Diduga Melakukan Politik Uang, Kepala Desa Mekarsari Cipongkor Dipanggil Bawaslu KBB

Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Cipongkor, KBB, Didi Ari Setiadi memenuhi panggilan Bawaslu KBB untuk pemeriksaan terkait dugaan money politics Pilkada serentak, Minggu (1/12/2024) malam. Foto/Istimewa

BANDUNG BARAT,Gemajabar.Com – Bawaslu Kabupaten Bandung Barat (KBB) memanggil Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Cipongkor, KBB, Didi Ari Setiadi.

Kepala desa itu dipanggil untuk dimintai klarifikasi oleh Bawaslu KBB, terkait dugaan money politics atau politik uang pada masa tenang Pilkada Serentak 2024.

Pemanggilan kepala desa ini sebenarnya sudah dijadwalkan sejak Sabtu (30/11/2024), namun setelah ditunggu yang bersangkutan tidak hadir. Lalu Bawasu KBB melayangkan surat panggilan yang kedua kepada Kades Didi.

Panggilan tersebut menindak lanjuti laporan bernomor 004/Reg/LP/PB/KAB/13.11/XI/2024. Namun Didi Ari Setiadi tak menghadiri surat panggilan klarifikasi yang dilayangkan Bawaslu tersebut.

Berdasarkan informasi, ia sengaja tidak hadir karena khawatir dengan adanya aksi protes dari serikat pekerja atau buruh yang dilakukan di kantor Bawaslu pada hari yang sama.

Didi sempat membuat video klarifikasi soal ketidak hadirannya di Bawaslu KBB. Divideo yang ia sebarkan, mengatakan bahwa tayangan terkait kesaksian warga bernama Agus yang mengaku diberi uang sebesar Rp100 ribu oleh Didi untu mendukung paslon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat nomo 2, Jeje Ritchie Ismail-Asep Ismail adalah hoax.

Baca Juga:  Raih 341.225 Suara, KPU KBB Tetapkan Jeje-Asep Ismail Pemenang Pilkada 2024

“Saya ingin mengklarifikasi video yang disebarkan Saudara Agus yang mengatakan Kepala Desa membagi-baikan uang, Dalam hal ini tidak benar, bahwa saksi hidup, saudara Haji Ako. Sudah mendengar dari Haji Ako juga sebagai saksi yang diutarakan saudara Agus. Saya juga punya rekamannya, itu pure murni dari saudara Ako,” kata Didi dalam video klarifikasinya.

Dijelaskan bahwa tersebarnya video yang menyeret namanya dalam dugaan money politics tersebut, belum ada satu pun yang mengklarifikasi pada pihaknya secara langsung. Ia berharap agar klarifikasi melalui video tersebut bisa menjadi perhatian pihak-pihak yang terkait dengan isu money politics tersebut.

”Dalam hal ini saya akan menuntut balik, karena dalam hal ini sudah mencemarkan nama baik saya, satu. Yang kedua telah mencemarkan nama baik Pemerintahan Desa dan yang ketiga juga sudah mencemarkan kontestasi politik Bandung Barat untuk Paslon 2,” jelas Didi.

Setelah beredar video klarifikasi, Didi akhirnya memenuhi surat panggilan dari Bawaslu KBB ihwal dugaan keterlibatannya dalam kasus money politics, pada Minggu (1/12/2024) sekitar pukul 19.00 WIB.

Baca Juga:  Aksi Massa ke Bawaslu KBB Pakai Pita Hitam di Lengan Kiri, Simbol Matinya Demokrasi

Ketua Bawaslu KBB, Riza Nasrul Falah Sopandi mengatakan klarifikasi yang dilakukan oleh Didi tidak bisa menjadi landasan Gakkumdu dalam kasus money politics yang menjerat kepala desa tersebut.

“Untuk klarifikasi yang viral di media sosial itu tidak menjadi suatu patokan. Jadi untuk klarifikasi di video itu kita abaikan, karena keterangan yang akan kita pakai keterangan langsung kalau beliau hadir,” kata Riza, Senin (2/12/2024).

Dijelaskan terkait kasus politik uang yang terjadi di Mekarsari, Cipongkor, sudah ada empat laporan yang masuk ke Bawaslu KBB. Dari laporan yang masuk juga sudah diproses melalui Gakkumdu. Untuk menindak lanjuti laporan tersebut, dikatakan Riza pihaknya melakukan pemanggilan terhadap 20 saksi.

“Kita memproses empat laporan yang masuk dan sudah diproses oleh Gakkumdu. Ada sekitar 20 orang yang kita klarifikasi dan yang hadir cuma enam. Sisanya kemarin tidak hadir termasuk Kades. Kita akan panggil kembali secara kelembagaan untuk klarifikasi buat 14 yang tidak hadir,” terangnya.

Pihaknya melakukan panggilan terhadap saksi, pelapor dan terlapor untuk menguji keutuhan peristiwa dan pematangan syarat materil terkait money politics yang diduga dilakukan oleh pasangan Jeje-Asep melalui kepala desa, salah satunya kades Mekarsari Didi Ari Setiadi.

Baca Juga:  Imbas Dugaan Money Politics di Pilkada KBB, Tiga Saksi Paslon Tolak Berita Acara Rekapitulasi Suara

Terkait sanksi Kepala Desa jika terbukti melakukan pelanggaran, maka kemungkinan akan dilimpahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KBB. Karena terlebih jika hasilnya pelanggaran yang dilakukan kades tersebut tidak tertuang dalam undang-undang pemilihan. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *