FPHJ Tegaskan Tolak KHDPK dan Reforma Agraria, Terbitkan Lima Poin Maklumat. Ini Isinya

Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ) Eka Santosa menolak dengan tegas Reforma Agraria melalui skema KHDPK karena bisa memicu alih fungsi lahan hutan negara yang dilindungi. Foto/Istimewa

BANDUNG,GEMAJABAR.COM – Hutan bagi masyarakat bukan sekadar sumber ekonomi, tapi ruang hidup yang memiliki nilai spiritual dan ekologis.

Sehingga hutan negara termasuk lahan yang dikelola PTPN I Regional 2 harus dijaga sebagai penopang kehidupan. Serta dilindungi dari alih fungsi lahan dan penjarahan yang semena-mena.

Ketua Umum Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) PTPN I Regional 2, Adi Sukmawadi mengatakan, seluruh lahan yang dikelola PTPN I Regional 2 merupakan aset negara yang dilindungi hukum.

Dia menolak keras segala bentuk okupansi, intimidasi, maupun penjarahan di area perkebunan karena dianggap merugikan negara. Sekaligus mengancam keberlangsungan ribuan pekerja yang menggantungkan hidupnya dari sektor perkebunan.

Menurutnya, setiap persoalan yang timbul seharusnya diselesaikan melalui mekanisme dialog dan jalur hukum yang sah, bukan dengan tindakan sepihak yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.

“Kami berkomitmen memperkuat kemitraan dengan petani dan masyarakat sekitar kebun demi kedaulatan pangan nasional. Itu amanah yang tidak bisa ditawar,” ujarnya di Bandung, Senin (29/9/2025).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ), Eka Santosa mengutip filosofi mendalam dari pepatah Sunda, “Leuweung rusak, cai beak, rakyat balangsak,” yang berarti rusaknya hutan akan berujung pada hilangnya air dan penderitaan rakyat.

Baca Juga:  SPBUN PTPN I Regional 2 Kecam dan Minta Tangkap Perusak 78 Hektare Tanaman Teh di Kebun Malabar

“Menjaga hutan bukan hanya soal ekologi, tetapi juga menjaga kemanusiaan dan bentuk ibadah kepada Sang Pencipta,” tegas Eka.

Dikatakannya, konstitusi jelas menugaskan negara untuk melindungi eksistensi hutan demi kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Bahkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menegaskan hutan bukan objek redistribusi dalam Reforma Agraria.

Salah satu sertifikat yang dibuat Serikat Petani Pasundan (SPP) di Kawasan Punclut, Kecamatan Lembang, KBB, yang dikhawatirkan memicu penjarahan di kawasan tersebut serta memicu konflik horisontal. Foto/Istimewa

:: Deforestasi dan Penjarahan

Eka menyoroti wacana yang berkembang untuk menjadikan kawasan hutan sebagai objek Reforma Agraria melalui skema Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) maupun Perhutanan Sosial.

Menurutnya, jika kebijakan tersebut diterapkan tanpa kajian ekologis yang matang, risiko banjir, longsor, hingga kekeringan akan semakin besar. “Negara tidak boleh abai. Fungsi ekologis hutan harus dijaga sebagai penopang kehidupan rakyat,” tegasnya.

Pihaknya akan terus bersuara melawan kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan. Atas dasar permasalahan tersebut, serta demi menjaga kelestarian lingkungan yang sehat, adil, dan berkelanjutan, FPHJ bersama komunitas pendiri dan pendukungnya menyampaikan maklumat.

1. Mempertahankan status hutan negara sebagai penopang kehidupan.

Baca Juga:  Kurangi Alih Fungsi Lahan, Kementerian ATR/BPN Upayakan Percepatan LP2B

2. Menolak menjadikannya sebagai objek Reforma Agraria.

3. Mendesak agar setiap alih fungsi hutan diganti dua kali lipat luasannya.

4. Menuntut penetapan direksi BUMN Kehutanan yang profesional.

5. Pengembalian ketentuan minimal 30 persen luas hutan dari total daratan sebagai syarat ekologis utama.

“Jika prinsip-prinsip ini tidak dijaga, maka rakyat yang akan menanggung akibat paling besar dari kerusakan lingkungan,” ucapnya.

Ketua Forum Penyelamat Lingkungan Hidup (FPLH) Thio Setiowekti menambahkan, pertemuan perwakilan Agustiana cs (Serikat Petani Pasundan) dan Dewi Kartika cs (Konsorsium Pembaruan Agraria) saat Hari Tani di DPR/MPR dan Istana, Rabu (25/9/2025), terlalu gegabah dan menjadi preseden buruk.

Pernyataan-pernyataan mereka implikasinya di masyarakat akan menimbulkan konflik sosial dan horisontal. Sosok yang diterima oleh DPR dan para Menteri itu adalah penjarah hutan dan kebun negara.

Sehingga adanya pertemuan menerima perwakilan pendemo di Hari Tani dikhawatirkan akan menyebabkan Deforestasi meluas dan memicu penjarahan yang lebih masif di kawasan yang berfungsi lindung di hutan dan kebun negara.

Baca Juga:  Warga Protes, Pembangunan Perumahan dan Makam di Atas Bukit Jadi Penyebab Banjir

“Seperti yang kita alami kelompok SPP dan reforma agraria itu modusnya menjarah dulu lalu mengajukan sertifikat, malah SPP sudah berani membuat sertifikat sendiri. FPHJ akan menghadang proses reformasi agraria di kawasan berfungsi lindung di hutan dan kebun negara di Pulau Jawa,” tuturnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *