BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) jadi perhatian nasional.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menegaskan, jangan sampai ada muncul lagi keracunan MBG di KBB ke depannya.
Ia meminta seluruh mitra dan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyatakan komitmen agar Bandung Barat tidak mengalami kejadian keracunan lagi.
“Apakah Anda sanggup menjaga citra MBG di Bandung Barat? Ini harus jadi kejadian terakhir,” kata Dadan dalam Rapat Koordinasi SPPG dan Mitra MBG di Hotel Mansion Pine, Kota Baru Parahyangan, Padalarang, KBB, Sabtu (1/11/2025) malam.
Menurutnya kejadian keracunan 8 kali di Bandung Barat sedang dilakukan kajian penyebab utamanya apa. Sementara dari hasil kajian Kementerian Kesehatan 50% penyebab keracunan itu karena kualitas air.
Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Dadan menegaskan agar seluruh mitra dan tenaga ahli gizi menggunakan air bersertifikat, baik air kemasan maupun isi ulang yang memiliki standar kualitas resmi.
“Sekitar 75% penyebab keracunan diduga berasal dari kualitas air bersih yang digunakan dalam proses pengolahan makanan. Makanya saya meminta seluruh SPPG agar menggunakan air bersih bersertifikat,” tegasnya.
Dikatakannya, jangan ragu soal biaya operasional sebab berapa pun kebutuhan air bersih akan dibayar. Oleh karenanya jangan gunakan air mentah karena bakteri e-coli bisa menular dari situ.
“Di rumah saja, setelah buah dikupas, harus dicuci dengan air bersih (mateng). Begitu pun di dapur SPPG,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Dadan mengumumkan pembatasan jumlah penerima manfaat MBG di setiap SPPG. Hal ini dilakukan demi menjaga kualitas layanan dan menghindari kejadian keracunan makanan.
Maksimal 2.000 siswa, Ditambah penerima ibu hamil dan balita menjadi 2.500 orang. Bisa maksimal 3.000 penerima, jika memiliki juru masak bersertifikat. Sementara untuk mendukung standar layanan insentif mitra sebesar Rp6 juta per hari tetap dipertahankan.
“Kita jamin enam juta per hari supaya investasinya bisa balik dalam waktu 16 bulan dan kita akan melakukan selama 2 tahun setelah itu kita akan sesuaikan dan tahun depan kita akan melakukan sertifikasi akreditasi sehingga insentifnya bisa menyesuaikan dengan kualitas bangunan yang ada,” pungkasnya. (*)






