DPRD KBB Sebut Kondisi Kantor BLK di Lembang Tidak Layak, Harus Dikaji Ulang

Ketua Komisi II DPRD KBB Amung Ma'mur saat ditemui di Lembang, Selasa (6/1/2025). Foto/GEMAJABAR.CO

BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) di Lembang kondisinya tak layak.

Hal tersebut diketahui setelah jajaran Komisi II DPRD KBB melakukan monitoring langsung ke gedung BLK yang lokasinya tepat berada di depan Alun-alun Lembang.

“Kami liat kondisi Gedung BLK di
Lembang tidak layak dan sangat memprihatinkan,” kata Ketua Komisi II DPRD KBB Amung Ma’mur saat ditemui di Lembang, Selasa (6/1/2025).

Amung mengatakan, kondisi gedung UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) KBB yang kini kosong dan tidak layak digunakan dinilai memprihatinkan.

Sehingga Komisi II mendorong Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) KBB untuk segera membuat kajian pemanfaatan aset tersebut.

“Kita tidak bisa biarkan aset Pemda dibiarkan rubuh atau tidak terpakai. Bisa jadi sentra kuliner, sentra oleh-oleh khas Bandung Barat, atau bahkan kantong parkir,” ucapnya.

Namun untuk wacana tersebut, perlu kajian mendalam oleh pihak yang berkompeten, bukan hanya gagasan semata. Agar pemanfatan bangunan tersebut menjadi lebih berdaya guna dan bermantaaf.

Baca Juga:  Asalnya Digaji Rp150 Ribu, Kini P3K Paruh Waktu! Perjuangan 3.110 Guru Honorer KBB Akhirnya Terbayar
Kondisi gedung UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) KBB yang tidak layak digunakan dan sangat memprihatinkan. Foto/Istimewa

Lebih lanjut Amung menuturkan, informasi yang diterima dari BKAD menyebutkan gedung tersebut saat ini benar-benar kosong, meskipun ada kabar sebelumnya tentang penggunaan oleh organisasi masyarakat.

UPTD BLK Lembang memiliki luas sekitar 3.900 meter persegi. Di tempat tersebut selama ini dilakukan pelatihan seperti menjahit, otomotif, perbengkelan, tata boga, dan tata rias.

Sebelumnya di tahun 2024 lalu yang dilatih ada sebanyak 960 orang, sementara di tahun 2025 pelatihan hanya dilakukan kepada sekitar 100 orang.

Selain itu, Komisi II DPRD KBB juga meninjau objek wisata Floating Market Lembang yang dikelola oleh Perisai Grup. Kinerja objek wisata tersebut dinilai baik dan lancar, serta tetap taat terhadap peraturan yang berlaku.

“Kami mengapresiasi komitmen mereka, meskipun masih ada potensi yang bisa ditingkatkan. Tugas kami bersama Bapenda adalah mencari potensi PAD dari sektor pariwisata dan meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi,” ujarnya.

Amung juga menegaskan bahwa pihaknya bakal memastikan rekon data setoran pajak dan retribusi dari sektor pariwisata setelah musim Nataru.

Baca Juga:  Tanpa Canggung, Bupati Jeje Ritchie Gebuk Drum Iringi Sang Istri Bernyanyi di HUT KBB

“Itu dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan PAD yang masuk sesuai dengan potensi yang ada,” tandasnya. (*)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *