BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM –
Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan.
Langkah nyata tersebut salah satunya diwujudkan melalui penyerahan secara simbolis 50 Sertifikat Hak Atas Tanah Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2026.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, di Hotel Neo, Padalarang, Senin (19/10/2026). Turut dihadiri oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat Dindin Syaripudin serta kepala perangkat daerah terkait.
Pada sambutannya, Bupati Jeje menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Kantor Pertanahan KBB serta seluruh perangkat daerah atas sinergi dan kerja sama yang terjalin dengan baik dalam proses sertifikasi aset daerah ini.
“Atas nama Pemda Bandung Barat saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat serta seluruh perangkat daerah yang telah bekerja sama dan berkontribusi dalam proses sertifikasi tanah milik pemerintah daerah,” tuturnya.
Menurutnya, sertifikasi aset tanah milik pemerintah daerah merupakan langkah fundamental dalam mengamankan kekayaan negara dari berbagai potensi masalah hukum di kemudian hari.
Mengingat tanah dinilai sebagai aset strategis yang harus dijaga kejelasannya dan status hukum kepemilikannya juga harus jelas.
Setiap bidang tanah milik pemda wajib memiliki kejelasan status dan kepastian hukum yang kuat agar terlindungi dari risiko penyalahgunaan maupun penguasaan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
“Dengan adanya sertifikat, kita memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk melindungi aset daerah, mencegah potensi sengketa, serta menghindari penguasaan oleh pihak yang tidak berhak,” tegasnya.
Kendati demikian, Jeje mengingatkan bahwa pekerjaan rumah pemerintah daerah tidak berhenti sekadar pada terbitnya dokumen sertifikat.
Aset yang kini telah mengantongi kekuatan hukum tetap tersebut harus diimbangi dengan tata kelola yang profesional.
“Aset yang telah tersertifikasi harus dicatat dengan baik, dijaga, dan dikelola secara optimal agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pemerintah daerah dan masyarakat,” ucapnya.
Guna mengoptimalkan pengelolaan kekayaan daerah ke depan, Bupati Jeje meminta seluruh perangkat daerah terkait untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan penatausahaan aset dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab.
Ia juga berharap kemitraan strategis antara Pemda KBB dan Kantor Pertanahan dapat terus ditingkatkan secara berkesinambungan.
Dengan kolaborasi yang solid, sisa bidang tanah milik Pemda KBB yang belum tersertifikasi ditargetkan dapat segera dituntaskan secara bertahap dan terukur.
“Kita ingin seluruh aset daerah memiliki status hukum yang jelas, terlindungi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini merupakan bagian dari komitmen kita dalam membangun pemerintahan yang amanah dan profesional,” pungkasnya. (*)






