Daerah  

Ganti Rugi Tol Cisumdawu! Kuasa Hukum Ahli Waris Protes PN Sumedang Cairkan Dana Saat PK Bergulir di MA

Kuasa hukum ahli waris protes pencairan uang ganti rugi proyek Tol Cisumdawu oleh PN Sumedang yang diberikan kepada pihak PT PR karena dilakukan saat proses Peninjauan Kembali (PK) kedua masih berlangsung di Mahkamah Agung. Foto/Istimewa

SUMEDANG,GEMAJABAR.COM – Kuasa hukum ahli waris protes pencairan uang ganti rugi proyek Tol Cisumdawu oleh PN Sumedang.

Pasalnya uang konsinyasi yang diberikan kepada pihak PT PR dan pemiliknya berinisial HD dilakukan saat proses Peninjauan Kembali (PK) kedua masih berlangsung di Mahkamah Agung (MA).

Mereka menduga ada indikasi permainan dan berencana melaporkan kasus ini ke lembaga pengawas peradilan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami menyayangkan atas sikap yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sumedang dengan menerbitkan pencairan uang konsinyasi tersebut ke pihak tersebut,” kata Kuasa hukum ahli waris, Jandri Ginting saat dihubungi lewat telpon, Kamis (9/4/2026).

Pihaknya secara tegas sangat menyayangkan keputusan PN Sumedang yang mencairkan dana kepada pihak lain di tengah proses hukum yang masih berjalan. Pencairan tersebut tidak semestinya dilakukan karena PK kedua masih berproses di MA

“Kan sudah jelas bahwa PK dua saat ini masih bergulir di Mahkamah Agung, belum selesai. Kenapa PN Sumedang berani-beraninya mencairkan uang tersebut?” tanyanya.

Ia menegaskan kliennya masih memegang sembilan penetapan pencairan serta sembilan cek tunai dari PN Sumedang yang belum pernah dibatalkan. Adapun cek tersebut belum ditarik lagi oleh pihak pengadilan.

Baca Juga:  Cegah Korupsi dalam Tata Kelola Pertanahan, Kementerian ATR/BPN, Pemprov Jabar dan KPK Jalin Kerja Sama

Atas dasar itu, pihaknya akan menempuh langkah hukum dengan melaporkan persoalan ini ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung serta KPK.

“Kami akan menempuh jalur hukum yaitu dengan melaporkan ke Bawas Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung dan juga melaporkan ke pihak KPK,” tegasnya.

Jandri juga menduga adanya kepentingan pihak tertentu di balik pencairan dana tersebut. Sehingga pihak pengadilan berani mencairkan uang tersebut tanpa melalui prosedur hukum yang jelas.

Sementara itu, kuasa ahli waris Roni Riswara menjelaskan kedatangannya ke PN Sumedang untuk meminta rekomendasi pencairan uang ganti rugi tol di Blok Pasirkancang, Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor.

“Kedatangan ke sini untuk minta rekomendasi surat pencairan terkait uang ganti rugi Tol Cisumdawu, akan tetapi uang tersebut sudah di cairkan,” kata Roni di Halaman Kantor Pengadilan Negeri Sumedang kepada awak media.

Ia menyebut pihaknya telah memiliki dasar hukum berupa sembilan penetapan pencairan dan sembilan cek atas nama ahli waris.

Dikatakannya pencairan sebelumnya sempat tertunda karena pihak lawan berinisial HD tersangkut kasus korupsi. Namun pihaknya kemudian mengajukan PK kedua setelah kalah pada PK pertama.

Baca Juga:  Eka Santosa Soroti Penggeledahan Rumah Wakil Ketua DPRD Jabar Oleh KPK, "Langgar Prosedur dan Cederai Prinsip Keadilan"

“Kita ngajuin PK dua dan PK dua kita dikirim ke Mahkamah Agung per 31 Desember 2025,” jelasnya.

Namun, ia mengaku terkejut ketika Pengadilan Negeri sumedang melalui Panmud Perdata Sdr Benny, mengatakan uang tersebut sudah dicairkan tanpa pemberitahuan kepada pihaknya.

“Ternyata tanpa ada pemberitahuan ke pihak kita, uang tersebut sudah dicairkan. Yang jadi pertanyaan, apa dasar pencairan tersebut?” ucapnya.

Roni berusaha menemui Ketua PN Sumedang akan tetapi ketua Pengadilan Tidak Mau Menemui dan kamimenduga adanya praktik mafia hukum dalam perkara tersebut.

“Kita akan maju terus memberantas ini. Mungkin bisa dikata ada mafia hukum yang terlibat di sini,” ujarnya.

Pendamping hukum ahli waris, Dedi Supriadi menambahkan, akan melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke berbagai lembaga penegak hukum.

“Kami akan tempuh hak-hak hukum termasuk melaporkan oknum di pengadilan ini ke Kejaksaan Agung,” kata Dedi.

Ia juga meminta perhatian pemerintah pusat terkait persoalan tersebut. Menurutnya pencairan dana di tengah proses hukum yang belum selesai merupakan tindakan yang merugikan hak rakyat.

“Mohon bisa disampaikan ke Presiden dan Kejagung, bagaimana supremasi hukum bisa tegak ketika orang-orangnya seperti ini. Malah ini melebihi koboi jalanan,” kata dia seraya menegaskan akan segera melaporkan oknum yang diduga terlibat.

Baca Juga:  Kreativitas Masyarakat Jabar Tak Terbatas, Daya Tarik Bagi Wisatawan Mancanegara

Adapun pihak PN Sumedang melalui Tim Humas, Elih Sopiyan menuturkan, dalam perkara ini pihaknya tak mungkin melangkah tanpa didasari aturan hukum.

“Sebenarnya ada begini kalau bahasa hukum itu, PK itu tidak menunda eksekusi. Jadi tidak ada yang ditahan-tahan, ketika sudah ada putusan, mau PK juga ya serahkan saja,” tuturnya.

“Tapi karena kehati-hatian pimpinan jadi dipertimbangkan dulu makanya dilakukan PK, dikasih kesempatan,” sambungnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *