CSR di KBB Jangan Sampai “Gaib”, Aktivis Pemuda Minta Bupati Turun Tangan

Aktivis Pemuda KBB Lili Supriatna. Foto/GEMAJABAR.COM

BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM –
Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) harus bisa memaksimalkan potensi CSR dari korporasi yang ada di KBB.

Pasalnya persoalan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di KBB tak akan kunjung terselesaikan jika hanya mengandalkan anggaran APBD.

Dibutuhkan potensi keuangan lain selain APBD pemerintah yang terbatas, untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan sesuai cita-cita pemekaran daerah. Salah satunya dari program Corporate Social Responsibility (CSR).

Oleh karenanya Pemda KBB di bawah kepemimpinan Bupati Jeje Ritchie Ismail dan Wakil Bupati Asep Ismail diharapkan mampu menggali dan memaksimalkan CSR yang potensinya sangat besar.

Salah seorang aktivis pemuda yang juga tokoh masyarakat KBB, Lili Supriatna berharap besar duet Jeje Ritchie-Asep Ismail mampu menangkap peluang itu.

Sehingga dapat mencover kebutuhan pembiayaan hak dasar masyarakat dengan mengajak korporasi besar taat dan tepat sasaran menyalurkan tanggung jawab sosial perusahaan.

“Jika pemerintah serius mengelola potensi lain selain APBD saya kira akan memberi dampak signifikan pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” ucapnya, Sabtu (21/6/2025).

Baca Juga:  Komisi III dan IV DPRD KBB Tampung Aspirasi Pekerja Tambang, Pemprov Jabar Harus Perhatikan

Menurutnya, di wilayah KBB banyak berdiri perusahaan berkelas nasional bahkan internasional seperti PT Bela Putra Intiland sebagai pengembang Kota baru Parahyangan, Indonesia Power, PT Indofood, Ultra Jaya, PT Combhipar.

Kemudian raja wisata PT Perisai Grup di Lembang, Kawasan Industri Cimareme, KPSBU Jabar, KCIC, TWA Tangkubanparahu, Pertamina, PTPN Perhutani, serta Kawasan Tambang Cipatat.

“Jika dikelola dengan serius misalnya menggandeng investor dan Apindo, bisa mengcover masalah yang tidak bisa di selesaikan APBD pemerintah,” sambungnya.

Dia menegaskan, jangan sampai CSR ini seperti siluman. Sebab keberadaan perusahan-perusahan tersebut, selain harus memberikan kontribusi berupa pajak, juga ada kewajiban CSR yang sudah ditopang kuat regulasi. Bahwa perusahaan harus menjadi salah satu penompang pembangunan di Bandung Barat.

Selain itu, saat ini di Bandung Barat juga tengah marak pengembang perumahaan, namun pemerintah nampak belum maksimal memberikan ketegasan soal fasilitas umum dan fasilitas sosial yang belum termaksimalkan.

“Bupati Bandung Barat, Jeje Richie Ismail bersama Wakilnya Asep Ismail, harus secepatnya melakukan penataan kembali pengelolaan CSR dan fasos fasum agar tepat guna dan sasaran,” kata Mantan Ketua KNPI KBB ini.

Baca Juga:  Tim SAR Kembali Temukan Korban Longsor di Pasirlangu, 53 Kantong Jenazah Telah Dievakuasi

Pemerintahan AMANAH juga, lanjut Lili, harus menanyakan kembali soal komitmen PT PLN Unit Pelaksana Proyek (UPP) Jawa Bagian Tengah (JBT) 1 soal dampak proyek nasional Upper Cisokan yang berada di Cipongkor.

“Karena sampai hari ini tidak terdengar lagi kewajiban pihak Upper Cisokan untuk infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat sekitar,” terangnya.

Masalah itu pun sempat menyulut aksi unjuk rasa emak-emak Desa Sarinagen dengan adanya aktivitas penambangan Gunung Karang yang berlokasi di Desa Karangsari, Kecamatan Cipongkor, KBB.

Penambangan itu diketahui untuk kepentingan proyek Upper Cisokan. Sehingga ini harus menjadi catatan khusus pemda.

Apapun ceritanya, Bandung Barat tidak bisa berjalan sendiri tanpa bergandengan tangan dengan para investor atau pelaku usaha yang terserbar di 16 kecamatan.

“Nasib Bandung Bandung Barat ke depan salah satunya tergantung CSR untuk memajukan wilayahnya,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *