Efesiensi Dilakukan, Bagaimana Nasib Anggaran Rp10,5 Miliar untuk Gedung Baru DPRD KBB?

Ruang paripurna gedung baru DPRD KBB yang rencananya akan diselesaikan pada tahun ini dengan anggaran Rp10,5 miliar dilhawatirkan batal dilakukan karena terimbas efesiensi yang sedang gencar dilakukan. Foto/Gemajabar.Com

BANDUNG BARAT,Gemajabar.Com – Pemerintah pusat dan daerah sedang menggembar gemborkan efesiensi anggaran di berbagai bidang.

Kondisi itu pastinya akan berdampak kepada program pembangunan yang sudah disusun. Seperti di Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang rencananya akan menyelesaikan pembangunan gedung baru DPRD KBB di Jalan Raya Padalarang-Cisarua, Kecamatan Ngamprah.

Rencana penyelesaian gedung baru DPRD itu dikhawatirkan terganggu dengan program efesiensi anggaran yang sedang dilakukan.

Diketahui Pemda KBB mengalokasikan anggaran Rp10,5 miliar dari APBD KBB Tahun 2025 untuk membangun sarana pendukung. Yakni untuk membangun fasilitas parkir, taman dan pagar, pemasangan pipa PDAM air bersih, dan fasad atau arsitektur luar bangunan.

Akan tetapi saat ini Presiden Prabowo Subianto sedang gencar mengampanyekan efesiensi anggara. Salah satunya dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Kondisi itu bisa saja berdampak kepada efesiensi anggaran dari pemerintah pusat hingga ke daerah. Sehingga muncul kekhawatiran anggaran Rp10,5 miliar untuk penyelesaian gedung baru DPRD akan dicoret demi efesiensi anggaran.

Mengenai hal ini Ketua Komisi III DPRD KBB Pither Tjuandys menyebutkan, sudah berkoordinasi dengan Pj Bupati Bandung Barat perihal efesiensi anggaran. Namun DPRD belum mengetahui apa saja item-item yang bakal terkena efesiensi  di KBB.

Baca Juga:  BAGUNA Jabar Menyerahkan Bantuan ke Korban Banjir di Cianjur dari Anggota DPRD Jabar PDIP Tom Maskun

Dirinya meminta kalaupun efesiensi dilakukan jangan sampai mengganggu program penyelesaian gedung baru DPRD KBB yang sudah dialokasikan di tahun ini sebesar Rp10,5 miliar. Tujuannya agar Sekretatiat Dewan dan 50 anggota DPRD KBB bisa segera berkantor di gedung yang sudah lama dibiarkan terbengkalai tersebut.

“Semangat saya dan Pj bupati adalah segera menyelesaikan gedung baru DPRD. Terakhir kami rapat dengan Dinas PUTR, saya tanyakan sekarang sedang realisasi anggaran untuk pemasangan instalasi air bersih di gedung baru,” tuturnya, Sabtu (15/2/2025).

Pither menilai penyelesaian pembangunan gedung baru DPRD tidak bisa diefesiensikan karena itu sudah menjadi pekerjaan yang tertinggal sekian lama. Sehingga nantinya segera dipakai oleh dewan dan semua agenda rapat dewan bisa digelar, tidak dilakukan lagi di hotel yang bisa menghemat anggaran.

“Jadi sebagai pimpinan komisi tiga, saya berharap Pj bupati sesuai kesepakatan harus merealisasikan anggaran Rp10,5 miliar untuk penyelesaian gedung dewan,” tandasnya.

Sejauh ini Komisi III DPRD KBB meminta dukungan Pj Bupati dalam menyelesaikan pembangunan gedung baru agar selesai secara keseluruhan. Targetnya lanjutan pembangunan gedung baru DPRD KBB bisa rampung pada Agustus 2025.

Baca Juga:  Pelayanan di MPP Pemda KBB Tetap Beroperasi, Tak Terpengaruh Kebijakan WFH

Sehingga pada bulan itu minimal para pegawai di Sekretariat DPRD KBB sudah bisa pindah secara bertahap. Berikutnya jika semua fasilitas telah dilengkapi maka anggota dewan juga menyusul berkantor di gedung baru.

“Targetnya di bulan Agustus 2025, sekretariat dewan sudah bisa pindah ke gedung baru. Kalau untuk semua anggota dewan targetnya paling lambat 2026 sudah bisa berkantor,” sambung politisi Partai Demokrat ini.

Sebelumnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), KBB, Mochamad Ridwan menyebutkan, anggaran yang disiapkan Rp10,5 miliar untuk gedung baru DPRD KBB akan digunakan untuk membiayai fasilitas parkir, taman dan pagar, pemasangan pipa PDAM, dan fasad atau arsitektur luar bangunan.

“Untuk itu semua anggaran yang sudah dialokasikan sebesar Rp10,5 miliar dari APBD KBB. Targetnya harus beres tahun ini, minimal sesuai keinginan Ketua Komisi III DPRD agar Agustus selesai sehingga pegawai Setwan sudah bisa pindah ke sini,” tuturnya.

Diketahui gedung baru DPRD KBB ini sempat mangkrak selama hampir 6 tahun. Ini dikarenakan mesti gedungnya sudah selesai dibangun tapi sarana prasarana pendukungnya belum semua tersedia.

Padahal gedung baru DPRD KBB di Ngamprah menjadi yang terbesar dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat, dengan nemiliki luas bangunan 9.828 meter persegi. Bangunannya terdiri dari lima lantai mengusung konsep gunung dengan bagian atasnya menyerupai kubah Observatorium Bosscha.

Baca Juga:  Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Terima Audiensi Jajaran PWI KBB

Lantai dasar untuk Sekretariat Dewan, lantai 2 digunakan untuk ruang fraksi dan komisi serta dilengkapi ruangan untuk menerima tamu, lantai 3  untuk ruangan anggota, lantai 4 ruangan pimpinan, dan ruang rapat paripurna menggunakan lantai 4 dan 5.

Di gedung baru ini, setiap anggota DPRD yang jumlahnya 50 memiliki ruangan sendiri dengan ukuran 3 kali 6,5 meter. Karena bentuknya mengusung konsep gunung, maka lantai 1 dan 2  lebih luas, memiliki ukuran 126 kali 18 meter persegi. Sementara lantai 3, 4, dan 5 ukurannya semakin mengecil. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *