BANDUNG BARAT,Gemajabar.Com – Ratusan buruh di Kabupaten Bandung Barat (KBB) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD KBB, Senin (14/10/2024).
Aksi buruh yang tergabung dalam lima koalisi serikat pekerja di KBB ini membuat satu ruas jalan di depan kantor DPRD KBB terpaksa ditutup karena diblokir aksi massa buruh.
Untuk menghindari kemacetan panjang, Unit Lantas Polsek Padalarang dan Polres Cimahi melakukan rekayasa arus lalu lintas, yakni dengan memberlakukan sistem satu jalur.
Kendaraan dari arah Cianjur menuju Bandung dibelokkan ke Pasar Tagog Padalarang atau jalur Stasiun Padalarang. Sementara pengendara dari Cimahi menuju Padalarang – Cianjur menggunakan satu ruas di arah kanan.
Tidak hanya itu, aksi buruh juga menyebabkan kemacetan di ruas jalan yang dilewati massa aksi. Pasalnya buruh melakukan long march dari kawasan industri Batujajar untuk mengajak buruh lainnya berunjuk rasa.
Sementara itu, aksi buruh dilakukan untuk menyuarakan dan sebagai bentuk protes atas maraknya PHK tanpa pesangon layak dan upah murah. Selain itu buruh juga menuntut kenaikan UMK 2025 pekerja di Bandung Barat.
“Kami menuntut pemerintah untuk menaikan UMK tahun depan 100%,” kata Koordinator Serikat Lima Pekerja Bandung Barat, Dede Rahmat ditemui di sela aksi.
Dia melanjutkan, aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk ketidak puasan buruh di KBB terhadap kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) terkait upah minimum yang dianggap tidak memadai.
Hasil survei Dewan Pengupahan mendukung kenaikan ini karena menyesuaikan dengan peningkatan biaya hidup di KBB. Saat ini, UMK Bandung Barat tahun 2024 hanya mengalami kenaikan sebesar Rp27.882 dari tahun sebelumnya, menjadi Rp3.508.677.
Para buruh menilai angka ini tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup layak saat ini dimana harga-harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan terus menerus. Oleh karenanya buruh mendesak pemerintah untuk mencabut Omnibus Law – UU Nomor 6 Tahun 2024 karena dinilai telah merugikan hak-hak pekerja.
“Kami menolak keras fleksibilitas kerja yang diatur dalam undang-undang ini, termasuk sistem kerja kontrak, magang, harian lepas, dan outsourcing,” tegasnya.
Tuntutan lainnya adalah soal Peraturan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan. Buruh juga mendesak agar Bupati Bandung Barat segera mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur tentang upah pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun.
Para perusahaan di Bandung Barat selama ini melakukan PHK secara terstruktur, yakni secara bertahap. Perusahaan lebih tertarik untuk menggunakan sistem outsourcing. “Buruh menuntut agar pemerintah daerah lebih tegas dalam memastikan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bandung Barat mematuhi regulasi ketenagakerjaan,” imbuhnya. (*)






