Kisruh Lahan TK Negeri Ngamprah! Komisi IV DPRD KBB Cari Solusi, Pertemukan Pihak Bersengketa

Bangunan sekolah TK Negeri Ngamprah yang saat ini kondisinya dikunci imbas dari sengketa lahan dengan warga, dikhawatirkan berdampak pada terganggunya aktivitas belajar siswa di tahun ajaran baru yang segera akan dimulai. Foto/GEMAJABAR.COM

BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM –
Sengketa lahan TK Negeri Ngamprah (TK Bina Nusantara) di RW 19 Desa Cilame, Ngamprah, belum ada titik temu.

Ketua Komisi IV DPRD KBB Nur Djulaeha mengatakan, awalnya mengira persoalan sengketa lahan dan bangunan TK Negeri Ngamprah telah selesai.

Namun setelah mendengar langsung penjelasan dari berbagai pihak, masih terdapat sejumlah persoalan yang harus segera dituntaskan melalui pembahasan bersama.

“Saya sempat mengira persoalan ini sudah clear. Ternyata masih ada yang harus diselesaikan,” ucapnya usai rapat bersama perwakilan warga dan pihak-pihak terkait di RW 19 Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Senin (13/7/2026).

Guna mencari solusi atas permasalahan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD KBB Nur Djulaeha mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa antara warga, pihak sekolah, Dinas Pendidikan, Dinas Perkim, Bagian Hukum Pemda KBB, dan perwakilan Desa dan Polres Cimahi.

Pasalnya pihak warga tetap bersikukuh jika bangunan dan lahan TK Negeri Ngamprah itu harus dikembalikan ke warga. Adapun Pemda KBB telah menerima penyerahan lahan dan bangunan dari pihak Yayasan Pendidikan Nusantara, sehingga saat ini lahan dan bangunan itu tercatat sebagai aset pemda.

“Persoalan ini harus cepat tuntas, kita cari solusi bersama, agar jangan sampai penyelenggaraan pendidikan terganggu,” sambungnya.

Ketua Komisi IV DPRD KBB Nur Djulaeha dalam pertemuan dengan pihak-pihak yang bersengketa terkait lahan dan bangunan TK Negeri Ngamprah, antara warga, pihak sekolah, Dinas Pendidikan, Dinas Perkim, dan perwakilan Desa dan Polres Cimahi, Senin (13/7/2026). Foto/GEMAJABAR.COM

Menurut Nur, penyelesaian sengketa tersebut harus tetap mengedepankan kepentingan peserta didik sehingga kegiatan belajar mengajar tidak menjadi korban dari persoalan administrasi maupun kepemilikan aset.

“Saya optimistis persoalan ini bisa diselesaikan. Yang terpenting, kegiatan belajar mengajar harus tetap berjalan dan jangan sampai anak-anak menjadi pihak yang dirugikan,” tuturnya.

Baca Juga:  Tak Bisa Setengah Hati, Ketua Komisi IV DPRD KBB Perjuangkan Perlindungan Setahun Bagi Pekerja Rentan

Plt Kepala Disdik KBB Edy Syafrudin berharap persoalan ini segera ada solusi yang bisa diambil. Persoalan mengenai status lahan dan bangunan ini baru muncul pada Maret 2026, meski sekolah telah beroperasi sejak 2023.

Ia menegaskan proses pendirian sekolah sebelumnya telah melalui koordinasi dengan pemerintah desa, yayasan, dan warga serta memenuhi tahapan administrasi yang berlaku.

Saat ini sekolah TK itu telah menjadi TK Negeri Ngamprah tercatat di Disdik KBB sesuai dengan SK Bupati Bandung Barat nomer 100.3.3.2/kep.569-Disdik/2023. Sehingga total di KBB sudah ada TK negeri masing-masing di Kecamatan Cililin, Cihampelas, dan Ngamprah.

Meski demikian, munculnya keberatan dari warga menjadi persoalan yang harus diselesaikan dengan cara duduk bersama. Disdik KBB bersama pihak terkait dijadwalkan kembali menggelar pembahasan untuk mencari solusi.

Ia pun membenarkan jika saat ini gerbang masuk TK Negeri Ngamprah sempat dikunci warga saat masa libur sekolah. Namun kondisi tersebut tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar karena terjadi ketika siswa masih menjalani libur.

Plt Kepala Disdik KBB Edy Syafrudin. Foto/GEMAJABAR.COM

Pada awal tahun ajaran baru, lanjut Edy, kegiatan sekolah disepakati diliburkan selama dua hari. Ia memastikan kebijakan tersebut tidak berdampak terhadap proses pembelajaran karena pekan pertama masih diisi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

“Gerbang sekolah memang sempat digembok warga saat masa libur, sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Pada awal tahun ajaran baru juga disepakati sekolah diliburkan selama dua hari karena masih dalam masa pengenalan lingkungan sekolah,” terangnya.

Di tempat yang sama, Ketua Forum RW 19 H. Mochamad Ilyas mengatakan lahan yang digunakan untuk membangun TK Negeri Ngamprah merupakan fasilitas umum yang disediakan pengembang Perumahan Cilame Permai.

Baca Juga:  Perjanjian 25 Tahun Lalu Dilanggar, Warga Geram Bangunan TK Bina Nusantara Diserahkan ke Pemda KBB

Ia menjelaskan, berdasarkan perjanjian tertanggal 8 Agustus 1988, Yayasan Pendidikan Nusantara hanya diberikan hak menggunakan lahan tersebut selama 25 tahun untuk kepentingan pendidikan. Setelah masa penggunaan berakhir, tanah beserta bangunan di atasnya, menurut perjanjian, harus dikembalikan kepada warga.

Berdasarkan perjanjian tahun 1988, yayasan hanya diberi hak memanfaatkan lahan selama 25 tahun untuk kegiatan pendidikan. Setelah masa itu berakhir, tanah dan bangunan seharusnya dikembalikan kepada warga.

“Namun kenapa aset tersebut justru diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Kondisi itulah yang menjadi dasar keberatan warga,” kata dia.

Menurut Ilyas, warga telah beberapa kali meminta penjelasan kepada Dinas Pendidikan KBB mengenai proses penyerahan aset tersebut. Ia menyebut dalam audiensi sebelumnya pihak dinas menyampaikan tidak akan mempermasalahkan apabila aset itu terbukti merupakan hak warga.

“Intinya adalah kami ingin lahan dan bangunan itu diserahkan kembali ke warga. Nantinya akan seperti apa tinggal dibicarakan lagi dengan warga, selama ini kan gak pernah ada komunikasi,” tandasnya.

Sementara itu Kepala TK Negeri Ngamprah, Marlinda Sari Sugiati mengaku TK Negeri ngamprah merupakan salah satu cita-cita dari Pemda KBB yang selama 16 tahun belum memiliki TK negeri.

Kepala TK Negeri Ngamprah, Marlinda Sari Sugiati. Foto/GEMAJABAR.COM

Bahkan saat itu jadi satu-satunya daerah di Indonesia yang belum punya TK negeri. Hingga akhirnya pada 2023 didirikan TK negeri di Cililin, Cihampelas, dan TK Negeri Ngamprah yang asalnya TK Bina Nusantara.

“Kami menyelenggarakan pendidikan di TK ini hanya dengan empat guru honorer yang digaji Rp500 ribu/bulan. Jadi untuk operasional ada iuran dari orang tua siswa dan itu sudah ada kesepakatan terlebih dahulu,” ucap Marlinda yang juga turut hadir dalam pertemuan ini.

Baca Juga:  Korban Sudah Belasan, Sapi di Lembang Mati Mendadak Gegara Penyakit Misterius

Disinggung proses belajar siswa di tahun ajaran baru yang terganggu karena gerbang sekolah dikunci, ia mengaku saat ini siswa masih libur. Total ada 37 siswa yang telah mendaftar dan bukan hanya dari warga sekitar, tapi ada juga yang jauh.

“Belajar siswa akan dilakukan saat permasalahan ini selesai, dan tadi kesepakatan dengan bu dewan dan disdik akan ada pertemuan internal lanjutan,” tandasnya.

Diketahui polemik TK Negeri Ngamprah berpusat pada status lahan dan bangunan yang saat ini digunakan sebagai sekolah. Warga RW 19 berpendapat aset tersebut seharusnya dikembalikan kepada masyarakat sesuai isi perjanjian antara Yayasan Pendidikan Nusantara dengan warga.

Namun dalam prosesnya, aset tersebut diserahkan kepada Pemkab Bandung Barat sehingga memunculkan keberatan dari warga. Mengingat tanah fasum itu milik warga Perumahan Cilame Permai yang disediakan oleh pengembang perumahan. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *