Jawa Barat. Foto/Istimewa

BANDUNG,Gemajabar.Com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi didorong menertibkan lokasi wisata yang tak berizin dan tak fokus pada yang berizin.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ) Eka Santosa saat agenda rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Jawa Barat pekan lalu.

Sebagai aktivis lingkungan Eka Santosa sangat mendukung semangat KDM (Kang Dedi Mulyadi) dalam upaya penyelamatan lingkungan. Hanya saja upaya tersebut jangan dilakukan secara tebang pilih dan tidak dilandaskan aturan yang ada.

“Pada agenda RDP itu harusnya DPRD Jabar tak keluar dari materi pembahasan yakni tentang penyegelan di kawasan Puncak dan Bandung Barat. DPRD mestinya menjalankan fungsinya sebagai pengawas kinerja gubernur, apakah penyegelan itu sudah sesuai peraturan tentang tata kelola pemerintahan atau tidak,” kata Eka, Senin (21/4/2025).

Eka menilai, DPRD harusnya aktif mengawasi kinerja eksekutif dalam hal ini gubernur. Misalnya saat Gubernur Dedi Mulyadi menyegel tempat wisata di Kabupaten Bandung Barat.

Saat itu Satpol PP Jabar sempat menyegel lokasi wisata menggunakan  Perda Ketertiban Umum yang biasa digunakan bagi pelanggar pedagang kaki lima, hingga pada akhirnya diganti lagi oleh Dinas Lingkungan Hidup Jabar.

Baca Juga:  Sopir Angkot di Puncak yang Berhenti Operasi Saat Libur Nataru Diberi Kompensasi Rp200 Ribu/Hari

“Itu kan artinya tindakan Dedi Mulyadi terkesan terburu-buru tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan dinas terkait.
Tindakan seperti ini yang memang perlu pengawasan dari DPRD Jabar, ” ucapnya.

Mantan Ketua DPRD Jawa Barat ini juga mengingatkan salah satu pimpinan DPRD Jabar Ono Surono yang memposting di TikTok tentang dua perbedaan pendapat dirinya sebagai Ketua FPHJ dengan perwakilan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup).

Postingan Ono tidak mencerminkan garis besar tentang rapat dengar pendapat (RDP) mengenai tindakan gubernur dalam menyegel tempat wisata di Puncak, Bogor, dan KBB.

“Yang ingin FPHJ luruskan adalah opini yang dibangun oleh pihak tertentu yang terkesan seperti kita tidak setuju atas langkah penertiban masalah Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan. Padahal yang kita kritisi tentang cara dan tindakan gubernur yang tidak sesuai dengan ketentuan”, tuturnya

Kemudian, lanjut Eka, FPHJ tidak pernah berurusan dengan para pengusaha tersebut, bahkan kenal pun tidak. Justru sebaliknya yang diketahui pihaknya adalah, WALHI jadi bagian pemberi rekomendasi dalam Amdal sehingga terbit izin dari pemerintah daerah.

“FPHJ sangat berkepentingan dan ingin tahu Sikap DPRD Jabar terhadap apa yang di lakukan gubernur karena menyangkut tentang Tata kelola Pemerintahan dan DPRD Jabar punya hak dan kewajiban mengawasi kinerja gubernur,” tandas Eka.

Baca Juga:  Pemdaprov Jabar Tetapkan UMK dan UMSK Tahun 2026, Kota Bekasi Paling Tinggi. Ini Rinciannya

Dengan adanya sikap WALHI  tersebut, Eka pun menyebut mereka mencla mencle. Sebab di sisi lain memberikan persetujuan Amdal sehingga izin dari Pemda KBB dikeluarkan. Tapi di sisi lain justru mendukung penyegelan yang dilakukan oleh Gubernur Dedi Mulyadi.

“Ada banyak pihak yang diundang saat proses pembuatan izin di Pemda KBB dalam pembahasan Amdal salah satunya WALHI. Lah sekarang, saat tempat yang sudah berizin itu kemudian disegel Dedi Mulyadi, WALHI justru mendukung dan merasa paling terdepan untuk menyalahkan pengusaha karena telah melanggar ketentuan lingkungan. Itu kan namanya mencla-mencle,” sindir Eka.

Berbeda dengan FPHJ, kata Eka, kedatangan pihaknya ke RDP di DPRD Jabar tujuannya memang meminta agar DPRD sesuai tupoksinya melihat tindakan gubernur dalam konteks tata kelola pemerintahan.

Dikatakannya, setiap kebijakan publik, apalagi yang menyangkut tata ruang dan lingkungan, harus tunduk pada asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Contohnya, Eka menyinggung soal Pergub (Peraturan Gubernur) dan tindakan administratif lain yang telah dikeluarkan, namun tanpa koordinasi yang jelas atau justifikasi kuat terhadap peraturan di atasnya.

Baca Juga:  Isra Miraj sebagai Titik Balik Spiritual dan Sosial untuk Jadi Khalifah yang Bertanggung Jawab

“Saya melihat ini tadi ada Pergub Nomor 11/2025, tapi kan setelah ada tindakan penyegelan. Artinya, bahwa kebijakan yang dibuat justru lahir dari reaksi terhadap peristiwa, bukan dari perencanaan sistematis,” terangnya.

Dia juga menggaris bawahi bahwa dalam beberapa kasus, kegiatan usaha seperti di kawasan perkebunan dilakukan oleh institusi yang tidak berada di bawah pengawasan gubernur.

“Alhasil perlu ada pelurusan jalur koordinasi dan penegakan hukum, agar ada kepastian hukum dan kepastian berusaha  di jawa barat,”  pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *