Daya Dukung Belum Siap, Kebijakan Membeli Gas LPG 3 Kg di Agen Pertamina Mesti Dikaji Ulang

Kebijakan pemerintah pusat terkait penjualan LPG 3 kg hanya boleh dilakukan di agen resmi Pertamina sebaiknya dikaji ulang karena perangkat di daerah belum siap menjalankan sistem tersebut. Foto/Dok.Pertamina

BANDUNG BARAT,Gemajabar.Com – Pemerintah diminta mengkaji ulang kebijakan larangan penjualan LPG 3 kg di warung eceran.

Ini karena kebijakan larangan itu memicu kelangkaan gas elpiji di masyarakat dan sulit untuk mendapatkannya.

Apalagi di wilayah KBB yang kondisi geografisnya cukup luas, keberadaan agen dan pangkalan selaku distributor resmi yang ditunjuk pemerintah untuk menjual gas belum merata ke seluruh wilayah.

Hal tersebut mengakibatkan satu pangkalan gas bisa diserbu oleh masyarakat. Belum lagi mereka harus rela antre hingga merogoh kocek dalam untuk ongkos menempuh perjalanan ke lokasi agen atau pangkalan gas yang jaraknya jauh.

“Kami minta pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan tersebut atau melakukan evaluasi ulang. Pasalnya, dari sisi faktor penunjang seperti keberadaan pangkalan belum sepenuhnya siap,” kata Kepala Disperindag KBB, Ricky Riyadi saat dihubungi, Senin (4/2/2025).

Menurutnya tidak mungkin semua warung bisa jadi pangkalan. Sehingga sebaiknya meminta waktu agar dikembalikan seperti semula sembari menunggu memperbanyak pangkalan ke daerah-daerah.

Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) KBB mencatat, jumlah pangkalan gas elpiji di Kabupaten Bandung Barat ada 1.033 unit dan agen 41 unit. Angka tersebut tentu belum ideal untuk menjangkau seluruh konsumen apalagi di wilayah pelosok.

Baca Juga:  Sambut Idul Adha 1446 H, Pertamina Patra Niaga Pastikan Ketersediaan LPG 3 kg

Supaya bisa distribusi gas elpiji 3 kilogram merata di KBB, minimal harus ada satu RW satu pangkalan. Jika tidak bisa, keberadaan pangkala disesuaikan dengan jumlah penerima bantuan elpiji di satu wilayah.

“Dari 2.400 RW di KBB pangkalan cuma 1.033. Harusnya minimal mendekati jumlah RW,” ucapnya.

Sehingga ada baiknya dulu memperbanyak pangkalan di setiap pelosok. Memang syarat kalau legalitas untuk buat pangkalan hanya NIB saja. Cuman, yang menjadi kendala bagi warung kecil itu masalah modal.

“Mungkin pusat tidak memperhitungkan itu. Pada kenyataannya satu pangkalan minimal 100 tabung kali Rp100 ribu. Belum modal lainnya,” tandasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *