BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengeluarkan Surat Edaran kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota se-Indonesia.
Surat Edaran (SE) Nomor : SE.6/Menhut/Setjen/KUM.02/7/2025
Tentang Kegiatan di Bidang Kehutanan dalam Kawasan Hutan ýang Tidak Dikenakan Pungutan Pajak/Retribusi.
Latar belakang dari SE tersebut adalah sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Pembentukan Peraturan Pemerintah dimaksud sejalan dengan upaya mengoptimalkan PNBP sebagai salah satu sumber penerimaan negara guna menunjang pembangunan nasional dan perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Pada Peraturan Pemerintah tersebut, jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan diantaranya berasal dari kegiatan Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pungutan Hasil Usaha.
Selanjutnya dalam Lampiran Peraturan Pemerintah tersebut dirinci kegiatan Pemanfaatan Hutan yang dikenakan PNBP berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) antara lain Hasil Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (UPJL) meliputi Jasa Aliran Air, Pemanfaatan Air, Wisata Alam Perlindungan Keanekaragaman Hayati, Pemulihan Lingkungan, dan/atau Penyimpanan dan Penyerapan Karbon.
Subjek hukum yang dikenakan PNBP tersebut di atas meliputi pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Hak Pengelolaan Hutan (Perum Perhutani), pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), dan pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial (PS).
Adapun PNBP dari Pungutan Hasil Usaha berasal dari Pungutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air (Pungutan PB-PJLA) dan Pungutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air (Pungutan PB-PJLEA) pada Kawasan Konservasi (Taman Nasional/Taman Wisata Alam/Taman Buru).
Bentuk kegiatan PB-PJLA berupa kegiatan penyediaan air minum/air baku, air minum dalam kemasan, penunjang kebutuhan air untuk kegiatan industri pertanian, kehutanan, perkebunan, dan industri lainnya.
Namun demikian, dalam penerapan PNBP tersebut, di sisi lain, Pemerintah Daerah juga mengenakan pajak daerah dan/atau retribusi daerah atas kegiatan atau objek yang sama di dalam kawasan hutan, yang penerapannya mendasarkan dari Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
Sehingga saat ini masih ada Pemerintah Daerah yang memungut pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pemegang Hak Pengelolaan Hutan (Perum Perhutani), pemegang PBPH, pemegang PPKH, pemegang Persetujuan PS dan pemegang izin Pengusahaan Sarana Wisata Alam/Izin Pengusahaan Pariwisata Alam di Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, dan Hutan Konservasi.
Kondisi tersebut menyebabkan tumpang tindih pungutan/pajak berganda (double tax) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
Untuk memberikan kepastian hukum dan keberlanjutan usaha dalam kegiatan pengelolaan hutan, terkait penerapan PNBP atau pungutan terkait kegiatan pemanfaatan hutan pada kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Penggunaan Kawasan Hutan, dan kegiatan Pungutan hasil usaha pada Hutan Konservasi (Taman Nasional/Taman Wisata Alam/Taman Buru), diperlukan pengaturan melalui Surat Edaran yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
Sehingga adanya Surat Edaran (SE) Nomor : SE.6/Menhut/Setjen/KUM.02/7/2025 diharapkan bisa jadi pedoman Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kawasan hutan.
Agar tidak mengenakan pajak daerah dan retribusi terhadap pemegang Hak Pengelolaan Hutan (Perum Perhutani), pemegang PBPH, pemegang Persetujuan PPKH, pemegang Persetujuan PS, dan pemegang Izin Pengusahaan Sarana Wisata Alam/Izin Pengusahaan Pariwisata Alam di dalam kawasan hutan.
Oleh sebab itu terhadap pemanfaatan sumber daya alam sesuai Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan objek PNBP, dan bukan merupakan objek Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
Kemudian, kawasan hutan diatur dan ditetapkan sebagai salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga bentuk pungutannya yakni PNBP.
Bahwa terhadap pemegang Hak Pengelolaan Hutan (Perum Perhutani), pemegang PBPH, pemegang PPKH, pemegang Persetujuan PS, dan pemegang Izin Pengusahaan Sarana Wisata Alam/Izin Pengusahaan Pariwisata Alam di Kawasan Hutan Konservasi, maupun semua pemegang perizinan/persetujuan di kawasan hutan lainnya, sudah dikenakan PNΒΡ.
Atas hal tersebut maka Pemerintah Daerah agar tidak mengenakan pajak daerah dan retribusi daerah atas kegiatan yang berada di dalam kawasan hutan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pungutan/pajak berganda (double tax).
Pemerintah Daerah juga diminta untuk menyelaraskan dan tidak menambah persyaratan, Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah terhadap pemegang Hak Pengelolaan Hutan, pemegang PBPH, pemegang PPKH, pemegang Persetujuan PS, dan pemegang Izin Pengusahaan Sarana Wisata Alam/Izin Pengusahaan Pariwisata Alam di Kawasan Hutan.
:: Menunggu Regulasi Lebih Lanjut
PT Palawi Risorsis yang dikenal sebagai Econique PT Perhutani Alam Wisata, yang merupakan anak perusahaan BUMN Perum Perhutani yang bergerak di bidang pariwisata, ekowisata, hospitality, dan produk alam sejak tahun 2002, sangat menghormati adanya surat edaran tersebut.
Apalagi cakupan lingkup kerjanya mengelola destinasi wisata seperti Kawah Putih, Ranca Upas, Baturraden, dan produk seperti madu serta minyak kayu putih. Kemudian Mengelola destinasi alam, menawarkan paket wisata, resort, dan layanan seperti staycation dan glamping.
Sekretaris Perusahaan PT Palawi Risorsis, Yuswan Hendrawan mengatakan, sesuai regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan yang diatur sesuai PP No 36 Tahun 2024 dan ditegaskan melalui SE No 06 Tahun 2025 Palawi saat ini masih menunggu arahan terkait dengan pembahasan di atas.
“Terkait permasalahan ini masih dibahas bersama antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan , Kementerian Hukum dan Kementerian Dalam Negeri karena dikhawatirkan menjadi permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara,” terang Yuswan dalam keterangannya. (*)






