Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Sewa Mobil Dinas, Anggaran BBM Rp240 Juta/Tahun

Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail dan Wakil Bupati Asep Ismail. Foto/GEMAJABAR.COM

BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat adalah kendaraan yang disewa dari pihak vendor.

Selain itu, kendaraan dinas untuk Sekretaris Daerah (Sekda) dan tiga asisten daerah (Asda) juga merupakan kendaraan sewa.

Kebijakan yang sudah berjalan lebih dari satu tahun itu salah satunya adalah bentuk efisiensi anggaran sehingga Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) tidak perlu menganggarkan anggaran pemeliharaan kendaraan.

“Untuk mobil bupati, wakil bupati, sekda, dan tiga asisten semuanya adalah sewa. Jadi kami tidak perlu menganggarkan biaya pemeliharaan, bahkan jika mengalami kerusakan berat bisa diganti dengan unit baru oleh vendor,” kata Kepala Bagian Umum Setda Pemda KBB Kemal Adiyaksa saat ditemui di Ngamprah, Kamis (16/7/2026).

Ia menyebutkan, untuk mobil dinas Bupati Jeje Ritchie Ismail terdiri dari dua unit, yaitu Hyundai dan Toyota Zenix. Sementara Wakil Bupati Asep Ismail dua kendaraan Toyota Zenix, dan Sekda Ade Zakir terdiri dari Toyota Zenix dan Fortuner.

Skema tersebut sudah mencakup biaya perawatan sehingga apabila kendaraan mengalami kerusakan berat, penyedia jasa akan menggantinya dengan unit baru. Untuk anggaran BBM masih dicover dari Pemda KBB, contohnya Bupati Rp20 juta/bulan atau Rp240 juta/tahun.

Baca Juga:  Kasus Perusakan Lahan di Pangalengan Masuk Tahap Praperadilan, PTPN 1 Regional 2 Hormati Proses Hukum

“Untuk BBM-nya masih dari Pemda dan belum ada penyesuaian dengan kenaikan harga kemarin. Seperti Bupati Rp20 juta/bulan, Wakil Bupati Rp15 juta, dan Sekda Rp10 juta,” sebutnya.

Lebih lanjut dikatakannya, terkait dengan kendaraan dinas Pemda KBB juga sudah tidak membayar pajak kendaraan yang masih dikuasai oleh pejabat kendati mereka telah pensiun.

Pasalnya pembayaran pajak kendaraan pelat merah hanya dilakukan terhadap kendaraan-kendaraan yang terdata dan ada di pihaknya.

“Saat ini ada dua kendaraan masih dipegang oleh pejabat yang pensiun, Inova dan CRV. Sejak tahun 2023 kami sudah tidak bayarkan pajak tahunannya,” ucapnya.

Menurutnya pemerintah daerah tidak dapat membayarkan pajak kendaraan karena fisik mobil tidak berada dalam penguasaan Pemda. Adapun untuk pembayaran pajak lima tahunan dan pergantian pelat nomor maka kendaraan harus dihadirkan.

Sementara itu upaya penarikan dua kendaraan tersebut telah dilakukan sejak 2023 melalui mekanisme administrasi. Pemerintah daerah juga telah menyampaikan surat resmi dan mendatangi langsung mantan pejabat yang masih menguasai kendaraan tersebut.

Baca Juga:  Bupati Jeje Ritchie Ismail Tandatangani Kesepakatan Bersama, Ubah TPA Sarimukti Jadi PLTS

“Upaya penarikan sudah ditempuh secara administrasi, tapi sampai sekarang belum juga dikembalikan,” ucapnya.

Meski memiliki kewenangan untuk menarik kendaraan secara paksa, Pemda KBB memilih mengedepankan penyelesaian secara persuasif. Tidak membayar pajak kendaraan itu juga bagian dari upaya persuasif dengan harapan agar dikembalikan.

“Ya kan kalau tidak dibayar pajaknya kalau dipakai juga rawan terkena razia di jalan,” imbuhnya.

Lebih lanjut dikatakannya, terkait aset kendaraan memang jadi persoalan yang cukup rumit untuk diselesaikan. Seperti untuk kendaraan roda dua hasil pelimpahan dari Kabupaten Bandung. Ada empat sepeda motor yang hanya tercatat dalam dokumen, tetapi fisiknya tidak ada.

Kondisi tersebut menyulitkan pemerintah daerah untuk melakukan penelusuran karena kendaraan hanya tercantum dalam daftar pelimpahan tanpa disertai keberadaan unit. Belum lama ini pihaknya pun telah menarik dua mobil dari RSUD Cikalongwetan dan RSUD Lembang.

“Untuk di bagian Setda ada 15 kendaraan dinas operasional staf ahli, kepala bagian, dan bagian umum, serta belum ada rencana pengadaan baru,” ujarnya. (*)

Baca Juga:  Komisi III DPRD KBB Dukung PAD dari Sektor Wisata, Tapi Perizinan Harus Ditempuh

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *